Hukum

Ketua BPK Jadi Tersangka Usai Sebut Kredit Bermasalah Bank Mutiara

Monday, 21 April 2014 | View : 833

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo menjadi tersangka kasus kasus dugaan suap terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk.

Hadi Poernomo dijerat penyidik dalam kapasitas sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan periode tahun 2002-2004. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Hadi Poernomo sempat mengeluarkan kritik terkait Bank Mutiara, bank yang dahulu bernama Bank Century dan bermasalah terkait Bailout Rp 6,7 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan bahwa proses penambahan Penyertaan Modal Sementara (PMS) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada PT. Bank Mutiara Tbk. tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp 1,2 triliun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dari tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan 15 April 2014.

Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan ada pengelolaan kredit oleh PT. Bank Mutiara yang diduga tidak sesuai ketentuan. Dimana banyak kredit yang seharusnya masuk kolektibilitas kredit lima tapi dicatat ke dalam kolektibilitas kredit dua.

"Sehingga seolah-olah laporannya bagus. Ini tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.11/2/PBI/2009 jo. PBI No.14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum," ungkapnya di Gedung BPK, Jakarta.

Ketua BPK Hadi Poernomo juga menyebut Bank Mutiara tidak menyampaikan posisi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada laporan keuangan publikasi bulanan periode bulan Juni sampai dengan November 2013. Meskipun Bank Mutiara menyampaikan nilai KPMM per 30 Juni 2013 telah negatif 3,16 persen, ternyata Bank Mutiara melaporkan kepada Bank Indonesia (BI), KPMM PT. Bank Mutiara telah memenuhi syarat sebesar 11 persen.

Kemudian tanggal 5 Agustus direvisi menjadi negatif 0,55 persen. Sementara KPMM yang dipublikasikan 24 Desember 2013 menjadi 5,13 persen. Ini tidak sesuai dengan PBI No.14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Dengan kondisi tersebut, sesuai PBI No.15/2/PBI/2013 seharusnya jika ada Bank memiliki KPMM dibawah empat persen, maka Bank Indonesia (BI) menyatakan bank tersebut sistemik atau tidak. Setelah itu menyampaikan dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) untuk diselamatkan atau tidak. “Hanya saja LPS sudah ngucurin PMS duluan,” beber Ketua BPK Hadi Poernomo.

Tidak lama setelah pernyataan itulah kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan status tersangka kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hadi Poernomo yang hari ini, Senin (21/4/2014) baru melepas jabatan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggap telah merugikan negara hingga lebih dari Rp 370 miliar.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, Hadi Poernomo dijerat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode tahun 2002-2004. Nilai keberatan pajak yang diajukan PT. BCA Tbk. ketika itu sebesar Rp 5,7 triliun.

"Dalam ekspos, terpenuhi setidak-tidaknya terdapat unsur kerugian negara sebesar Rp 375 miliar,” papar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2014). (tri)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.393.523 Since: 05.03.13 | 0.4607 sec