Hukum

Wali Kota Makassar Jadi Tersangka Dugaan Korupsi PDAM

Wednesday, 07 Mei 2014 | View : 1731

MAKASSAR-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kerja sama rehabiliasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar Tahun Anggaran (TA) 2006-2012.

Penetapan tersangka terhadap Ilham Sirajuddin tersebut tepat pada hari terakhir yang bersangkutan menjabat sebagai Wali Kota Makassar periode 2009-2014.

Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan Ilham Sirajuddin diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara.

“Terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Makassar 2006-2012, penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan IAS (Ilham Arief Sirajuddin) selaku Wali Kota Makassar saat itu sebagai tersangka,” ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabwo di Kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (7/5/2014).

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengenai perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar.

Ilham Arief Sirajuddin dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dugaan KPK dalam kasus ini adalah adanya sejumlah pembayaran digelembungkan oleh pihak pengelola dan pemerintah kota.

Johan Budi SP. menjelaskan, dalam kasus ini diduga telah terjadi penggelembungan harga atau mark up dalam kontrak kerja sama pengelolaan instalasi PDAM antara Pemkot Makassar dengan PT. Traya Tirta Makassar. “Tentu dari penelusuran diduga Wali Kota Makassar saat itu ada dugaan penyalahgunaan kewenangan yaitu menggunakan kewenangannya tidak sesuai aturan di mana di ada sejumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada pihak pengelola," beber Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

Akibat perbuatan keduanya, negara mengalami kerugian sekitar Rp 38,1 miliar. "Perbuatan tersangka dalam kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp 38,1 miliar," tambah Johan Budi SP.

Seperti dikabarkan sebelumnya, KPK pernah memintai keterangan Ilham Arief Sirajuddin terkait kasus tersebut ketika masih di penyelidikan, pada tahun 2013 silam. Dalam kesempatan itu, Ilham Arief Sirajuddin mengaku tidak ada penyimpangan dalam menentukan perusahaan pemenang lelang pada sebelum dan setelah proyek tersebut.

Terkait kasus tersebut, KPK juga sempat meminta hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kondisi keuangan PDAM 2012.

Badan Pemeriksa Keuangan pada 8 November 2012 lalu sudah menyerahkan data hasil audit perusahaan milik Pemkot Makassar itu kepada KPK. Berdasarkan hasil audit BPK tersebut adalah ditemukan potensi kerugian negara dari kerja sama yang dilakukan PDAM dengan pihak swasta hingga mencapai Rp 520 miliar. Hasil audit BPK adalah ditemukan kerugian negara sekitar Rp 38,1 miliar dalam kerja sama antara PDAM dengan PT. Traya Tirta Makassar.

Atas dasar itu, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan PDAM Kota Makassar ini, BPK merekomendasikan Dirut PDAM Makassar menarik kembali dana Rp 38,168 miliar dari PT. Traya Tirta Makassar dan mendistribusikan langsung air bersih ke pelanggan di perumahan Bukit Baruga.

Keempat perusahaan tersebut adalah PT. Traya Tirta Makassar sebesar Rp 38,1 miliar, PT. Bahana Cipta dalam rangka pengusahaan pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) V Somba Opu sebesar Rp 455,25 miliar, kerja sama dengan PT. Multi Engka Utama dalam pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian IPA Maccini Sombala tahun 2012-2036 dengan nilai investasi sebesar Rp 69,31 miliar dan kerja sama antara PDAM Makassar dengan PT. Baruga Asrinusa Development dengan potensi kerugian sebesar Rp 2,6 miliar.

Ilham Arief Sirajuddin adalah politisi Partai Demokrat (PD) yang menjabat dua periode sebagai Wali Kota Makassar yaitu 2004-2009 dan 2009-2014.

Ilham Arief Sirajuddin akan mengakhiri masa jabatannya pada 7 Mei 2014.

Selain Ilham Arief Sirajuddin, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT. Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja sebagai kasus yang sama. Hengky Widjaja juga disangkakan pasal yang sama dengan Ilham Sirajuddin yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (ant/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.538.850 Since: 05.03.13 | 0.1449 sec