Politik

Akademisi: Konsep Ekonomi Partai Gerindra Mirip Orde Baru

Sunday, 27 April 2014 | View : 908

PERTH-SBN.

Akademisi menilai konsep ekonomi-politik yang dijalankan oleh Partai Gerindra bisa membawa kembali pola seperti era Orde Baru. Selain itu, manifesto politik yang dijalankan partai tersebut cenderung ke arah fasisme.

Kecaman atas Manifesto Perjuangan Partai Gerindra terus berlanjut. Kali ini, datang dari masyarakat Indonesia di Australia.

Setelah 'dihantam' tudingan pelanggaran HAM, kali ini calon presiden (capres) dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto didera isu fasisme. Anggapan itu muncul dalam dialog bertajuk “Menimbang Capres RI 2014” bersama masyarakat Indonesia di Perth, Australia Barat, Sabtu (26/4/2014).

Seorang pembicara, dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi membedah kalimat di manifesto Partai Gerindra yang menyebutkan negara dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama. "Itu fasisme," jelas Airlangga Pribadi dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Minggu (27/4/2014).

Dalam kesempatan itu, Airlangga Pribadi juga mengungkapkan bahwa manifesto Partai Gerindra cenderung fasis dan menyuburkan intoleransi. Hal itu merujuk pada poin “...negara dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama.”

Dosen Ilmu Politik Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, kandidat Ph.D. Asia Research Center Murdoch University, Australia itu, Airlangga Pribadi merujuk kalimat di manifesto Partai Gerindra yang menyebutkan, “…negara dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama.”

Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi menduga bahwa manifesto itu memang sebagai bagian dari strategi politik Partai Gerindra.

Setelah cukup lama menyasar isu-isu nasionalisme, seperti kemandirian dan kedaulatan, dan ketika konstituen politik mereka sudah loyal, Partai Gerindra memberi sinyal kepada kaum fanatik (Islam) untuk bergabung.

Padahal, menurut Dosen Universitas Airlangga Surabaya, sekarang tengah mengambil gelar doktor di Murdoch University, Perth, Airlangga Pribadi, apabila kalangan elite menjadikan rasa aman, kebebasan, dan hak berkeyakinan sebagai permainan dalam transaksi politik, implikasinya bisa sangat berbahaya bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Kemungkinan terbesar yang bisa terjadi yakni munculnya pembenaran ideologis, bahkan yuridis, pada tindakan-tindakan yang lebih mengerikan bagi hak-hak sipil setiap warga negara.

“Jika Prabowo berkuasa, intoleransi akan semakin terinkorporasi di dalam elemen negara. Negara akan menentukan mana keyakinan yang benar dan mana yang salah. Ini mengerikan sekali,” imbuh kandidat Ph.D Asia Research Center di Murdoch University, Australia ini dalam dialog bertajuk “Menimbang Capres RI 2014” bersama masyarakat Indonesia di Perth, Australia Barat, Sabtu (26/4/2014) kemarin.

Pernyataan Airlangga Pribadi diamini oleh pembicara lain, Irwansyah Jemi, yang juga calon doktor di Murdoch University.

Irwansyah Jemi menyatakan bahwa pemurnian agama jelas bukan agenda politik yang bijaksana dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

Implikasi agenda semacam ini yaitu penggunaan kekerasan dan pembiaran kekerasan oleh negara atas begitu banyak kombinasi agama yang dianggap tidak murni.

Irwansyah Jemi, yang juga calon doktor di Murdoch University menilai otoritarianisme negara ala Orde Baru akan hadir lagi. “Otoriterisme negara ala Orde Baru akan hadir lagi. Jangan lupa, apa pun yang tidak murni dan konsekuen menurut Orde Baru diganjar dengan intimidasi, hingga pembantaian massa,” tegas dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia itu, mengingatkan.

Kandidat Ph.D. Murdoch University, Airlangga Pribadi dalam diskusi “Menimbang Capres RI 2014” menilai konsep lain-lain ekonomi yang diusung Partai Gerindra adalah tidak terlalu memberikan perhatian terhadap jaminan sosial yang layak.

“Sementara itu, pola-pola model intervensi negara yang dikedepankan program Prabowo adalah model yang rentan terhadap predatorisme dan korupsi aliansi bisnis-politik seperti Orde Baru," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima wartawan, Minggu (27/4/2014) malam.

Adapun salah satu peserta diskusi dan dialog tersebut, Iqbal Aji Daryono menyampaikan kekhawatirannya yang lebih jauh. Kekhawatiran yang lebih jauh lagi muncul dari Iqbal Aji Daryono, salah satu peserta dialog. WNI di Australia, ujar pria yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir truk ini, sangat banyak yang merupakan pelarian akibat kerusuhan Mei 1998.

Salah satu peserta diskusi Iqbal Aji Daryono menuturkan, akan banyak kaum eksil yang punya trauma mendalam atas perlakuan kelompok mayoritas di Indonesia. Sebagai kalangan minoritas, kaum eksil tersebut punya trauma mendalam atas perlakuan kelompok mayoritas di Indonesia.

“Apabila Prabowo Subianto berkuasa dan menjalankan langkah-langkah politik sesuai manifesto Partai Gerindra, patut diduga ia hanya akan mengakomodasi hak-hak mayoritas dan meletakkan kalangan minoritas sebagai warga kelas dua,” sambung Iqbal Aji Daryono yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi truk ini. “Kondisi tersebut jelas akan semakin memupus keinginan para pelarian tersebut untuk kembali ke Tanah Air," bilang Iqbal Aji Daryono. Artinya, menurut Iqbal Aji Daryono bahwa para pelarian Kerusuhan 1998 sangat trauma jika Prabowo Subianto nantinya jadi Presiden. (tem/jos/kom)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.177.599 Since: 05.03.13 | 0.2576 sec