Hukum

Rudi Rubiandini Divonis Tujuh Tahun Penjara

Tuesday, 29 April 2014 | View : 833

JAKARTA-SBN.

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R). divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa (29/4/2014) menjatuhkan vonis hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Rudi Rubiandini.

Menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang diketuai oleh Amin Ismanto menyatakan Rudi Rubiandini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena bersama-sama menerima uang suap dari sejumlah perusahaan migas dan pejabat di lingkungan SKK Migas serta melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pelaksanaan proyek di lingkungan SKK Migas.

Sidang Rudi Rubiandini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (29/4/2014). Adapun hakim anggota terdiri dari Purwono Edi, Anwar, Matheus Samiadji, dan Ugo.

“Menyatakan terdakwa Rudi Rubiandi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Hakim Ketua, Amin Ismanto.

“Menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun kepada terdakwa Rudi Runbiandini," kata Ketua Majelis Hakim, Amin Ismanto membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (29/4/2014) siang.

Selain itu, mantan Wakil Menteri ESDM itu juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun dan pidana denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Rudi Rubiandini.

Menurut Hakim, Rudi Rubiandini terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga. Majelis Hakim yang terdiri dari Amin Ismanto, Matheus Samiadji, Purwono Edi Santoso, Anwar, dan Ugo menilai bahwa Rudi Rubiandini memenuhi semua unsur dalam tiga dakwaan.

Dakwaan pertama, saat masih menjadi penyelenggara negara sebagai Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut untuk melakukan sesuatu yang bertentang dengan kewajibannya.

Rudi Rubiandini menerima uang SIN$ 200.000 dan US$ 900.000 dari pengusaha asal Singapura Widodo Ratanachaithong dan PT. Kernel Oil Pte Limited (KOPL) melalui Simon Gunawan Tandjaya.

Hakim menjelaskan, sebagaimana dakwaan kesatu, Rudi Rubiandini menerima uang dari bos Kernel Oil Pte. Ltd. (KOPL) Singapura Widodo Ratanachaitong dan PT. Kernel Oil Private Limited (KOPL) Indonesia sebesar US$ 900.000 dan SIN$ 200.000.

Uang tersebut diberikan supaya Rudi Rubiandini, sebagai Kepala SKK Migas, mengatur pelelangan minyak mentah dan kondensat bagian negara di SKK Migas. Menurut Hakim, uang yang diterima Rudi Rubiandini terbukti terkait pelaksanaan lelang terbatas minyak mentah dan kondensat bagian negara di SKK Migas.

Selain itu, Rudi Rubiandini juga menerima uang dari Presiden PT. Kaltim Parna Industri (KPI), Artha Merish Simbolon, sebesar US$ 522.500.

Uang ini diberikan agar Rudi Rubiandini memberikan rekomendasi atau persetujuan menurunkan formula harga gas untuk PT. Kaltim Parna Industri (PT. KPI). Penerimaan uang itu diterima oleh pelatih golf pribadi Rudi Rubiandini, Deviardi alias Ardi. Sejumlah uang ini diterima Rudi Rubiandini melalui pelatih golf pribadinya, Deviardi alias Ardi.

Artha Merish Simbolon memberikan uang itu agar Rudi Rubiandini bersedia memberikan rekomendasi untuk menurunkan formula harga gas PT. KPI ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Atas perbuatannya itu, Rudi Rubiandini oleh Majelis Hakim dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain itu Rudi Rubiandini didakwa menjadi penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Selain itu, Rudi Rubiandini juga dinilai terbukti menerima uang dari sejumlah pejabat SKK Migas sebagaimana dakwaan kedua. Uang itu diterima Rudi Rubiandini dari Wakil Kepala SKK Migas Yohanes Widjanarko yang saat ini menjabat Kepala SKK Migas sebesar SIN$ 600.000. Kedua, dari Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, Gerhard Rumesser, uang sejumlah US$ 350 ribu yakni sebesar US$ 150.000 dan US$ 200.000. Uang sebesar US$ 150.000 dari Gerhard Rumesser, diberikan Rudi Rubiandini kepada Waryono Karno selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Ketiga, Rudi Rubiandini juga menerima dari Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman sebesar US$ 50.000.

Penerimaan uang itu seluruhnya juga melalui Deviardi karena perintah Rudi Rubiandini dan disimpan di safe deposit box CIMB Niaga. “Terdakwa pernah memerintahkan Deviardi bertemu Yohanes dan Gerhard. Kemudian, Deviardi menerima dari Iwan Ratman dan dilaporkan ke terdakwa,” beber Hakim. “Tempus kejadiannya bersamaan dengan jabatan terdakwa sebagai kepala SKK Migas dan diperoleh fakta hukum terdakwa bersama Deviardi memiliki rekening di CIMB Pondok Indah sehingga majelis hakim mendapat keyakinan kesalahan terdakwa," kata Anwar, anggota Majelis Hakim.

Majelis Hakim menilai Rudi Rubiandini terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Selain itu, Rudi Rubiandini juga terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dakwaan ketiga.

Rudi Rubiandini juga didakwa menyamarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Harta yang dimaksud antara lain meliputi satu unit rumah di Jalan H. Ramli No.15 RT011/RW015, Tebet senilai Rp 2 miliar, mobil merk Volvo XC90 senilai Rp 1,6 miliar dengan uang muka hasil penukaran uang US$ 50 ribu atau setara senilai Rp 498,75 juta, dan jam tangan Rolex senilai Rp 106 juta.

Selain itu ada mobil Toyota Camry senilai Rp 630,8 juta yang dibeli menggunakan dolar AS sejumlah US$ 65 ribu, jam tangan Citizen Echo Drive, dan pembayaran Rp 405 juta kepada Mazaya Wedding Organizer sebagai cicilan biaya pernikahan anak Rudi Rubiandini.

Rudi Rubiandini juga menukarkan mata uang asing dari safe deposit box milik Deviardi alias Ardi senilai Rp 2,98 miliar dan menyimpan hingga US$ 60 ribu dan SIN$ 252 ribu di safe deposit box Deviardi alias Ardi ditambah uang dalam rekening Deviardi di Bank CIMB Niaga senilai Rp 1,02 miliar.

Rudi Rubiandini oleh Majelis Hakim dijerat dengan melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa, yang menyatakan tidak pernah meminta Deviardi menerima uang, memerintahkan dia mengembalikan uang yang diterima dari beberapa pihak serta membeli tanah dan barang berharga lain seperti tercantum dalam dakwaan. “Dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primer kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga," kata Hakim Anwar.

Dalam pertimbangannya, Rudi Rubiandini dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal-hal yang memberatkan Rudi Rubiandini yakni tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi.

Sementara itu, adapun hal yang meringankan ialah Rudi Rubiandini, karena tidak pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berlaku sopan selama menjalani persidangan.

Menanggapi putusan Hakim tersebut, terdakwa suap dan gratifikasi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini, mengatakan dirinya menerima vonis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Rudi Rubiandini mengaku tak akan mengajukan banding. "Bismillah, dengan mengucapkan innalillahi wainna ilaihi rajiun, saya terima putusan ini dengan tegar dan ikhlas," kata Rudi Rubiandini setelah Hakim Amin Ismanto membacakan vonis Rudi Rubiandini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2014) siang.

Setelah mengucapkan tanggapan atas vonis, Rudi Rubiandini langsung menyalami Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK. Dia tampak mengumbar senyum. "Saya terima ikhlas sebagai manusia," katanya seusai sidang vonis.

Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK, mengaku pikir-pikir. (jos/ant)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.289.053 Since: 05.03.13 | 0.2258 sec