Hukum

Anulir Vonis Bebas, Artidjo Alkostar Memvonis Hotasi Nababan 4 Tahun Penjara

Saturday, 10 Mei 2014 | View : 1719

JAKARTA-SBN.

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang diketuai Hakim Agung, Artidjo Alkostar kembali mengejutkan.

Bersama hakim anggota M.S Lumme dan Moh. Askin, pada Rabu (7/5/2014) Artidjo Alkostar menganulir vonis bebas pertama yang diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Hakim Agung yang alumnus Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Artidjo Alkostar bersama dengan kawan-kawan anggpta Hakim lainnya menjatuhkan hukuman kepada mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) Hotasi Nababan dengan 4 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi terkait penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500.

Hotasi Nababan yang sebelumnya divonis bebas di Pengadilan Tindak Pidana Kourpsi (Tipikor) Jakarta juga didenda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.
General Manager Pengadaan Pesawat PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) saat itu, Tony Sudjiarto, yang sebelumnya juga divonis bebas, dijatuhi hukuman yang sama oleh Mahkamah Agung (MA).

Penasihat hukum Hotasi Nababan, Juniver Girsang, menyatakan pihaknya baru mendengar putusan MA itu dari media massa. Dia belum menerima salinan putusan resmi dari MA. "Jadi kalau mengikuti informasi itu dasar penghukuman itu kami anggap keliru, karena kalau dikatakan bahwa Dirut Merpati saat itu (Hotasi) belum mendapat izin, padahal sudah mendapat izin RUPS. Sudah ada dalam dalam RUPS,” papar advokat Juniver Girsang saat dihubungi wartawan, Jumat (9/5/2014).

Soal vonis yang menyebut Hotasi Nababan telah memperkaya perorangan/korporasi, advokat Juniver Girsang juga mempertanyakannya. "Pencicilan sudah dilakukan, jadi kerugian negaranya di mana," urai dia.

Pengacara Juniver Girsang menyatakan apa yang dilakukan kliennya murni aksi korporasi. "Dia (Hotasi) tentu menyadari ini corporate action, sepeser pun dia tidak terima, makanya heran (dengan putusan)," terangnya lagi.

Seperti diberitakan, pada 19 Februari 2013 Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis bebas mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) Hotasi Nababan.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Pangeran Napitupulu menyatakan Hotasi Nababan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada dakwaan primer, maupun subsider.

Namun, dalam putusan ini terdapat dissenting opinion dari seorang Hakim anggota Hendra Yosfin.

Hakim Hendra Yosfin menilai, Hotasi Nababan melanggar dakwaan subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Hakim Hendra Yosfin mengemukakan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, terdakwa dan alat bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum. Pertama, PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana menambah armada pesawat untuk mengatasi kesulitan keuangan. “Ini disahkan Hotasi dan saksi Toni, karena pada Mei 2006, Toni memasang iklan untuk mendapatkan pesawat yang dimaksud," beber Hakim Hendra Yosfin.

Kemudian, Hakim Hendra Yosfin juga menilai bahwa Hotasi Nababan tidak memperoleh harta dari perusahaan penyewaan pesawat, Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc. Tetapi, menurut Hakim Hendra Yosfin telah secara sah terbukti dan meyakinkan melakukan korupsi dakwaan subsider Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 seperti diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. “Tidak tercantum dalam RKPP. Deposit US$ 1 juta sesuai nota dinas, padahal vonis saksi Dujiarto ini untuk kepentingan yang lain," jelasnya.

Atas hal itu, Hakim Hendra Yosfin menilai Hotasi Nababan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Hakim anggota Hendra Yosfin sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa Hotasi Nababan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan melanggar Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 seperti diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) Hotasi Nababan mengaku heran sekaligus bingung dengan vonis Mahkamah Agung (MA) yang menghukumnya 4 tahun penjara plus denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Dia menilai, Majelis Hakim MA yang diketuai Hakim Agung Artidjo Alkostar mengabaikan fakta persidangan. “Sebagai warga negara saya bingung, heran, sudah melalui proses pengadilan cukup lama, 9 bulan, Majelis Hakim (pengadilan Tipikor) melihat tidak ada niat jahat, ini kasus perdata, tapi kemudian kok dalam waktu singkat bisa berubah. Ini diperiksa singkat sekali," tutur Hotasi Nababan dengan intonasi tenang saat menghubungi wartawan, Jumat (9/5/2014).

Hotasi Nababan pun heran bahkan putusan yang dibuat Ketua Majelis Hakim Artidjo Alkostar dan dua Hakim anggota M.S. Lumme dan Moh. Askin pada Rabu (7/5/2014) belum tercatat di website MA. Dia juga belum menerima salinan putusan resmi. "Kok bisa-bisanya dalam waktu sesingkat-singkatnya memvonis ini?" tanya Hotasi Nababan heran.

Dari pemberitaan pers, alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menduga apa yang diputuskan Artidjo Alkostar dkk berdasarkan dakwaan Jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Bukan tuntutan. “Kalau seluruh fakta persidangan diabaikan, sebagai warga negara saya malah bingung, apa manfaatnya pengadilan kalau begitu?" cetus Hotasi Nababan.

Melihat putusan ini, Hotasi Nababan segera berkonsultasi dengan penasihat hukumnya untuk melakukan upaya hukum berikutnya. Upaya hukum satu-satunya atas putusan inkracht MA adalah Peninjauan Kembali (PK).

Namun saat ditanya bukti baru (novum) apa yang hendak disiapkan sebagai syarat PK, Hotasi Nababan juga masih bingung. "Kalau pengadilan Tipikor bilang tak ada pidana, BPK bilang tidak ada pidana, Kejaksaan bilang perdata, lalu pengadilan perlu bukti apa lagi?" tukas Hotasi Nababan. (mer/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.207.839 Since: 05.03.13 | 0.2336 sec