Politik

SMS: Suryadharma Ali Ambil Alih PPP?

Saturday, 19 April 2014 | View : 1016

JAKARTA-SBN.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy menyesalkan adanya pesan singkat dari Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) terkait kisruh partai berlambang Kabah itu. SDA menegaskan dirinya mengambilalih roda organisasi partai.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Muchammad Romahurmuziy, menanggapi enteng ihwal itu. Menurut pria akrab disapa Romi, hal itu mirip seperti masa Orde Baru. “Itu kaya perintah harian Pangkopkamtib. Jadi ingat Laksamana Soedomo zaman dulu. Itu ada perintah harian Pangkopkamtib itu, tetapi itu bukannya zamannya lagi," kata pria yang akrab dipanggil Romy itu kepada awak media di Kantor DPP PPP, Gedung DPP PPP, Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta, Sabtu (19/4/2014).

Romi melanjutkan, jika hal itu benar maka Suryadharma Ali dianggap melanggar konstitusi partai. Menurut dia, pengambilalihan partai juga ada aturannya. “Kalau benar maka semakin mengukuhkan kemarin disampaikan bahwa beliau (Suryadharma Ali) menempatkan diri di atas konstitusi partai. Kita ingatkan untuk kembali pada konstitusi partai," sambung Romy.

Romy sapaan akrab Muchammad Romahurmuziy juga mempertanyakan dasar SDA mengeluarkan pesan singkat tersebut. Menurut Romy, pengambilalihan tersebut harus memiliki landasan konstitusi partai. "Pengambilalihan partai menjadi dirinya itu kan tidak miliki landasan hukum atas dasar apa," katanya.

Ia menegaskan tidak ada ketua umum partai dimanapun yang mengambil seluruh organisasi dengan melanggar AD/ART partai. "Ini semakin mengukuhkan kemarin disampaikan bahwa beliau menempatkan di atas konstitusi partai, kita ingatkan untuk kembali pada konstitusi partai," katanya.

Konflik ditubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian memanas. Kubu Sekjen PPP Muchammad Romahurmuziy menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada hari ini, Sabtu (19/4/2014) untuk mengevaluasi sikap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA).

Ditengah situasi yang memanas, muncul pesan yang mengatasnamakan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Dalam pesan tersebut SDA menyatakan mengambil alih roda organisasi partai.

Tensi konflik di dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Bahkan, menjelang pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional I hari ini, justru yang terlihat masing-masing pihak tetap memegang pendapat masing-masing. Bahkan, hari ini beredar pesan singkat yang mengatasnamakan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali. Dalam pesan itu, disebutkan pelaksanaan Rapimnas I PPP adalah tindakan liar lantaran tidak atas persetujuan dan sepengetahuan Suryadharma Ali.

Berikut isi pesan singkat yang diterima awak media hari ini:

Ass ww. Diserukan kepada Yth : PH DPP PPP, Majelis2 DPP PPP dan Mahkamah Partai DPP PPP, Para Ketua DPW PPP, Mantan Wakil Ketua Umum DPP PPP, Mantan Ketua DPW PPP, bahwa PPP pada saat ini dalam kondisi yang TIDAK BIASA, karena itu Saya Suryadharma Ali Ketua Umum DPP PPP untuk sementara mengambil alih seluruh tugas, fungsi dan tanggung jawab kepartaian dalam rangka menormalkan kembali kondisi partai dari kekacauan.

Oleh karena itu, segala macam surat2 termasuk surat undangan dari DPP PPP untuk keperluan apapun, bila dalam bentuk surat HARUS Ditandatangani oleh Saya Ketua Umum yang sah yg dipilih oleh Muktamar. Apabila dalam bentuk SMS, maka nomor telepon ini 08118772XXX dan 08111333XXX adalah nomor telepon yang merepresentasikan Ketua Umum DPP PPP. Di luar itu, maka surat apapun yg dikeluarkan atau sms apapun yg dikirim atas nama DPP PPP, ADALAH LIAR. !!!

Pesan singkat itu kemudian wartawan konfirmasi kepada Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PPP Fernita Darwis. "Sepakat," jelas Fernita Darwis kepada wartawan, Sabtu (19/4/2014).

Fernita Darwis mengaku mendapat pesan serupa di telepon selulernya. "Iya itu dari Pak SDA. Menyikapi rapimnas ini," jawab Fernita Darwis.

Ia menegaskan rapimnas yang digelar Sekjen PPP Muchammad Romahurmuziy ilegal karena tidak sesuai dengan aturan. Fernita Darwis pun menduga SDA tidak akan hadir dalam pertemuan tersebut. “Kalau ilegal, masa didatengin,” pungkasnya. (mer/tri/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.012.207 Since: 05.03.13 | 0.2036 sec