Hukum

KPK Tetapkan Mantan Sekjen ESDM Tersangka

Wednesday, 07 Mei 2014 | View : 858

JAKARTA-SBN.

Setelah ditetapkan tersangka dalam kasus Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sekjen ESDM) Waryono Karno sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran dana Kesekjenan di Sekjen Kementerian ESDM dalam beberapa proyek anggaran 2012. “Setelah melakukan penyelidikan dan beberapa kali gelar perkara, maka disimpulkan penyelidikan ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari hasil gelar perkara disimpulkan WK (Waryono Karno) selaku Sekjen di Kementerian ESDM ketika itu ditetapkan sebagai tersangka," beber Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo, di kantornya, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/5/2014).

Kali ini, Waryono Karno berstatus tersangka atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dengan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait dalam penggunaan dana anggaran di Kesekjenan Kementerian ESDM Tahun Anggaran (TA) 2012.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP., menyatakan tim penyidik sudah menemukan bukti kuat Waryono Karno menyalahgunakan wewenang saat menjadi Sekjen Kementerian ESDM. “Dari gelar perkara ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan WK selaku Sekjen ESDM sebagai tersangka," ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo di kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/5/2014).

Ada tiga proyek yang disangkakan yaitu pertama kegiatan sosialisasi sektor energi dan sumber daya mineral, kedua kegiatan sosialisasi hemat energi dan ketiga kegiatan perawatan kantor Sekjen Kementerian ESDM.

Johan Budi SP. merinci, proyek-proyek yang diduga diselewengkan adalah kegiatan sosialisasi sumber daya energi dan mineral, kegiatan sosialisasi hemat energi dan perawatan kantor ESDM dan Tahun Anggaran (TA) 2012. Menurut Johan Budi SP., total anggaran Kesekjenan tahun 2012 mencapai Rp 25 miliar. Anggaran itu digunakan untuk membiayai sejumlah program Kesekjenan, di antaranya, kegiatan sosialisasi sektor energi dan sumber daya mineral, sosialisasi hemat energi, dan perawatan kantor Sekjen Kementerian ESDM.

Menurut Johan Budi SP., ada dugaan penggelembungan harga dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek-proyek tersebut. “Ada dugaan mark up atau penggelembungan harga dan penyalahgunaan wewenang,” lanjut Johan Budi SP.

Mengenai dugaan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, Johan Budi SP. mengatakan bahwa KPK masih mengembangkan kemungkinan itu. Jika ditemukan dua alat bukti yang cukup, KPK akan menetapkan pihak selain Waryono Karno sebagai tersangka. Ihwal pihak lain yang diduga terlibat, sambung Johan Budi SP., tergantung pengembangan yang dilakukan oleh penyidik KPK. “Apakah ada pihak swasta yang terlibat tergantung sejauh mana dalam pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK yaitu sejauh penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menyimpulkan ada pihak-pihak lain yang terlibat, tapi saat ini baru WK (Waryono Karno) yang jadi tersangka," tambah Johan Budi SP.

Penetapan tersangka Waryono Karno dalam kasus gratifikasi tersebut merupakan hasil pengembangan perkara kasus dugaan suap pengurusan proyek di SKK Migas yang menjerat mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R). Menurut Johan Budi SP., kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Waryono Karno sebelumnya.

Atas perbuatannya tersebut, KPK menyangkakan Waryono Karno berdasarkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana mengenai perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. menjelaskan, Waryono Karno dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selaku Sekjen ketika itu, Waryono Karno diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara.

Hasil perhitungan sementara, KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 9,8 miliar. Penyidik KPK telah menghitung proyek bernilai Rp 25 miliar tersebut merugikan negara hingga Rp 9,8 miliar.

Menurut Johan Budi SP., Waryono Karno diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran di Kesekjenan ESDM pada 2012 sebesar Rp 25 miliar terdiri dari beberapa pengadaan barang dan jasa. “Penggunaan anggaran di Kementerian ESDM yaitu di kesekjenan pada 2012 sekitar Rp 25 miliar terdiri dari beberapa pengadaan barang dan jasa, dari hasil perhitungan sementara diduga negara mengalami kerugian Rp 9,8 miliar," ungkap Johan Budi SP.

Dugaan korupsi terkait penggunaan anggaran Kesekjenan ini merupakan kasus kedua bagi Waryono Karno. Sebelumnya, mantan anak buah Menteri ESDM Jero Wacik tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM.

KPK sudah menetapkan Waryono Karno sebelumnya sebagai tersangka dan diduga menerima gratifikasi di lingkungan ESDM. Dia dijerat dengan Pasal 12 b dan/atau Pasal 11 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Waryono Karno sudah berstatus tersangka sejak 9 Januari 2014.

Dalam perkara ini, mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R), pelatih golf pribadinya Deviardi alias Ardi, dan Komisaris PT. Kernel Oil Pte. Ltd. (KOPL) Indonesia sudah dan sedang menjalani proses persidangan.

Dalam proses penyidikan kasus sebelumnya, KPK menggeledah kantor ESDM. Di sana KPK menemukan uang US$ 200.000 di ruang kerja Waryono Karno. (jos/ant)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.537.474 Since: 05.03.13 | 0.1864 sec