Hukum

Pengacara Udar Pristono: Wagub DKI Harus Diperiksa Terkait Kasus TransJakarta

JAKARTA-SBN.

Pengacara tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Bus TransJakarta (BKTB) pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013 yang berkarat yakni mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemprov DKI Jakarta, Udar Pristono, dari Eggi Sudjana and Partners Advocates and Counsellor at Law menilai, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa ‘Ahok’ harus diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus tersebut.

Salah satu tim penasihat hukum Udar Pristono, Hasan Basri mengatakan kasus ini muncul dari pernyataan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang kerap kali menuding kliennya melakukan korupsi dalam proyek pengadaan Bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Bus TransJakarta (BKTB) pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013.

Menurutnya, kalau memang pengadaan bus tersebut telah menimbulkan kerugian negara, maka 656 bus yang sudah ada tersebut harus disita. Namun hal itu tidak dilakukan oleh pihak mana pun. Bahkan 125 unit bus telah beroperasi, sedangkan 531 unit lainnya masih belum beroperasi di pool Ciputat.

“Kita ingin sampaikan, 531 unit bus di Ciputat tersebut sudah siap beroperasi. Tetapi tidak bisa beroperasi karena Pak Ahok tidak mau membayarkan dana pembeliannya, hanya karena 14 unit bus berkarat. Siapa yang dirugikan? Ya, masyarakat Jakarta. Harusnya yang diperiksa itu Pak Ahok, karena terjadi pembiaran bus tak dapat beroperasi,” cetus advokat Hasan Basri saat jumpa pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2014).

Advokat Hasan Basri menerangkan, Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sering kali melemparkan opini kepada publik terhadap kasus ini, sehingga menimbulkan dampak buruk bagi kliennya. Opini yang dilemparkan tersebut sering kali berujung kepada fitnah.

“Karena hanya sebuah opini, berujung pada persoalan hukum. Seharusnya Pak Ahok mempelajari kasus ini lebih mendetail, dengar penjelasan, baru memberikan pernyataan kepada media,” papar pengacara Hasan Basri.

Anggota tim penasihat hukum lainnya, Razman Arif menegaskan, persoalan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Bus TransJakarta (BKTB) pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013 tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kasus ini tidak akan muncul, bila Gubernur DKI Jakarta sebagai kepala daerah menangani pengadaan bus ini dengan baik.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya meminta Gubernur DKI Jakarta Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ membentuk tim khusus yang terdiri dari Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT), BPK, dan Sucofindo. Tim khusus ini meneliti 531 bus yang masih ada di pool Ciputat.

“Tim ini akan merekomendasikan kepada pihak aparat hukum, apakah perlu ditindaklanjuti atau tidak. Kalau memang itu kasus perdata harus diselesaikan dengan hukum perdata, bukan hukum pidana. Kalau tim ini tidak dibentuk, maka akan menjadi preseden buruk bagi pejabat DKI lainnya,” tukas advokat Razman Arif.

Untuk diinformasikan, sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Udar Pristono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan TransJakarta dan BKTB pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013 senilai Rp 1,5 triliun.

Penetapan Udar Pristono sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) nomor: Print-32/F.2/Fd.1/05/2014 tertanggal 9 Mei 2014.

Kejagung juga menetapkan tersangka lain selain Udar Pristono. Tersangka lainnya adalah Prawoto, Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Penetapan Prawoto sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor: Print-33/F.2/Fd.1/05/2014 tanggal 9 Mei 2014.

Dalam kasus ini, Udar Pristono telah dua kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Pemeriksaan pertama dilaksanakan pada 7 April 2014. Sementara pemeriksaan kedua dilaksanakan pada 9 Mei 2014. Pada pemeriksaan terakhir, Udar Pristono masih diperiksa sebagai saksi dua tersangka sebelumnya, yakni DA dan ST.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa ‘Ahok’ mengungkapkan, pihaknya sudah lama memikirkan posisi baru bagi mantan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, Udar Pristono. "Enggak. Sudah lama. Banyak hal lah (pertimbangannya)," ungkap Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa ‘Ahok’ di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (13/2/2014).

Mantan Bupati Belitung Timur ini juga membantah bahwa penggeseran Udar Pristono dari Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta ke Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) lantaran adanya kasus dugaan penggelembungan anggaran pengadaan bus baru TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).

"Sebelum kasus ini. Mungkin pak Gubernur merasa dia agak lambat gitu. Sebelum banjir kami sudah ada rencana perombakan," ucap mantan anggota Komisi II DPR RI ini.

Seperti diketahui, tiga dari antara tujuh anggota TGUPP sempat diterpa masalah. Udar Pristono sebagai mantan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta diterpa masalah dugaan penggelembungan anggaran pengadaan bus baru TransJakarta dan BKTB.

Selain itu, Unu Nurdin sebagai mantan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta juga diterpa masalah adanya 'permainan' dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah Jakarta.

Sementara, Yaufik Yudi Mulyanto sebagai mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta diterpa masalah adanya kecurangan dalam pelaksanaan lelang jabatan kepala sekolah. (tri/tem/mer)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.207.836 Since: 05.03.13 | 0.2478 sec