Hukum

Abraham Samad: Setya Novanto Berstatus Saksi Kasus Pengadaan E-KTP

Monday, 05 Mei 2014 | View : 1459

KUPANG-SBN.

Ketua lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan status Bendahara Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Setya Novanto masih sebagai saksi dalam kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Status Setya Novanto bisa berubah dari saksi menjadi tersangka, jika ditemukan bukti-bukti yang mengarah ke sana,” beber Ketua lembaga anti korupsi ini, Abraham Samad kepada wartawan di Kupang, Senin (5/5/2014), terkait status Setya Novanto dalam kasus pengadaan E-KTP yang sedang dalam pemeriksaan.

Ketua KPK Abraham Samad, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Wakapolri, Komjen Polisi Badrodin Haiti tiba di Kupang, Minggu (4/5/2014).

Tiga pimpinan lembaga penegak hukum itu berada di Kupang, NTT untuk menjadi narasumber pelatihan peningkatan kapasitas penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di NTT selama 5-9 Mei 2014.

“Khusus untuk Setya Novanto, statusnya masih saksi termasuk ada beberapa kasus yang ditengarai ada keterlibatan beliau,” ungkap Abraham Samad.

Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan E-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam rangka pendalaman kasus tersebut, penyidik melakukan penggeledahan di Kantor PT. Len Industri di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat, Selasa (29/4/2014).

PT. Len Industri (Persero) merupakan salah satu dari lima perusahaan BUMN dan swasta yang menjadi konsorsium pemenang tender proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain PT. Len Industri, perusahaan lainnya adalah Perum Percetakan Negara RI, PT. Sucofindo (Persero), PT. Quadra Solution, dan PT. Sandipala Arthaputra.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto menampik tudingan Paulus Tanos, Direktur Utama PT. Sandipala Arthapura, sebagai 'otak' dalam kasus proyek e-KTP.

Sebaliknya, Setya Novanto malah mengaku tidak tahu-menahu soal itu. “Saya enggak pernah tahu soal e-KTP. Saya enggak pernah mengagas," tutur alumnus Universitas Widya Mandala Surabaya, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi tahun 1979 ketika dihubungi wartawan, Senin (28/3/2014).

Bahkan, Ketua Fraksi Partai Golkar yang dijabat sejak tahun 2009 ini, Setya Novanto mengaku tidak mengenal dengan Paulus Tanos.

Mantan Bendahara Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin, juga menyatakan bahwa Setya Novanto adalah orang yang memberi perintah agar fee proyek e-KTP dibagi-bagi.

Muhammad Nazaruddin menambahkan, Setya Novanto juga yang membagi uang fee tersebut ke sejumlah anggota DPR RI.

Menurut mantan anggota DPR RI Komisi III No.368 Fraksi Partai Golkar (2004-2008), Setya Novanto, ucapan Muhammad Nazaruddin sama sekali tidak benar. Ia meyakinkan bahwa dirinya tidak terkait dengan proyek yang memiliki jatah anggaran Rp 6 triliun itu. "Itu ngarang saja. Saya enggak pernah berkaitan dengan e-KTP," cetus alumnus Universitas Trisakti Jakarta, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Management tahun 1983, Setya Novanto.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugiharto sebagai tersangka kasus pengadaan e-KTP. Dalam proyek senilai Rp 6 triliun itu, Sugiharto menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sugiharto, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah dicegah berpergian ke luar negeri.

KPK juga mencekal empat orang lainnya yakni adalah mantan Direktur Perum Percetakan Negara RI, Isnu Edhi Wijaya, pegawai negeri Kemendagri Irman, Direktur PT. Quadra Solution Ananga Sugiana S., dan wiraswasta Andi Agustinus.

Andi Agustinus disebut sebagai 'tangan kanan' Setya Novanto. Dia diduga mengatur konsorsium PNRI sebagai pemenang tender. Namun Setya Novanto lagi-lagi menampik. "Saya enggak pernah berurusan dengan Andi," tukas politisi kawakan dari Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Bendahara Fraksi Golkar di DPR RI, Setya Novanto. (ant/jos/tem)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.178.502 Since: 05.03.13 | 0.214 sec