Hukum

Pelatih Golf Rudi Rubiandini Divonis 4,5 Tahun Penjara

Tuesday, 29 April 2014 | View : 1140

JAKARTA-SBN.

Terdakwa, pelatih golf pribadi mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R)., sekaligus perantara kasus dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas, Deviardi alias Ardi divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2014). Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap Deviardi, pelatih golf mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R).

Majelis Hakim menyatakan Deviardi dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap secara bersama-sama Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, berkaitan dengan proyek di lingkungan SKK Migas dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deviardi selama 4 tahun 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, ditambah dengan pidana Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim, Matheus Samiadji saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (29/4/2014).

Selain penjara, pria yang akrab disapa Deviardi alias Ardi juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan penjara. “Terdakwa Deviardi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Ketua Majelis Hakim Matheus Samiadji saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (29/4/2014).

Menurut Hakim, Ardi terbukti menerima uang untuk Rudi Rubiandini. Ardi menerima uang dari bos Kernel Oil Pte. Ltd. (KOPL) Widodo Ratanachaitong dan Komisaris PT. Kernel Oil Private Limited (KOPL) Indonesia Simon Gunawan Tanjaya. Total uang yang diterima Rudi Rubiandini dari Kernel Oil Pte. Ltd. ialah US$ 900.000 dan SIN$ 200.000.

Majelis menilai, Devi Ardi terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara menerima suap bersama-sama Rudi Rubiandini semasa menjabat sebagai Kepala SKK Migas. Devi Ardi disebut menyerahkan uang senilai SIN$ 200 ribu dan US$ 900 ribu kepada Rudi Rubiandini.

Uang itu diketahui berasal dari Direktur PT. Kernel Oil Pte. Ltd (KOPL), Simon Gunawan Tanjaya yang diberikan atas permintaan Widodo Ratanachaitong selaku perwakilan Kernel Oil Pte. Ltd. (KOPL) Singapura dan Fossus Energi untuk pengurusan tender.

Bukan hanya perantara penerima uang dari Widodo Ratanachaitong, Devi Ardi juga terbukti dan sah menerima pemberian uang dari Presiden Direktur PT. Kaltim Parna Industri (KPI) Artha Merish Simbolon senilai US$ 522.500. Semua uang itu untuk Rudi Rubiandini yang kemudian disimpan Ardi di safe deposite box Bank CIMB Niaga cabang Pondok Indah. Uang itu diberikan terkait pelaksanaan lelang terbatas minyak mentah dan kondensat Senipah, serta rekomendasi formula harga gas.

Atas perbuatannya, Majelis Hakim menilai Ardi terbukti bersalah dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Ardi juga dinilai terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan kedua, yaitu menerima sejumlah uang dari pejabat SKK Migas. Ardi menerima SIN$ 600.000 dari Wakil Kepala SKK Migas Yohanes Widjanarko yang saat ini menjabat Kepala SKK Migas, US$ 200.000 dari Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Gerhard Rumesser, dan US$ 50.000 dari Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman. Uang yang diterima Ardi langsung disampaikan kepada Rudi Rubiandini. Kemudian, atas perintah Rudi Rubiandini, uang itu ia simpan di safe deposite box milik Ardi.

Atas penerimaan uang ini, Majelis Hakim menilai Ardi dianggap terbukti bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Dalam menjatuhkan putusan, hanya Ketua Majelis Hakim Matheus Samiadji yang menyatakan dissenting opinion. Dalam putusan ini, Ketua Majelis Hakim Matheus Samiadji menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat.

Menurut Hakim Ketua Matheus Samiadji, Deviardi alias Ardi tidak terbukti melanggar Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana dakwaan kedua. Sebab, menurutnya, tidak ada kepentingan para pejabat SKK Migas memberikan uang untuk Rudi Rubiandini melalui Ardi. “Meski Ketua Majelis dissenting, tapi empat anggota berpendapat lain. Maka yang diambil adalah suara mayoritas," ujar Ketua Majelis Hakim Matheus Samiadji.

Selain itu, Devi Ardi juga membantu Rudi Rubiandini untuk menyamarkan, mengalihkan, dan menyembunyikan atau mengubah bentuk harta Rudi Rubiandini yang diketahui didapatkan dari tindak pidana.

Dalam kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas, Ardi juga terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yaitu melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Menurut Hakim, Ardi telah membantu Rudi Rubiandini membelanjakan uang hasil pemberian itu. Uang itu di antaranya untuk membeli jam Rolex, mobil Volvo, dan Toyota Camry.

Adapun hal-hal yang memberatkan hukuman, yaitu Deviardi dinilai tidak mendukung upaya program pemerintah yang sedang tengah gencar-gencarnya dan giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi.

Sementara adapun hal-hal yang meringankan, Deviardi oleh Majelis Hakim dianggap membantu mengungkap kasus hukum lain tersebut. Hal yang juga meringankan, yaitu terdakwa belaku sopan selama di persidangan, belum pernah dihukum, dan mengakui kesalahannya.

Vonis Ardi lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya, yaitu 5 tahun penjara.

Mendengar dan menanggapi putusan tersebut, Deviardi menyatakan menerima putusannya. Deviardi pun mengaku tidak akan mengajukan banding. "Saya terima putusan ini Yang Mulia. Semoga ini, saya jadikan untuk memperbaiki diri saya dan menjadi pembelajaran buat diri saya, Yang Mulia,” pungkas Deviardi.

Sedangkan Jaksa KPK menyatakan akan berpikir-pikir terlebih dulu untuk mengajukan banding. (jos/kom)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.483.291 Since: 05.03.13 | 0.2574 sec