Hukum

KPK Isyaratkan Tak Banding Vonis Rudi Rubiandini

Friday, 02 Mei 2014 | View : 1282

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mengajukan banding atas vonis terdakwa suap di lingkungan SKK Migas, mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R).

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditemui di pemutaran perdana film Antikorupsi kerjasama KPK dengan Transparency International Indonesia (TII) di Djakarta Theater, Jumat (2/5/2014).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mengisyaratkan Jaksa KPK tidak akan melakukan banding atas vonis tujuh tahun penjara mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Sebabnya, KPK menilai vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah memenuhi 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Kalau bandingnya, kayaknya sih usulan dari Jaksa Penuntut umum-nya tidak banding," ungkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditemui di pemutaran perdana film Antikorupsi kerjasama KPK dengan Transparency International Indonesia (TII) di Djakarta Theater, Jumat (2/5/2014).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjelaskan salah satu alasan tidak diajukannya banding adalah Jaksa KPK menilai vonis terhadap Rudi Rubiandini sudah memenuhi 2/3 dari tuntutan 10 tahun penjara.

Namun, sambung Bambang Widjojanto, Pimpinan KPK masih menunggu gelar perkara terkait dengan vonis tujuh tahun terhadap Rudi Rubiandini tersebut.

"Kami sedang menunggu expose dari teman-teman penuntut untuk kemudian dijadikan dasar bagi pimpinan KPK apakah perlu ditindaklanjuti. Kalau ditindaklanjuti, yang mana yang perlu ditindaklanjuti," beber Bambang Widjojanto.

Jika KPK tak melakukan banding, maka putusan hakim Tipikor akan inkracht atau memiliki berkekuatan hukum tetap. Rudi Rubiandini pun tak lama lagi akan menjalani masa hukumannya di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Sebelumnya, mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R). divonis pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Putusan tersebut lebih ringan dari tuntuan Jaksa KPK sebelumnya. Sebab, Jaksa KPK sebelumnya menuntut 10 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menilai Rudi Rubiandini terbukti bersalah telah menerima suap terkait pelaksanaan proyek di lingkungan SKK Migas dan melakukan pencucian uang.

Rudi Rubiandini dinyatakan terbukti menerima hadiah dan janji, berupa uang sebesar SIN$ 200.000, US$ 900.000 dari bos Kernel Oil Pte. Ltd. (KOPL) Singapura, Widodo Ratanachaitong selaku perwakilan dan Fossus Energy melalui Direktur Operasional PT. Kernel Oil Pte Ltd (KOPL) Indonesia, Simon Gunawan Tanjaya terkait pelaksanaan lelang terbatas minyak mentah dan kondensat bagian negara di SKK Migas.

Selain itu, Rudi Rubiandini juga menerima uang sebesar US$ 522.500 dari Artha Merish Simbolon, selaku Dirut PT. Kaltim Parna Industri (KPI), terkait rekomendasi atau persetujuan menurunkan formula harga gas untuk PT. Kaltim Parna Industri (PT. KPI).

Uang-uang tersebut diterima Rudi Rubiandini melalui pelatih golf pribadinya, Deviardi alias Ardi.

Rudi Rubiandini juga dinilai terbukti menerima uang dari sejumlah pejabat SKK Migas sebagaimana dakwaan kedua. Uang itu diterima Rudi Rubiandini dari Wakil Kepala SKK Migas Yohanes Widjanarko yang saat ini menjabat Kepala SKK Migas sebesar SIN$ 600.000. Kedua, dari Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, Gerhard Rumesser, uang sejumlah US$ 350 ribu yakni sebesar US$ 150.000 dan US$ 200.000. Uang sebesar US$ 150.000 dari Gerhard Rumesser, diberikan Rudi Rubiandini kepada Waryono Karno selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Selain itu, ketiga, Rudi Rubiandini juga menerima dari Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman sebesar US$ 50.000.

Untuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Rudi Rubiandini juga terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dakwaan ketiga. Rudi Rubiandini juga didakwa telah terbukti menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan atau asal usul sejumlah uang yang diketahui atau patut diduga didapat dari penerimaaan suap itu merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan tersebut dilakukan Rudi Rubiandini dengan bantuan Deviardi alias Ardi.

Namun, vonis tersebut jauh lebih ringan daripada tuntutan Jaksa yang meminta Rudi Rubiandini dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. (jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.541.873 Since: 05.03.13 | 0.1794 sec