Internasional

Demonstran Ingin Segera Singkirkan Pemerintah

Saturday, 10 Mei 2014 | View : 662

BANGKOK-SBN.

Polisi Thailand pada Jumat (9/5/2014) menembakkan gas air mata ke arah para demonstran antipemerintah, yang mendesak Senat membantu upaya mereka menggulingkan pemerintahan eks perdana menteri (PM) Yingluck Shinawatra. Yingluck Shinawatra dicopot dari jabatannya pada Rabu (7/5/2014) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena terbukti menyalahgunakan kekuasaan.

Pemimpin demonstran Suthep Thaugsuban menyerahkan petisi kepada majelis tinggi parlemen. Isinya mendesak para senator agar menyingkirkan pemerintah yang dianggap sudah kehilangan seluruh legitimasinya dan menunjuk seorang perdana menteri (PM) yang baru. “Kami ingin presiden majelis tinggi dan para anggota majelis tinggi memikirkan jalan keluar bagi negeri ini,” ketus Suthep Thaugsuban.

Kendati pemerintahan sudah melemah tapi masih bertahan ini, seruan untuk menunjuk pemerintahan baru itu tidak memiliki dasar hukum.

Sebelum menyerahkan petisi, Suthep Thaugsuban memimpin ribuan demonstran bergerak dari perkemahan utamanya di sebuah taman kawasan bisnis Bangkok. Pergerakan demonstran itu mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

Pihak berwenang menyatakan sempat menggunakan meriam air dan gas air mata untuk menahan kelompok garis keras para demonstran antipemerintah yang dipimpin oleh seorang Bhiksu. Para demonstran berusaha merangsek ke arah klub polisi. Pusat darurat Erawan menyatakan enam orang dilarikan ke rumah sakit setelah insiden di klub polisi tersebut.

Setelah sempat tenang selama beberapa bulan, para demonstran kembali turun ke jalan-jalan Bangkok. Hal ini memicu lagi kekhawatiran pecahnya bentrokan antara kelompok-kelompok politik yang berseberangan.

Thailand masih terjebak dalam konflik politik. Pemerintah masih bertahan kendati menghadapi banyak masalah hukum dan demonstrasi di jalan-jalan Bangkok.

Para demonstran antipemerintah, yang menuduh klan Shinawatra meracuni Thailand dengan korupsi, mengatakan akan menunjuk pemerintahan yang baru pada Jumat (9/5/2014). Langkah ini bisa menimbulkan kekerasan politik lebih parah. “Besok (Jumat) kami akan mengambil langkah-langkah untuk mengangkat pemerintahan yang baru. Pemerintahan yang sekarang sudah kehilangan seluruh legitimasinya,” teriak Juru Bicara pemrotes Akanat Promphan.

Para demonstran ini dikenal akan pernyataan-pernyataan mereka yang hiperbolis dan tidak jelas apa dasar hukum mereka untuk mengutarakan berjanji seperti itu.

Tapi, Akanat Promphan berkata konstitusi Thailand memiliki pasal yang memungkinkan penunjukan badan eksekutif yang baru oleh Senat. “Penunjukan perdana menteri yang baru oleh kelompok antipemerintah ini adalah garis merah yang tidak bisa dilewati. Kelompok Kaus Merah akan melawan secara massal,” kata penulis dan akademisi berbasis di Thailand, David Streckfuss, merujuk pada para pendukung Shinawatra, yang akan menggelar unjuk rasa massal pada Sabtu (10/5/2014) di pinggiran kota Bangkok.

Situasi masih mudah memanas karena kelompok propemerintah Kaus Merah dijadwalkan berunjuk rasa di pinggiran kota Bangkok pada Sabtu (10/5/2014) hari ini.

Kedua pihak memiliki para pendukung garis keras bersenjata dan sejarah Thailand akhir-akhir ini tercoreng oleh aksi-aksi kekerasan politik. Keluarga Shinawatra memiliki basis massa rakyat kelas bawah di bagian utara dan timur laut negara. Lawan politiknya adalah kelas menengah dan loyalis kerajaan di wilayah selatan.

Selama enam bulan terakhir hingga tergulingnya Yingluck Shinawatra, aksi unjuk rasa antipemerintah berujung pada setidaknya  tewasnya 25 orang dan ratusan lainnya terluka terkena tembakan dan serangan granat. Mereka tewas dalam bentrokan dengan aparat keamanan.

Setelah Yingluck Shinawatra dicopot MK karena terbukti menyalahgunakan kekuasaan, pemerintahan Puea Thai pun mulai kehilangan kekuatannya.

Tapi, kelompok Kaus Merah yang marah akibat pencopotan Yingluck Shinawatra menuduh pengadilan bersekongkol dengan mafia jalanan untuk memberhentikan PM ketiga yang memiliki kaitan dengan pahlawan mereka Thaksin Shinawatra.

“Sepertinya kekuatan yang sama bersatu melawan pemerintah. Pengadilan dan lembaga independen dan kelompok di jalanan bekerja sama,” tutur Profesor Pusat Studi Asia Tenggara di Universitas Kyoto, Jepang, Pavin Chachavalpongpun.

Pada Kamis (8/5/2014), pemerintah mendapat sedikit ‘kemenangan’ setelah badan antikorupsi memutuskan tidak mendakwa lebih banyak anggota kabinet terkait skema subsidi beras.

Sebelumnya, timbul kekhawatiran badan itu akan mencopot seluruh anggota kabinet dan menciptakan kevakuman kekuasaan.

Jika itu terjadi, kekuasaan akan diisi pemimpin yang ditunjuk, sebagaimana diinginkan oleh kubu pemrotes antipemerintah. (afp)

See Also

Boris Johnson Terpilih Sebagai PM Inggris Baru
Menlu Inggris Ancam Iran
Laut China Selatan Tegang
Presiden AS Pecat Direktur Dinas Rahasia
Kapal China Dekati Pulau Filipina
Thailand Dilanda Badai Pabuk
Warga Kelas Menengah Australia Akan Kian Sulit Dapat Kredit Perumahan
Donald Trump Kunjungi Militer AS Di Irak
Kota Surabaya Raih Guangzhou Awards 2018
Teleskop NASA Temukan 2 Planet Baru
Najib Razak Ditahan SPRM
Mantan PM Malaysia Ditahan
Najib Razak Ditahan KPK Malaysia
Turki Adakan Pemilu Hari Ini
Arab Saudi Resmi Mencabut Larangan Perempuan Menyetir
Gempa Guncang Osaka
Amerika Serikat Keluar Dari Dewan HAM PBB
Suriah Berhasil Usir ISIS
Kementerian Pertanian Cegah Rock Melon Australia Masuk Indonesia
Perwakilan Nahdlatul Ulama Dan Wahid Foundation Temui Dubes Amerika Serikat
Polri Benarkan Penangkapan WNI Isteri Tokoh ISIS Marawi
Sultan Selangor Kecewa Terhadap Mahathir Mohamad Soal Bugis
China Meminjamkan Sepasang Panda Ke Indonesia
Spanyol Buru Sopir Pelaku Teror Di Barcelona
Serangan Teror Di Barcelona
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.542.020 Since: 05.03.13 | 0.1639 sec