Hukum

Gubernur DKI Bakal Panggil Wagub DKI Perihal Pelaporan Udar Pristono Ke Polri

JAKARTA-SBN.

Gubernur DKI Jakarta, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’, sudah mendengar kabar wakilnya Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa ‘Ahok’ dipolisikan oleh mantan anak buahnya, mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemprov DKI Jakarta, Udar Pristono.

Mantan Bupati Belitung Timur itu dipolisikan karena dianggap menyudutkan Udar Pristono secara bertubi-tubi terkait kasus penggelembungan dana pengadaan bus TransJakarta buatan China di tahun 2013. "Tahu saya," jelas Jokowi, sapaan Joko Widodo, usai menghadiri acara Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2014).

Mantan Wali Kota Solo ini, Jokowi tidak ingin langsung menyalahkan salah satu pihak terkait pelaporan ini. Oleh karena itu, dia akan meminta keterangan beberapa staf-nya untuk dimintai keterangan. Mulai dari Biro Hukum, Badan Rencana Pembangunan Daerah (Bapeda), juga Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. "Kita panggil dengan Pak Wagub, Biro Hukum dengan Bapeda. Kita ingin tahu, persoalan versi Kepala Dinas," tegasnya.

Sebelumnya, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), mantan Kadishub Pemprov DKI Jakarta Udar Pristono menggalang perlawanan terhadap mantan bossnya.

Udar Pristono akan melaporkan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dianggap telah menyudutkannya.

Melalui penasihat hukumnya Faisal Taha, Udar Pristono menyatakan akan melaporkan Basuki Tjahaja Purnama ke Mabes Polri atas ucapan dan perlakuan politikus Partai Gerindra itu yang dirasa telah menyudutkan. Udar Pristono akan melaporkan Basuki Tjahaja Purnama dengan pasal tindakan tidak menyenangkan. "Dia banyak berargumen menyudutkan sehingga klien kami dicopot, ini pembunuhan karakter. Menghina klien, kami sudah menyusun laporkan oknum personal pemda dengan tuduhan pasal 310 dan 311 ke Mabes Polri," tukas pengacara Faisal Taha di Warung Daun, Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Advokat Faisal Taha pun meminta Basuki Tjahaja Purnama menghentikan opini yang menyudutkan kliennya. "Hentikan opini yang mendiskreditkan klien kami hentikan perilaku berteriak, menuduh, mengintimidasi hentikan itu. Sebagai Pak Wagub ini bilang begini begitu tidak etis," cetus Faisal Taha.

Faisal Taha tidak merinci ucapan Basuki Tjahaja Purnama mana yang membuat kliennya merasa disudutkan. Begitu pula kapan pastinya Udar Pristono akan melaporkan Basuki Tjahaja Purnama ke Mabes Polri.

Pada 12 Mei 2014 lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Udar Pristono sebagai tersangka. Udar Pristono diduga terlibat dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan armada bus TransJakarta senilai Rp 1 triliun dan pengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum reguler senilai Rp 500 miliar.

Seperti dikabarkan sebelumnya, mantan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Udar Pristono kaget dirinya dijadikan tersangka kasus korupsi Bus TranJakarta.

Ia tahu dijadikan tersangka setelah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Dengan mengenakan baju batik lengan panjang berwarna coklat dipadu celana bahan hitam dan sepatu kulit hitam, Udar Pristono datang ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan menumpang mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor kendaraan B 1253 UKH.

Ia pun langsung masuk ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung sekitar pukul 12.00 WIB, Senin (12/5/2014).

Udar Pristono pun langsung diperiksa sebagai saksi hingga pukul 18.00 WIB.

Ia pun mengaku, seusai menjalani pemeriksaan dirinya masih sempat meluangkan waktu untuk berbuka puasa dan mejalankan salat magrib di Gedung Bundar.

Udar Pristono pun keluar Gedung Bundar sekitar pukul 19.00 WIB, dengan suara sedikit gemetar Udar Pristono berbicara cukup lama kepada wartawan yang sudah menunggunya sejak siang. “Hari ini saya puasa. Saya lama bukan lama dicecar, tapi puasa, istirahat," bebernya.

Ia mengungkapkan bahwa kenyataan Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan menjadi tersangka merupakan sesuatu yang akan dijalaninya. "Saya jalani dan ikhlas. Sedikit saya jelaskan bahwa nawaitu (niat) terhadap pekerjaan ini baik. Dalam proses pekerjaan ini, dari 656 bus yang diadakan, 125 itu sudah diserah terimakan, sekarang sudah jalan dan tidak ada masalah," ungkap Udar Pristono di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan.

Dikatakannya dari 531 bus yang sudah ada, 14 diantaranya berkarat. Tetapi hal tersebut dikatakan Udar Pristono sudah diperbaiki pelaksananya. Selain itu, barang tesebut pun belum dibayar. "Sebab itu saya sudah jelasan, ini kan kelihatannya masih tanggung jawab dari vendor, bahkan mereka akan merawatnya selama satu tahun," katanya.

Ia pun mengatakan bahwa ditetapkannya dirinya sebagai tersangka, merupakan subjektifitas dari penyidik.

Tetapi dirinya tetap beranggapan bahwa tidak ada mark up dalam proyek yang ditanganinya ketika menjadi Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta.

Ia menganggap bahwa bus yang ditawarkan sebelumnya lebih mahal Rp 5,8 bahkan Rp 6 miliar. Sementara yang didatangkan dari China Rp 3,6 miliar.

Selain itu spesifikasinya pun juga menggunakan produk-produk dari negara lain, tidak dari China semuanya. "Insya allah tidak ada mark up," tandasnya.

Dalam kasus ini, Kejaksaan sudah menetapkan empat tersangka diantaranya Udar Pristono selaku Pengguna Anggaran dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pranowo selaku Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, Drajat Adhyaksa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Setyo Tuhu selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam kasus ini, Drajat Adhyaksa dan Setyo Tuhu sudah dilakukan penahanan, Senin (12/5/2014). Keduanya tidak memberikan tanggapan saat dimintai tanggapannya oleh wartawan.

Saat ditanya kesiapan Udar Pristono ditahan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung), ia hanya mengatakan dirinya tetap menghormati proses hukum. "Jangan nanya seperti itu, yang jelas saya akan mengikuti proses yang dilaksanakan. Saya menghormati proses hukum disini," ketus Udar Pristono lalu menaiki mobil yang sudah menunggunya. (mer/tri/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.537.458 Since: 05.03.13 | 0.1429 sec