Hukum

KPK Dalami Keterlibatan Pihak Swasta

Tuesday, 22 April 2014 | View : 944

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi penanganan dalam permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk. Ia diduga menyalahgunakan wewenangnya selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan periode tahun 2002-2004 saat pengurusan Wajib Pajak PT. Bank Central Asia Tbk. di Ditjen Pajak pada 2003-2004.

Kasus yang menjerat Hadi Poernomo bermula saat PT. BCA Tbk. mengajukan surat keberatan transaksi Non Performance Loan (NPL) atau kredit macet sebesar Rp 5,7 triliun kepada Direktur PPH Ditjen Pajak pada 17 Juli 2003.  PT. BCA Tbk. keberatan dengan nilai pajak yang harus dibayar karena nilai kredit macet hitungan mereka adalah sebesar Rp 5,7 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggali keterlibatan pihak swasta dalam kasus korupsi yang menimpa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo.

Ketua lembaga antirasuah KPK Abraham Samad menyatakan, penetapan tersangka Hadi Poernomo hanyalah tahap awal. “Ini langkah awal, masih kami kembangkan terus karena akan ada pihak-pihak lain. Ini langkah awal, yang lebih intensif nanti kami melihat ada keterlibatan orang lain dari pihak swasta," ungkap Ketua lembaga antirasuah tersebut Abraham Samad saat mendatangi acara Malam Penganugerahan Tokoh Perubahan Republika 2013 di Jakarta, Senin (21/4/2014).

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, penetapan tersangka Hadi Poernomo sudah sesuai alat bukti. Dia mengklaim KPK telah memiliki sejumlah fakta dan dokumen. "Sehingga kami firm menetapkan tersangka," bebernya lagi.

Saat ditanya soal jumlah komisi yang diterima Hadi Poernomo, Abraham Samad menyatakan bahwa KPK masih mendalaminya.

KPK berusaha menargetkan pengembalian pendapatan negara di sektor pajak, pangan, dan energi. "Kami akan bongkar kasus ini. Kami ingin sumber pendapatan terbesar negara, yaitu pajak, bisa optimal,” tegasnya.

Senin (21/4/2014) kemarin malam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengurusan permohonan keberatan pajak yang diajukan PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk. tahun 2003-2004.

Hadi Poernomo dijerat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan periode tahun 2002-2004.

Hadi Poernomo diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait permohonan keberatan Bank Central Asia (BCA) selaku wajib pajak pada 2003. Ketika itu BCA mengajukan keberatan pajak atas Non Performance Loan (NPL) yang nilainya Rp 5,7 triliun.

Menurut Ketua KPK, Abraham Samad kronologi kasusnya, bahwa pada 12 Juli 2003, PT. BCA Tbk. mengajukan surat keterangan pajak transaksi Non Performance Loan (NPL) Rp 5,7 triliun kepada Direktorat Pajak Pengasilan (PPh). “Setelah surat itu diterima PPh, dilakukan kajian lebih dalam untuk bisa ambil 1 kesimpulan dan hasil pendalaman,” papar Abraham Samad di KPK, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2014).

Kurang lebih 1 tahun kemudian, tepatnya pada 13 Maret 2004, Direktur PPh memberikan surat pengantar risalah keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak yang berisi hasil telaah pengajuan keberatan pajak BCA itu.

Berdasarkan hasil kajian atau penelaahan, Direktur PPh atas keberatan NPL berkesimpulan, bahwa keberatan pajak pihak PT. BCA Tbk. itu ditolak. Dan PT. BCA Tbk diwajibkan memenuhi pembayaran pajak tahun 1999 dengan batas waktu 18 Juli 2003.

Adapun hasil telaah itu, sambung Abraham Samad, berupa kesimpulan bahwa permohonan wajib pajak BCA ditolak.

Namun, sehari sebelum batas jatuh tempo pembayaran pajak PT. BCA Tbk. itu pada 15 Juli 2004, rupanya Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak memerintahkan kepada Direktur PPh melalui nota dinas agar mengubah kesimpulan yakni agar keberatan wajib pajak BCA menjadi 'diterima' seluruhnya.

Selanjutnya, tanpa memberikan waktu untuk Direktur PPh memberikan tanggapan yang berbeda atas kesimpulan keberatan diterima itu, Hadi Poernomo justru menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas keberatan NPL BCA pada 12 Juli 2004. “Di situlah peran Dirjen Pajak. Surat ketetapan pajak nihil, yang memutuskan menerima seluruh keberatan wajib pajak (BCA). Sehingga tidak ada waktu bagi Direktorat PPh untuk berikan tanggapan yang berbeda," ungkap Abraham Samad.

Hadi Poernomo diduga menyalahgunakan jabatannya selaku Dirjen Pajak dengan memerintahkan anak buahnya, Direktur PPh, agar mengubah kesimpulan risalah kajian atas transaksi Non Performance Loan (NPL) atau kredit macet sebesar Rp 5,7 triliun dari 'ditolak' menjadi 'diterima'. Akibatnya, uang setoran pajak Rp 375 miliar yang seharusnya masuk ke kas negara (Ditjen Pajak) tidak terjadi.

Ketua KPK Abraham Samad menyatakan, kerugian negara akibat korupsi penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Hadi Poernomo itu diperkirakan mencapai Rp 375 miliar. Sebab, seharusnya BCA seharusnya membayar nilai pajak ke negara yakni Ditjen Pajak tersebut jika pengajuan keberatan BCA ditolak sebagaimana hasil kajian Direktur PPh. “Dugaan kerugian negara akibat pajak yang seharusnya dibayarkan ke negara Rp 375 miliar," ungkap Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di kantornya, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2014) malam.

Ketua lembaga antirasuah tersebut Abraham Samad menjelaskan, pada 17 Juli 2003, BCA mengajukan surat keberatan pajak atas tagihan pajak 1999 kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sebab, selepas krisis moneter, kinerja BCA terganggu akibat non-performing loan alias kredit macet sebesar Rp 5,7 triliun.

Direktorat Pajak Penghasilan (PPh) menelaah keberatan itu nyaris setahun lamanya, dan melansir surat pada 13 Maret 2004 yang menyimpulkan permohonan BCA harus ditolak. Namun, Hadi Poernomo pada 18 Juli 2004, sehari sebelum tenggat pengambilan keputusan, lewat nota dinas kepada Direktur PPh, memerintahkan kesimpulan diubah. “Dia meminta Direktur PPh selaku pejabat penelaah keberatan mengubah kesimpulan, yang semula menolak, jadi menerima seluruh keberatan," tutur Abraham Samad. Karena nota dinas itu dilansir hanya sehari sebelum tenggat penelaahan, Direktur PPh tak bisa mengajukan keberatan atas putusan Hadi Poernomo itu. "Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka adalah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerima keberatan BCA," beber Abraham Samad.

Dengan adanya keputusan itu, BCA tak jadi membayar pajak Rp 375 miliar. Nilai itulah yang menjadi potensi kerugian negara. Bank-bank lain juga mengajukan keberatan serupa, tapi Ditjen Pajak telah menolaknya.

Selaku Dirjen Pajak, Hadi Poernomo mengabaikan adanya fakta materi keberatan wajib pajak yang sama antara BCA dan bank-bank lain. Padahal, ungkap Abraham Samad, ada bank lain yang punya permasalahan sama namun ditolak oleh Dirjen Pajak. Sementara dalam permasalahan BCA keberatannya diterima. “Di sinilah duduk persoalannya. Karena itu KPK temukan fakta dan bukti yang akurat,” beber Abraham Samad.

Berdasarkan itu, imbuh Abraham Samad, KPK melakukan forum ekspos (gelar perkara) dengan satuan petugas penyelidik. “Dan seluruh pimpinan KPK sepakat menetapkan Hadi selaku Dirjen Pajak 2002-2004 dan kawan-kawannya menjadi tersangka," katanya.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menambahkan, bahwa Hadi Poernomo sebagai Dirjen Pajak menyalahgunakan wewenangnya dalam menerima keberatan wajib pajak BCA. Padahal, berdasar Surat Edaran Dirjen Pajak sendiri menyatakan, bahwa setiap keputusan penerimaan atau penolakan keberatan wajib pajak harus diambil dengan teliti dan cermat. “Dirjen Pajak menerima seluruh keberatan, tapi nggak memberi tenggang waktu. Padahal seharusnya seluruh keputusan harus diambil berdasar pertimbangan dengan teliti, cermat, dan bersifat menyeluruh itu dari Surat Edaran Dirjen Pajak sendiri,” papar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Menurut Bambang Widjojanto, penyelidikan kasus ini telah memakan waktu lama. Setidaknya telah empat kali tim satuan tugas penyelidik KPK melakukan gelar perkara. Pada ekspose Kamis pekan lalu, KPK memutuskan untuk menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka dan mengumumkannya hari ini. Surat perintah penyidikan pun dilansir komisi antirasuah hari ini.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, untuk sementara ini, KPK akan berfokus pada penyidikan terhadap Hadi Poernomo. Namun, KPK tentu bakal memeriksa pihak lain yang punya keterkaitan dengan kasus tersebut. “Siapa pun dia, akan diperiksa mendalam," tukas Abraham Samad saat menjawab pertanyaan ihwal apakah pihak BCA pun akan diperiksa dan dijadikan tersangka.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menambahkan, pengajuan keberatan atas kewajiban pajak 1999 itu baru dilakukan PT. BCA Tbk. ke Ditjen Pajak pada 2003.

Dan Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak mengeluarkan keputusan menerima seluruh keberatan pajak PT. BCA Tbk. yang bertolak belakang dengan hasil kajian Direktur PPH.

Hadi Poernomo diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA tersebut.

Akibat perbuatannya, petinggi BPK itu, Hadi Poernomo disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan pasal tersebut, Hadi Poernomo yang baru saja pensiun hari ini terancam hukuman pidana maksimal penjara 20 tahun dan denda Rp 1 miliar. (tem/tri/mer/jos)

See Also

Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.799.507 Since: 05.03.13 | 0.139 sec