Hukum

Ketua BPK Diduga Rugikan Negara Rp 375 Miliar

Monday, 21 April 2014 | View : 798

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo (HP) sebagai tersangka korupsi Dirjen Pajak tahun 2002-2004 berkaitan dengan Non Performing Loan (NPL) PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk.

Kronologi kasus ini berdasarkan keterangan Ketua lembaga antirasuah, Abraham Samad bemula saat Bank Central Asia (BCA) mengajukan keberatan pajak kepada Direktur PPH atas pajak yang dibayar sebesar Rp 5,7 triliun pada 17 Juli 2003. “Bank Central Asia mengajukan keberatan atas pajak sebesar Rp 5,7 triliun kepada Direktur PPH," kata Ketua KPK Abraham Samad memulai penjelasan di Gedung KPK, Jalan H. Rasuna Said Kav. C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/04/2014).

Pada 13 Maret 2004 Direktur PPH akhirnya memberikan jawaban surat keberatan tersebut dengan mengeluarkan Surat Pengantar Risalah Keberatan ke Dirjen Pajak. Surat risalah tersebut berisi penolakan terhadap pernyataan keberatan Bank Central Asia (BCA).

Dugaan korupsi tersebut bermula ketika HP sebagai Ditjen Pajak mengeluarkan SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) pada 18 Juli 2004. Keputusan ini melanggar ketentuan perpajakan karena tidak memberi waktu direktorat pph untuk mememberikan tanggapan dan pengkajian.

Awal mula kasus ini terjadi 17 Juli 2003, Bank Central Asia (BCA) mengajukan keberatan pajak Rp 5,7 triliun kepada Direktur PPH. Keberatan itu ditolak oleh Direktur PPH. Di sinilah diduga Hadi Poernomo memainkan peran. Keputusan itu diubahnya. “Meminta mengubah kesimpulan dari hasil telaah keberatan, yang tadi menyatakan menolak diubah menjadi menerima nota keberatan dari BCA. Di situlah peran saudara HP," ungkap Ketua KPK Abraham Samad.

Hadi Poernomo diduga mengubah keputusan sehingga merugikan negara Rp 375 miliar. "Perbuatan melawan hukum yang dilakukan saudara HP yaitu penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan BCA," papar Ketua KPK Abraham Samad.

Akibat keputusan tersebut, negara dirugikan sebesar Rp 375 triliun berdasarkan pajak yang seharusnya diterima negara. “Tapi, memang, dengan itu dugaan kerugian negaranya adalah Rp 375 miliar,” tegas Abraham Samad.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyelidikan secara intensif sebelum menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengajuan keberatan pajak oleh Bank Central Asia (BCA), yang diperkirakan mencapai Rp 375 miliar.

Bahkan, KPK telah mendatangkan lima orang ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait kasus tersebut. “Memeriksa dengan lima ahli dari berbagai disiplin ilmu,” terang Ketua KPK, Abraham Samad, di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2014).

Selain itu, untuk mengangkat kasus ini ke publik, KPK telah melakukan empat kali forum ekspose. “Proses panjang, sampai dilakukan empat kali forum ekspose yang diikuti pejabat KPK terkait," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan keberatan pajak oleh Bank Central Asia (BCA), Hadi Poernomo diperkirakan mencapai Rp 375 miliar. “Itu masih kita dalami, berapa kerugian, pajak yang tidak dibayarkan, kurang lebih Rp 375 miliar,” ungkapnya di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2014).

Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, hal itu bermula ketika Hadi Poernomo menjabat sebagai Dirjen Pajak. Pada 2003, saat BCA mengajukan keberatan pajak atas transaksi Non Perfomance Loan (NLP) senilai Rp 5,7 triliun kepada Direktur Pph. Namun, Bank BCA keberatan untuk membayar nilai pajak tersebut.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebutkan BCA keberatan dengan pajak atas transaksi Non Performance Loan (NPL) sebesar Rp 5,7 triliun. Keberatan BCA itu terjadi tahun 1999.

KPK menduga, Hadi Poernomo melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait permohonan keberatan BCA selaku wajib pajak tahun 1999 sebesar Rp 5,7 triliun.

Dijelaskan Abraham Samad, Hadi Poernomo diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait permohonan keberatan BCA selaku wajib pajak pada 1999.

Dalam perkara ini KPK menemukan dua alat bukti yang cukup atas tindakan Hadi, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang atas permohonan keberatan BCA pada 1999 selaku wajib pajak.

Direktur Pph kemudian melakukan pengkajian dan penelaahan selama satu tahun, lalu menyampaikan hasil kajian dan telaah dalam surat pengantar risalah keberatan kepada Dirjen pajak.

Isi dari kesimpulan itu berupa permohonan keberatan wajib pajak PT. BCA Tbk. ditolak. Namun, Hadi Poernomo malah mengirim surat ke Direktur Pph agar merubah kesimpulan yang semula menolak dirubah menjadi menerima permohonan PT. Bank BCA Tbk. Hadi Poernomo juga diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA. “Tersangka HP melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan atas wajib pajak atas SKPN (Surat Keterangan Pajak Nihil) BCA,” ungkap Ketua KPK Abraham Samad dalam konferensi persnya di Kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2014). (jos/viv/oke)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.393.532 Since: 05.03.13 | 0.2338 sec