Hukum

KPK Isyaratkan Tak Banding Vonis Rudi Rubiandini

Friday, 02 Mei 2014 | View : 1188

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mengajukan banding atas vonis terdakwa suap di lingkungan SKK Migas, mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R).

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditemui di pemutaran perdana film Antikorupsi kerjasama KPK dengan Transparency International Indonesia (TII) di Djakarta Theater, Jumat (2/5/2014).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mengisyaratkan Jaksa KPK tidak akan melakukan banding atas vonis tujuh tahun penjara mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Sebabnya, KPK menilai vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah memenuhi 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Kalau bandingnya, kayaknya sih usulan dari Jaksa Penuntut umum-nya tidak banding," ungkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditemui di pemutaran perdana film Antikorupsi kerjasama KPK dengan Transparency International Indonesia (TII) di Djakarta Theater, Jumat (2/5/2014).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjelaskan salah satu alasan tidak diajukannya banding adalah Jaksa KPK menilai vonis terhadap Rudi Rubiandini sudah memenuhi 2/3 dari tuntutan 10 tahun penjara.

Namun, sambung Bambang Widjojanto, Pimpinan KPK masih menunggu gelar perkara terkait dengan vonis tujuh tahun terhadap Rudi Rubiandini tersebut.

"Kami sedang menunggu expose dari teman-teman penuntut untuk kemudian dijadikan dasar bagi pimpinan KPK apakah perlu ditindaklanjuti. Kalau ditindaklanjuti, yang mana yang perlu ditindaklanjuti," beber Bambang Widjojanto.

Jika KPK tak melakukan banding, maka putusan hakim Tipikor akan inkracht atau memiliki berkekuatan hukum tetap. Rudi Rubiandini pun tak lama lagi akan menjalani masa hukumannya di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Sebelumnya, mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R). divonis pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Putusan tersebut lebih ringan dari tuntuan Jaksa KPK sebelumnya. Sebab, Jaksa KPK sebelumnya menuntut 10 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menilai Rudi Rubiandini terbukti bersalah telah menerima suap terkait pelaksanaan proyek di lingkungan SKK Migas dan melakukan pencucian uang.

Rudi Rubiandini dinyatakan terbukti menerima hadiah dan janji, berupa uang sebesar SIN$ 200.000, US$ 900.000 dari bos Kernel Oil Pte. Ltd. (KOPL) Singapura, Widodo Ratanachaitong selaku perwakilan dan Fossus Energy melalui Direktur Operasional PT. Kernel Oil Pte Ltd (KOPL) Indonesia, Simon Gunawan Tanjaya terkait pelaksanaan lelang terbatas minyak mentah dan kondensat bagian negara di SKK Migas.

Selain itu, Rudi Rubiandini juga menerima uang sebesar US$ 522.500 dari Artha Merish Simbolon, selaku Dirut PT. Kaltim Parna Industri (KPI), terkait rekomendasi atau persetujuan menurunkan formula harga gas untuk PT. Kaltim Parna Industri (PT. KPI).

Uang-uang tersebut diterima Rudi Rubiandini melalui pelatih golf pribadinya, Deviardi alias Ardi.

Rudi Rubiandini juga dinilai terbukti menerima uang dari sejumlah pejabat SKK Migas sebagaimana dakwaan kedua. Uang itu diterima Rudi Rubiandini dari Wakil Kepala SKK Migas Yohanes Widjanarko yang saat ini menjabat Kepala SKK Migas sebesar SIN$ 600.000. Kedua, dari Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, Gerhard Rumesser, uang sejumlah US$ 350 ribu yakni sebesar US$ 150.000 dan US$ 200.000. Uang sebesar US$ 150.000 dari Gerhard Rumesser, diberikan Rudi Rubiandini kepada Waryono Karno selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Selain itu, ketiga, Rudi Rubiandini juga menerima dari Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman sebesar US$ 50.000.

Untuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Rudi Rubiandini juga terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dakwaan ketiga. Rudi Rubiandini juga didakwa telah terbukti menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan atau asal usul sejumlah uang yang diketahui atau patut diduga didapat dari penerimaaan suap itu merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan tersebut dilakukan Rudi Rubiandini dengan bantuan Deviardi alias Ardi.

Namun, vonis tersebut jauh lebih ringan daripada tuntutan Jaksa yang meminta Rudi Rubiandini dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. (jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.538.883 Since: 05.03.13 | 0.1565 sec