Internasional

Pasca Lengser Jadi PM, Yingluck Shinawatra Terancam Dilarang Berpolitik

Friday, 09 Mei 2014 | View : 1421

BANGKOK-SBN.

Perdana Menteri (PM) terguling Thailand Yingluck Shinawatra terancam dilarang berpolitik selama lima tahun setelah lembaga antikorupsi pada Kamis (8/5/2014) memutuskan, dia harus menghadapi proses pemakzulan.

Namun Komisi Nasional Antikorupsi (NACC) menyatakan, pihaknya tidak akan memperpanjang penyelidikan kasus skema subsidi beras terhadap seluruh anggota kabinet, sebagaimana dikhawatirkan partai berkuasa. Hal tersebut akan menggulingkan kabinet dan menenggelamkan negeri kerajaan ini ke dalam krisis politik.

“Komisi menganggap ada cukup bukti untuk mendakwa (Yingluck) dan merujuknya (kasus ini) ke Senat,” kata Panthep Klanarongran, ketua NACC, kepada para wartawan di Bangkok.

Jika dinyatakan bersalah oleh majelis tinggi, Yingluck Shinawatra bisa dilarang berpolitik selama lima tahun.

Namun, NACC berkata pihaknya masih mempertimbangkan apakah Yingluck Shinawatra harus menghadapi tuduhan kejahatan yang bisa membawanya pada hukuman penjara.

Perdana Menteri Thailand terguling, Yingluck Shinawatra juga dinyatakan bersalah atas kelalaian dalam subsidi beras yang berdampak buruk pada perekonomian Thailand. Dampaknya, Yingluck Shinawatra terancam dilarang untuk terjun ke dunia politik selama 5 tahun ke depan.

Setelah sebelumnya dinyatakan bersalah atas dakwaan penyalahgunaan wewenang dalam penggantian Kepala Keamanan Nasional Thawil Pliensri pada tahun 2011 lalu, demi menguntungkan partainya. Atas putusan bersalah oleh Pengadilan Konstitusional Thailand tersebut, Yingluck Shinawatra dilengserkan dari jabatannya sebagai PM Thailand.

Kasus kedua yang menjerat Yingluck Shinawatra diputuskan pada Kamis (8/5/2014) kemarin oleh National Anti-Corruption Commission (NACC). NACC menyatakan Yingluck Shinawatra bersalah atas kelalaian yang berujung kerugian finansial Thailand. Demikian seperti dilansir AFP, Jumat (9/5/2014).

Yingluck Shinawatra awalnya dituding melalaikan tugas terkait skema subsidi tugas, yang mana pemerintah membeli beras petani di atas harga pasar untuk membantu para petani. Tapi, lawan-lawan politiknya menilai skema itu menguras keuangan pemerintah, merusak industri beras nasional, dan memicu korupsi besar-besaran.

Skema subsidi beras yang diberlakukan pemerintahan Yingluck Shinawatra memberikan bayaran yang lebih tinggi di atas harga pasar bagi para petani. Hal tersebut dinilai telah mengganggu produksi beras dalam negeri dan dianggap sarat korupsi oleh lawan politik Yingluck Shinawatra.

Meskipun menyatakan Yingluck Shinawatra bersalah, NACC menyatakan tidak akan memperpanjang penyelidikan kasus ini terhadap anggota kabinet pemerintahan Yingluck Shinawatra lainnya. Penyebabnya, dikhawatirkan kasus ini akan menggulingkan kabinet dan memperdalam krisis politik, terlebih Yingluck Shinawatra dan sejumlah menteri telah dilengserkan oleh pengadilan, sehari sebelumnya. "Komisi mempertimbangkan bahwa ada cukup bukti untuk mendakwa (Yingluck) dan meneruskan (kasus ini) ke Senat," terang Kepala NACC, Panthep Klanarongan kepada wartawan.

Jika nantinya Yingluck Shinawatra dinyatakan bersalah oleh Senat Thailand, maka dia terancam menghadapi larangan terjun ke dunia politik selama 5 tahun.

Lebih lanjut, NACC menyatakan, pihaknya masih mempertimbangkan apakah akan menjerat Yingluck Shinawatra dengan dakwaan pidana dalam kasus ini, yang nanti berujung pada hukuman penjara terhadapnya.

Putusan NACC ini hanya berselang sehari setelah putusan Pengadilan Konstitusional untuk melengserkan Yingluck Shinawatra dari jabatannya.

Keputusan NACC ini muncul sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memberhentikan Yingluck Shinawatra dari jabatannya karena menyalahgunakan kekuasaan dalam mutasi pejabat keamanan pada 2011.

Sebagai pengganti sementara, partai berkuasa Puea Thai segera menunjuk Wakil PM dan Menteri Perdagangan, Niwattumrong Boonsongpaisan sebagai pengganti Yingluck Shinawatra. pemegang jabatan PM Thailand sementara, sembari menunggu pemilu digelar pada 20 Juli mendatang. Puea Thai berjanji untuk menggelar pemilihan umum (pemilu) baru pada 20 Juli untuk menghindari kekacauan. (afp)

See Also

Boris Johnson Terpilih Sebagai PM Inggris Baru
Menlu Inggris Ancam Iran
Laut China Selatan Tegang
Presiden AS Pecat Direktur Dinas Rahasia
Kapal China Dekati Pulau Filipina
Thailand Dilanda Badai Pabuk
Warga Kelas Menengah Australia Akan Kian Sulit Dapat Kredit Perumahan
Donald Trump Kunjungi Militer AS Di Irak
Kota Surabaya Raih Guangzhou Awards 2018
Teleskop NASA Temukan 2 Planet Baru
Najib Razak Ditahan SPRM
Mantan PM Malaysia Ditahan
Najib Razak Ditahan KPK Malaysia
Turki Adakan Pemilu Hari Ini
Arab Saudi Resmi Mencabut Larangan Perempuan Menyetir
Gempa Guncang Osaka
Amerika Serikat Keluar Dari Dewan HAM PBB
Suriah Berhasil Usir ISIS
Kementerian Pertanian Cegah Rock Melon Australia Masuk Indonesia
Perwakilan Nahdlatul Ulama Dan Wahid Foundation Temui Dubes Amerika Serikat
Polri Benarkan Penangkapan WNI Isteri Tokoh ISIS Marawi
Sultan Selangor Kecewa Terhadap Mahathir Mohamad Soal Bugis
China Meminjamkan Sepasang Panda Ke Indonesia
Spanyol Buru Sopir Pelaku Teror Di Barcelona
Serangan Teror Di Barcelona
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.614.449 Since: 05.03.13 | 0.1401 sec