Politik

Menjelang Lengser, DPR RI Masih Punya Tanggungan 106 RUU

Tuesday, 13 Mei 2014 | View : 810

JAKARTA-SBN.

Masa tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI 2009-2014 akan selesai akhir September 2014 ini. DPR RI periode 2009-2014 yang segera berakhir Oktober 2014 memiliki setumpuk tanggungan. Sebanyak 106 rancangan undang-undang (RUU) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan para wakil rakyat dalam satu kali masa sidang yang tersisa. RUU-RUU itu telah melalui persetujuan sidang paripurna DPR untuk kemudian dibahas lebih lanjut di tingkat komisi, badan legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus (pansus).

Target menyelesaikan 106 rancangan undang-undang (RUU) oleh DPR RI dinilai tidak realistis. Padahal, pada 30 September mendatang keanggotaan mereka sudah harus berakhir.

Para anggota dewan yang sebagian besar maju lagi sebagai calon anggota legislatif kembali ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing sekaligus melakukan kampanye. Ke depan sebagian konsentrasi anggota DPR RI yang juga kader partai terbagi. Hal itu menyangkut dinamika politik menuju kontestasi pemilihan presiden wakil presiden pada 9 Juli 2014. Di sisi lain, dari sisi waktu, ada sejumlah libur panjang semisal libur Hari Raya Idul Fitri.

Sebagai perbandingan pada periode lalu, RUU Perfilman (33/2009) serta RUU Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (32/2009) merupakan contoh RUU yang mulai dibahas dan dituntaskan setelah pelaksanaan Pemilu 2009.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Marzuki Alie, juga mempersilakan wakilnya, Pramono Anung, untuk membacakan pidato pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2013-2014. "Karena suara saya agak batuk, saya persilakan Pak Pram (Pramono) membacakan pidato sebagai persiapan Ketua DPR yang akan datang," tutur Marzuki Alie.

Saat memimpin rapat paripurna DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung tetap berusaha optimistis.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Pramono Anung mengatakan akan melanjutkan fungsi legislasi atau pembahasan rancangan undang-undang (RUU).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berkomitmen untuk terus mengerjakan sebanyak 106 rancangan undang-undang (RUU) yang akan coba diselesaikan hingga akhir jabatan pada Oktober 2014 mendatang. DPR RI terus berupaya mengerjakan 106 RUU.

Pada rapat paripurna DPR RI pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2013-2014 kemarin, Senin (12/5/2014), Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, mengatakan pihaknya bertekad untuk menyelesaikan 106 RUU yang saat ini sudah memasuki pembicaraan tingkat pertama. Dia menyatakan, DPR RI masih berkomitmen untuk bisa melanjutkan dan menyelesaikan pembahasan 106 RUU tersebut. "Kita harus memiliki tekad yang kuat dan tulus untuk benar-benar menyelesaikan berbagai RUU yang sudah masuk pembicaraan tingkat I," cetus Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung.

Sebanyak 106 RUU itu terdiri dari 33 RUU prioritas dan 73 RUU kumulatif terbuka. RUU prioritas ditangani hampir seluruh komisi di DPR dan sejumlah panitia khusus. "Sebanyak 106 RUU memasuki pembicaraan tingkat I, yaitu 33 prioritas dan 73 RUU kumulatif terbuka," ungkap Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung di Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV, Senin (12/5/2014).

Dari 106 RUU, yang paling besar mendapatkan fokus adalah Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015. Meskipun masih mempunyai 106 tanggungan, Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung menuturkan,  fokus masa persidangan kali ini fokus membahas Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015. “Paling diberi fokus adalah RUU APBN 2015. Kemudian, baru melanjutkan pembahasan penyelesaian RUU-RUU prioritas,” ujar politisi PDIP, Pramono Anung di kompleks parlemen di Jakarta kemarin Senin (12/5/2014).

Di antara 106 RUU, 33 RUU merupakan prioritas. Ke-106 RUU itu sudah memasuki pembicaraan tingkat I sebanyak 33 di antaranya adalah RUU Prioritas, sementara 73 adalah RUU kumulatif terbuka.

Sejumlah beberapa RUU prioritas yang dianggap penting yang akan ditangani komisi-komisi di DPR RI untuk segera diselesaikan adalah RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah (pemilukada), RUU Perjanjian Nasional, RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU tentang Hukum Acara Pidana, RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan RUU tentang Jalan. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan rancangan undang-undang (RUU) prioritas yang ditangani komisi-komisi, seperti RUU Perjanjian Nasional, RUU Pemilukada, RUU Pertanahan, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU Hukum Acara Pidana. Selain itu, ada rancangan yang masuk skala prioritas, seperti RUU Peternakan, RUU Jalan, RUU Jaminan Produk Halal, RUU Keperawatan, dan lain-lain. “Kemudian baru melanjutkan pembahasan penyelesaian RUU-RUU prioritas,” sambung politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Ada juga RUU penting lain yang saat ini ditangani panitia khusus (Pansus) dan mendesak untuk diselesaikan, di antaranya adalah RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri, RUU tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, RUU Kepalangmerahan, dan RUU tentang Perubahan Atas UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan DPRD. Sedangkan RUU yang ditangani panitia khusus, sambung Pramono Anung, antara lain RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU Pemda, dan RUU Tabungan Pemerintah Rakyat. "Khusus perlindungan TKI di luar negeri, Dewan mengkehendaki agar amandemen UU No.39 Tahun 2004 memperbaiki sistem rekrutmen dan memperketat pengawasan kasus hukum yang menimpa TKI," beber Pramono Anung.

Lalu, sisanya, yaitu 73 RUU, merupakan RUU kumulatif terbuka. Sedangkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang termasuk kumulatif terbuka yang dimaksud adalah di antaranya, menyisakan pembahasan RUU tentang pembentukan otonom baru yang jumlahnya mencapai sebanyak 65 RUU dan 4 RUU terkait pengesahan perjanjian internasional.

Sebanyak empat di antaranya segera tuntas, yakni pembentukan Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Muna Barat, dan Kota Raha. Semuanya berada di Sulawesi Tenggara. Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung mengatakan ada empat RUU Daerah Otonom yang segera tuntas menjadi wilayah baru, yakni Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kota Raha, dan Kabupaten Muna Barat di Sulawesi Tenggara. “Ada empat RUU daerah otonom yang segera tuntas menjadi wilayah baru, yakni Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kota Raha, dan Kabupaten Muna Barat di Sulawesi Tenggara,” jelasnya.

Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung berharap pembentukan daerah otonom baru perlu menunggu evaluasi dan kajian menyeluruh dari pemerintah. "Pembentukan daerah otonom baru ini harus diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan," terangnya.

Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung mengatakan penyelesaian berbagai RUU itu penting sebagai payung hukum bagi pemerintahan yang akan datang. "Diharapkan pemerintah memiliki semangat yang sama dalam menyelesaikannya," tambah dia.

Seperti diketahui, DPR RI sebelumnya menjalani masa reses sekitar dua bulan. Sementara itu, rapat paripurna perdana setelah dua bulan reses masih saja tak banyak dihadiri anggota DPR RI. Rapat pembukaan masa sidang pertama setelah pemilihan legislatif dihadiri oleh 324 anggota Dewan. Walaupun di absensi tercatat sebanyak 354 yang hadir, namun kenyataannya hanya setengah kursi paripurna yang terisi.

Rapat baru dimulai pukul 10.55 WIB, terlambat hampir satu jam. Komposisi anggota yang hadir adalah 80 dari 148 anggota Fraksi Demokrat, 50 dari 106 anggota Fraksi Golkar, 67 dari 94 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 35 dari 57 dari Fraksi PKS, 32 dari 46 Fraksi PAN, 21 dari 38 anggota Fraksi PPP, 14 dari 28 anggota Fraksi PKB, 15 dari 26 anggota Fraksi Gerindra, dan ada 10 dari 17 anggota Fraksi Hanura. (jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.542.042 Since: 05.03.13 | 0.1501 sec