Politik

KPU Perpanjang Masa Rekapitulasi Suara Hingga 9 Mei

Monday, 05 Mei 2014 | View : 638
Tags : Bawaslu, Kpu, Pemilu

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat memperpanjang masa tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu tingkat nasional hingga 9 Mei, bersamaan dengan penetapan hasil rekapitulasi nasional.

Setelah hampir dipastikan gagal menyelesaikan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu tingkat nasional yang dijadwalkan paling lambat 6 Mei 2014 dengan tepat waktu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil langkah merevisi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD, masa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional dilakukan 26 April hingga 6 Mei.

Salah satu isi perubahan adalah memperpanjang masa rekapitulasi hingga 9 Mei 2014, bersamaan dengan jadwal penetapan hasil rekapitulasi nasional.

“KPU sudah melakukan kebijakan untuk mengubah Peraturan KPU, bahwa tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional dilaksanakan sampai 9 Mei," kata Komisioner Ida Budhiati di sela-sela Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional di Gedung KPU Pusat Jakarta, Senin (5/5/2014).

Draf perubahan Peraturan KPU itu saat ini masih dalam proses perundang-undangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dia menjelaskan draf perubahan Peraturan KPU tersebut sudah selesai dibahas, dan saat ini masih dalam proses perundang-undangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). "Kami sudah mengajukan perubahan PKPU soal Tahapan dan Jadwal Pemilu, dan hari ini tadi sudah disampaikan ke Kemenkumham. Mudah-mudahan besok sudah bisa diterbitkan PKPU perubahannya," tambahnya.

Dengan revisi itu, maka jadwal tahapan mulai dari rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu tingkat nasional yang awalnya 26 April-6 Mei, penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara parpol dan perolehan suara calon anggota DPR RI dan DPD RI yang awalnya 6-7 Mei, serta jadwal penetapan Hasil Pemilu secara nasional yang awalnya 7-9 Mei, semuanya dibuat menjadi paling lambat dilaksanakan 9 Mei 2014.

Namun, hingga hari ke-10 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional, Senin (5/5/2014), KPU baru mensahkan perolehan suara di 12 provinsi, sedangkan 13 provinsi lain ditunda pengesahannya dan sembilan provinsi belum menyampaikan hasil perolehan suara di masing-masing daerah.

Berdasarkan PKPU 6/2013, masa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu tingkat nasional dilakukan 26 April hingga 6 Mei. Namun, hingga hari ke-10 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional, Senin, KPU baru mengesahkan perolehan suara di 12 provinsi, sedangkan 13 provinsi lain ditunda pengesahannya dan tujuh provinsi belum menyampaikan hasil perolehan suara di masing-masing daerah.

Ke-12 provinsi yang sudah disahkan perolehan suaranya sejak 26 April 2014 hingga Senin (5/5/2014) sore adalah Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, Banten, dan Kalimantan Selatan.

Sementara itu, 13 provinsi yang sudah diplenokan, namun pengesahannya masih ditunda. 13 provinsi ini perlu dilakukan pencermatan atas perolehan suara pemilihan umum legislatif (Pileg) adalah Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Dalam rapat pleno pada Senin (5/5/2014), KPU kembali menunda pengesahan perolehan suara di Provinsi Riau untuk kedua kalinya, sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan belum dibahas hasil pemilunya karena Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) belum tiba di Jakarta.

Sedangkan delapan KPU provinsi yang belum memaparkan hasil perolehan suara Pileg adalah Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Maluku, dan Maluku Utara.

Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, menambahkan dari tujuh provinsi yang belum itu masalah terberat ada pada Provinsi Sumatera Utara dan Papua, sementara lima lainnya dijadwalkan untuk diplenokan hari ini.

"Papua masalahnya mungkin agak sulit, ada KPU kabupaten/kota yang belum menuntaskan rekapitulasi. Mereka masih kami kejar terus," terangnya.

Dia mengungkapkan rekapitulasi Sumatra Utara juga terkendala di Kabupaten Nias Selatan karena rekomendasi Bawaslu untuk rekapitulasi ulang di 1.034 TPS masih belum selesai.

Kendati demikian, tetap diupayakan semuanya selesai 9 Mei. "Untuk Papua dan Nias mudah-mudahan tanggal 7 sudah selesai di kabupaten. Tanggal 8 provinsi bisa rekap dan bawa ke sini, dan tanggal 9 sudah selesai," ungkapnya.

Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino, mengingatkan bahwa UU membatasi KPU untuk menetapkan hasil pemilu paling lambat 30 hari setelah pileg, atau 9 Mei 2014. Jika gagal ditetapkan, anggota KPU terancam pidana penjara. Pasal 319 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif (pileg) menyebutkan anggota KPU bisa dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda Rp 60 juta. “Untuk itu, KPU RI harus menetapkan perolehan hasil pemilu sesuai jadwal karena jika tidak tidak tertutup kemungkinan sanksi pidana menunggu,” tandasnya. (ant/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.539.429 Since: 05.03.13 | 0.1911 sec