Politik

Emron Pangkapi: Keputusan Koalisi Gerindra Dan Dukungan Capres Prabowo Illegal

Saturday, 19 April 2014 | View : 827

JAKARTA-SBN.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Emron Pangkapi, menyatakan Rapat Pengurus Harian (RPH) yang dipimpin Suryadharma Ali dengan keputusan koalisi ke Gerindra dan dukungan pencapresan Prabowo Subianto adalah tidak sah alias ilegal alias bodong karena melanggar AD/ART dan sejumlah keputusan partai.

Emron Pangkapi mengatakan, RPH yang dipimpin oleh Suryadharma Ali di kantor DPP PPP sebelumnya, justru terlihat bukan seperti rapat harian pengurus partai. Sebab, sejumlah istri pengurus, termasuk istri ketua umum, ikut 'nimbrung' dan makam malam.

"Kalau beberapa hari lalu Syaifullah (wasekjen) menyebut itu keputusan rapat, maka itu tidak benar sama sekali. Karena yang saya lihat dari televisi, itu hanya kumpulan ketua umum beserta istrinya dan beberapa pengurus partai beserta istrinya yang diundang makan malam. Saya lihat kok ada ibu-ibu, ini rapat apaan?," kata Emron Pangkapi dalam jumpa pers di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/4/2014).

Menurut Emron Pangkapi, RPH PPP yang sah dan legal adalah RPH yang digelar di kantor DPP PPP pada Jumat (18/4/2014) malam. Sebab, rapat itu sesuai hasil Mukernas II PPP di Bandung dan telah memenuhi aturan main AD/ART partai, seperti dihadiri oleh mayoritas pengurus dan para ketua majelis partai.

Emron Pangkapi menegaskan, sebuah RPH DPP partai harus memenuhi aturan main atau prosedur tetap partai sebagaimana diatur dalam AD/ART partai.

"Pertama, sebelum rapat harus dibuat undangan oleh Sekjen partai, seluruh keputusan partai dibuat transkrip atau risalah rapat, keputusan rapat dibukukan dalam kesetjenan sebagai keputusan rapat. Karena itu, yang disebut rapat adalah yang tadi malam, bukan rapat ibu-ibu makan malam seperti sebelumnya," sindirnya.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy mengatakan seharusnya Ketua Umum partainya, Suryadharma Ali, mengoreksi manuver politiknya usai mendapat peringatan pertama atau 'kartu kuning' dari partai.

"Surat peringatan ke SDA bukan soal pengaruh atau tidak pengaruh ke dia. Ini kami hanya menjalankan AD/ART partai. Pengruhnya seperti apa, yah kami tidak monitor. Tapi, dengan adanya surat peringatan itu diharapakan yang bersangkuta bisa mengkoreksi langkah-langkah politik yang dijalankannya," cetus Muchammad Romahurmuziy.

Rapat Pengurus Harian (RPH) yang dipimpin oleh Sekjen PPP, Muchammad Romahurmuziy pada Jumat (18/4/2014) malam, menghasil 11 butir keputusan. Satu keputusan di antaranya, yakni menjatuhkan sanksi berupa peringatan pertama kepada Suryadharma Ali selaku ketua umum partai karena melanggar AD/ART PPP.

Pelanggaran Suryadharma Ali itu di antaranya, hadir pada kampanye Pileg Partai Gerindra di SUGBK pada 23 Maret 2014, memecat sejumlah pengurus dan secara pihak melakukan Rapat Pengurus Harian (RPH) yang memutuskan koalisi ke Partai Gerindra dan dukungan pencapresan Prabowo Subianto.

Pernyataan lebih keras disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PPP, Emron Pangkapi. Menurut Emron Pangkapi, jika Suryadharma Ali tidak menghiraukan sanksi partai itu dengan mengoreksi sejumlah keputusannya, maka dia bisa diberhentikan secara permanen dari posisi Ketua Umum partai. "Jadi, nggak ada yang kebal di partai ini. Seorang Emron bisa dipecat, seorang Romahurmuziy juga bisa dipecat," tegas Emron Pangkapi. (tri/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.012.077 Since: 05.03.13 | 0.1656 sec