Hukum

Akan Dipolisikan Udar Pristono, Ini Tanggapan Wagub DKI Jakarta

JAKARTA-SBN.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Udar Pristono berencana melaporkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa ‘Ahok’ ke Mabes Polri dengan tuduhan Pasal 310 dan Pasal 311 atas dugaan pencemaran nama baik yang menyebabkan dirinya dicopot dari jabatan Kadishub DKI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan dituntut oleh mantan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, Udar Pristono. Udar Pristono menganggap mantan anggota Komisi II DPR RI tersebut sudah menyudutkannya dalam kasus bus TransJakarta yang berkarat.

Basuki Tjahaja Purnama pun berang saat menanggapi ancaman Udar Pristono tersebut. Menanggapi laporan tersebut, mantan Bupati Belitung Timur tersebut mengaku dirinya tidak menuduh Udar Pristono terlibat dalam kasus bus TransJakarta yang berkarat tersebut. Menurut Basuki Tjahaja Purnama, dirinya hanya membaca tulisan investigasi di salah satu majalah nasional. "Saya enggak nuduh. Saya kan cuma laporin apa yang ditulis majalah Tempo," terang Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2014).

Pada awalnya, mantan anggota Komisi II DPR RI ini mengomentari pertanyaan wartawan tentang rencana Udar Pristono menuntutnya dengan nada biasa. “Hak dia. Kalau dia mau tuntut itu hak dia. Saya kan hanya mengutip omongan salah satu media. Kalau saya harus masuk penjara karena mengutip kalimat-kalimat itu, saya rela masuk penjara," tukasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2014).

Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan apabila Udar Pristono ingin menuntut dirinya, maka lebih dulu harus menuntut majalah Tempo terlebih dahulu. "Kalau mau tuntut saya, tuntut Tempo dulu ya baru tuntut saya. Karena Tempo yang nulis itu," jelas Basuki Tjahaja Purnama.

Dia juga membantah kebakaran jenggot ketika kasus bus mencuat. Dia enggan bertanggung jawab atas pencopotan Udar Pristono. “Siapa kebakaran jenggot? Kenapa? Yang copot saya juga Presiden, dan Gubernur. Kalau saya PLT saja enggak boleh copot harus seizin Menteri," ucap Basuki Tjahaja Purnama dengan nada yang mulai tinggi.

Kemudian, Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan panjang lebar tentang alasan pengadaan bus ini dinilainya bermasalah. Dia juga membantah menjadikan Udar Pristono sebagai tumbal dan sengaja dilupakan.

Pernyataan penasihat hukum Udar Pristono yang menyebut Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta seakan lepas tangan tentang kasus ini, pun langsung dibantahnya keras.

Pria asal Manggar, Belitung itu menyebutkan Udar Pristono banyak beralasan. Mulai dari peresmian kendati bus sempat mogok. Ketika muncul masalah, bus sempat tidak diterima. Tetapi Udar Pristono terus memaksa untuk menerima bus, yang sempat disarankan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk ditunda dahulu. “Ada saran BPKP mesti ditunda, kenapa Anda terima? Kan ada saran dari BPKP mesti ditunda, kenapa Anda tetap terima? Kan kita instruksinya mesti pendampingan BPKP," jelas Wagub DKI Jakarta tersebut, Basuki Tjahaja Purnama.

Namun, dia mempersilakan bila memang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bus DKI Jakarta itu ingin menuntutnya. Mantan Bupati Belitung Timur itu pun jadi naik darah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa ‘Ahok’ menantang balik kubu mantan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Udar Pristono yang akan melaporkan dirinya ke Mabes Polri. Dia menantang balik Udar Pristono dan penasihat hukumnya dengan nada sangat tinggi.

Penasihat hukum Udar Pristono akan melaporkan Basuki Tjahaja Purnama dengan atas dugaan pencemaran nama baik yang menyebabkan klien mereka dicopot sebagai Kadishub. "Kalau betul pengacara Udar mau gitu saya buka tantangan, kapan mau?! Silakan gugat kalau mau ribut-ribut sama saya. Saya buka tantangan! Kita akan seret juga bus-bus 2012 sudah pada mogok yang dipakai Bianglala semua!," cetus Basuki Tjahaja Purnama dengan nada tinggi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2014).

Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, Basuki Tjahaja Purnama mengaku Pemprov DKI telah mendapatkan laporan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa pengadaan bus tersebut bermasalah sehingga pengadaan tersebut harus dihentikan. "Ya sudah kalau mau tuntut menuntut. Saya juga panas kalau lama-lama digituin terus. Kenapa mau ngincer saya, supaya saya nurut gitu. Kita sudah dapat laporan BPKP kok kalau ini bermasalah," tukas Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. “BPKP mensinyalir ada masalah di pengadaan. Jadi gila itu pengacara kalau mau bermain-main begitu. Jadi, kasih tahu si Udar, kasih tahu pengacaranya, lu makin ngajak gue ribut, makin sama-sama kita ribut. Sekarang saya sudah diam-diam aja nih. Tapi kalau lu mau ngajak gue ribut, ayo!! Gue paling, makin demen (suka)!!" ujarnya dalam nada tinggi dan muka memerah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa ‘Ahok’, menegaskan pemerintah tak akan membayar sisa tagihan pembelian bus TransJakarta asal China yang rusak. "Pokoknya kami tak mau bayar," tegas Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (2/5/2014).

Jika perusahaan pemenang tender bus TransJakarta itu ngotot tetap meminta bayaran, Ahok sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama tak segan-segan membawa persoalan ini ke ranah hukum. "Kami punya buktinya. Kami bisa pidanakan mereka," kata dia.

Wagub DKI Jakarta ini menduga ada pegawai Dinas Perhubungan yang bermain dalam pengadaan bus TransJakarta tersebut. "Kami curiga ada oknum yang meloloskan perusahaan itu," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.

Kendati begitu, ia tak serta-merta memulangkan bus yang rusak tersebut ke negeri asalnya atau ke pemenang tender. Dia mempersilakan perusahaan pemenang tender untuk mengambilnya. "Terserah mereka mau mengambil atau enggak," katanya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta baru membayar 26 persen dari biaya mendatangkan 310 bus TransJakarta buatan China. Namun, saat tiba di Jakarta, bus-bus itu banyak yang tidak bisa digunakan karena rusak. Dengan alasan itu, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak bersedia melunasi sisa pembayaran. (mer/tri/tem)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.539.404 Since: 05.03.13 | 0.2036 sec