Hukum

PT. Bank Central Asia Tbk. Gelar Jumpa Pers

Tuesday, 22 April 2014 | View : 1391

JAKARTA-SBN.

Menanggapi penetapan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan periode tahun 2002-2004 yang menyeret perusahaan PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk., pihak PT. BCA Tbk. akan angkat bicara. Penetapan Hadi Poernomo sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi permohonan keberatan pajak PT. Bank Central Asia Tbk., langsung direspons oleh manajemen BCA. PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk. Selasa (22/4/2014) siang ini menggelar jumpa pers terkait pemberitaan yang berkembang sejak Senin (21/4/2014) kemarin.

Kantor Pusat PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) di kawasan M.H. Thamrin Jakarta Pusat mendadak ramai dikerubungi awak media yang akan meliput jumpa pers kasus dugaan korupsi permohonan keberatan pajak yang menyeret mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo.

PT. BCA Tbk. tiba-tiba menjadi sorotan media karena keterlibatannya dalam kasus tersebut yang merugikan negara hingga Rp 375 miliar pada 2002-2004. Saat itu, Hadi Poernomo menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Berdasarkan pantauan wartawan siang ini, kantor pusat BCA sangat ramai. Para awak media selain menunggu konferensi pers, juga memantau keberadaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikabarkan menggeledah perbankan swasta tersebut.

Menurut anggota Sabara Polda Metro Jaya, Imbar Pradikta, sejak pagi hingga siang ini, pihaknya tak melihat seorang pun penyidik KPK mondar mandir di kantor BCA. “Sejak pukul 9 pagi sampai sekarang belum ada penyidik KPK yang datang. Saya juga sudah mendengar hal itu, tapi memang saya nggak lihat," tambahnya di Kantor Pusat BCA, Jakarta, Selasa (22/4/2014).

Soal keberadaan beberapa anggota Polda Metro Jaya, Imbar Pradikta mengaku bukan karena kasus tersebut dirinya dan rekannya mengamankan kantor ini. "Saya setiap hari berjaga-jaga di sini," tandas dia.

Humas PT. BCA Tbk., Bagus, mengatakan, akan menggelar konferensi pers terkait hal ini. “Kita menyadari hal itu (penetapan Hadi sebagai tersangka) dan hari ini kita akan mencoba untuk menggelar konferensi pers," kata Bagus kepada wartawan, Selasa (22/4/2014).

Kendati demikian, Bagus belum bisa memastikan pada pukul berapa konferensi pers akan digelar mengingat masih menunggu keputusan dari para atasan. Para pimpinan BCA masih menggelar rapat terkait keluarnya keputusan kasus dugaan suap tersebut di KPK. "Kita masih menunggu keputusan jam berapa konferensi pers akan digelar. Nanti akan kita hubungi," ujarnya.

Bagus menambahkan, pasca penetapan Hadi Poernomo juga, aktifitas di BCA tetap berjalan normal. "Normal, enggak ada yang terganggu," tukasnya.

Inge Setiawati, Sekretaris Perusahaan PT. BCA Tbk. dalam undangan yang diterima wartawan, Selasa (22/4/2014) menjelaskan, jumpa pers akan digelar di  Breakout Area, 22nd Floor Menara BCA, Grand Indonesia, siang ini pukul 13.00 WIB. Menurut Sekretaris Perusahaan PT. BCA Tbk., Inge Setiawati, keterangan pers itu bakal membahas kasus keberatan pajak perusahaannya pada 2003. “Jumpa pers yang digelar, sehubungan dengan pemberitaan yang terus berkembang mengenai perpajakan PT. Bank Central Asia Tbk. (BCA)," Inge Setiawati menjelaskan dalam undangan yang disampaikan. “Press conference akan diadakan pukul 16.00 WIB. Presiden Direktur Bank BCA Jahja Setiaatmadja akan hadir memberikan penjelasan," kata Inge Setiawati ketika dihubungi wartawan.

Presiden Direktur PT. Bank Central Asia Tbk. (BCA) Jahja Setiaatmadja membenarkan perihal press conference itu. "Saya akan adakan press conference," kata Direktur Utama Bank Central Asia (BCA), Jahja Setiaatmadja saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (22/4/2014). Jahja Setiaatmadja tak merinci pukul berapa dan di mana jumpa pers dilakukan. Namun kemungkinan besar di kantor pusat BCA.

Selain Jahja Setiaatmadja, pejabat direksi lainnya juga menghadiri jumpa wartawan itu. Namun Inge Setiawati belum menyebutkan lokasi acara BCA yang sahamnya dikuasai Grup Djarum tersebut.

Senin (21/4/2014) malam, Jahja Setiaatmadja masih enggan memberikan komentar soal kasus keberatan pajak BCA tahun 1999. Ia hanya berjanji bakal berbicara dalam konferensi pers hari ini. Dalam pesan singkatnya, Presiden Direktur Jahja Setiaatmadja mengirimkan agenda konferensi pers mengenai kasus pajak.

Presiden Direktur PT. Bank Central Asia Tbk. (BCA) Jahja Setiaatmadja bersama Wakil Presiden Direktur BCA Eugene Keith Galbraith memberikan keterangan pers kepada wartawan saat konferensi pers terkait penetapan tersangka mantan Ketua BPK yang juga mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Hadi Poernomo oleh KPK di kantor pusat BCA, Menara BCA, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2014) siang.

Presiden Direktur PT. BCA Tbk., Jahja Setiaatmadja, menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Menara BCA, Jakarta, Selasa (22/4/2014). Namun, Presiden Direktur BCA tersebut, Jahja Setiaatmadja enggan menanggapi persoalan KPK dan Hadi Poernomo. “Kami hanya bersedia menjawab pertanyaan mengenai perpajakan di BCA,” katanya.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengklaim perusahaannya telah memenuhi kewajiban sesuai dengan prosedur dan tata cara perpajakan yang benar pada pengurusan pajak BCA tahun 1999 di Ditjen Pajak pada 2003-2004. PT. BCA Tbk. mengklaim tidak melanggar peraturan perpajakan menyusul penetapan mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo, sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan atas pajak bank swasta tersebut pada 1999.

Diberitakan sebelumnya, mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk.

KPK sudah menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka karena diduga melakukan perbuatan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait permohonan keberatan Non Performance Loan (NPL) senilai Rp 5,7 triliun yang diajukan BCA selaku wajib pajak tahun 1999.

Hadi Poernomo yang hari ini baru melepas jabatan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggap telah merugikan negara hingga lebih dari Rp 370 miliar.

Hadi Poernomo diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirjen Pajak di mana dia merubah hasil telah permohonan keberatan pajak yang diajukan oleh Bank Central Asia (BCA) dengan Non Perfomance Loan (NPL) sebesar Rp 5,7 triliun, sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 375 miliar. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, Hadi Poernomo dijerat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan periode tahun 2002-2004. Nilai keberatan pajak yang diajukan BCA ketika itu sebesar Rp 5,7 triliun. “Dalam ekspos, terpenuhi setidak-tidaknya terdapat unsur kerugian negara sebesar Rp 375 miliar," ungkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2014).

Hadi Poernomo diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait permohonan keberatan PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk. selaku wajib pajak pada 1999. Hadi Poernomo diduga dengan wewenangnya sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan periode pada tahun 2002-2004 lalu mempengaruhi keputusan menerima keberatan pajak PT. BCA Tbk. Saat itu ada kredit macet Rp 5,7 triliun yang diduga bebas dari pajak karena pengaruh Hadi Poernomo itu.

Kasus ini berawal pada 17 Juli 2003 saat BCA mengajukan keberatan pajak atas transaksi  rasio kredit bermasalah Non Performing Loan (NPL) senilai Rp 5,7 triliun kepada Direktur PPh Ditjen Pajak. BCA keberatan dengan nilai pajak yang harus dibayar karena nilai kredit macet mencapai Rp 5,7 triliun.

Pada 13 Maret 2004, Direktur PPh mengirim surat pengantar risalah keberatan langsung pada Dirjen Pajak yang berisi telaah dan kesimpulan. “Kesimpulan itu langsung ditujukan berupa surat pengantar risalah keberatan. Adapun hasil telaahnya berupa kesimpulan bahwa permohonan keberatan wajib pajak PT BCA ditolak,” ungkap Ketua KPK, Abraham Samad di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2014).

Namun, Hadi Poernomo yang saat itu Dirjen Pajak, pada 17 Juli 2004 mengubah kesimpulan yang semula dinyatakan menolak menjadi menerima seluruh permohonan PT. BCA Tbk.

Yang mencurigakan kesimpulan itu dikeluarkan 1 hari sebelum jatuh tempo pembayaran pajak Bank BCA pada 18 Juli 2004. “Kemudian Saudara HP mengeluarkan SKPN, tanggal 18 Juli 2004 yang memutuskan menerima seluruh permohonan wajib pajak, sehingga tidak ada cukup waktu bagi Dirjen PPH untuk menelaah,” beber Ketua lembaga antirasuah Abraham Samad.

Hal mencurigakan lainnya, HP justru mengabaikan adanya fakta materi keberatan yang sama oleh bank lain. Padahal kecenderungan kasus sama. "Di sinilah duduk persoalan kasus tersebut,” tukasnya.

Masalah lain adalah tahun pajak yang dibebankan pada BCA adalah 1999. Namun, BCA baru mengirimkan surat keberatan pada 2003. Untuk itu, sejauh ini KPK masih mendalami ada tidaknya penerimaan yang diterima oleh HP terkait kasus ini.

Kasus dugaan korupsi keberatan pajak PT. BCA Tbk. yang diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 17 Juli 2003 kembali mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka. Ketika PT. BCA Tbk. mengajukan keberatan pajak, Hadi Poernomo tengah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak.

Melalui nota dinas ND-192/PJ/2004, Hadi Poernomo mengabulkan permohonan keberatan pajak PT. BCA Tbk. atas transaksi Non Performance Loan (NPL) atau kredit macet sebesar Rp 5,7 triliun tahun 1999. Mantan Direktur Jenderal Pajak 2002-2004 ini diduga merugikan negara sebesar Rp 375 miliar.

Selasa (22/4/2014), KPK memastikan akan menelisik peran manajemen BCA dalam kasus itu. “Siapa pun yang diduga terkait akan diperiksa, termasuk itu (BCA),” tegas Abraham Samad di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2014) kemarin malam.

Ketua KPK Abraham Samad sebelumnya menjelaskan bahwa dalam kasus ini, masih terbuka kemungkinan pihak lain diduga terlibat. Namun KPK menetapkan seseorang berdasarkan dua alat bukti.

Dalam kasus ini KPK baru menetapkan satu tersangka yakni Hadi Poernomo yang kini sudah pensiun dari BPK.

Akibat perbuatannya, petinggi BPK itu, Hadi Poernomo disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan pasal tersebut, Hadi Poernomo yang baru saja pensiun hari ini terancam hukuman pidana maksimal penjara 20 tahun dan denda Rp 1 miliar. (tri/oke/jos/lip6)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.393.513 Since: 05.03.13 | 0.2713 sec