Politik

Kubu Suryadharma Ali Tolak Hadiri Rapimnas PPP

Saturday, 19 April 2014 | View : 756

JAKARTA-SBN.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, menyatakan menolak menghadiri Rapat Pimpinan Nasional I PPP yang digelar Sabtu (19/4/2014) malam. Dia beralasan enggan menghadiri acara itu dengan alasan undangan yang disampaikan tidak diteken oleh Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali. Pendukung Ketua Umum PPP Suryadharma Ali itu mengatakan tidak akan datang dalam pertemuan tersebut. "Saya juga ada terima SMS Rapimnas," beber Syaifullah Tamliha ketika dihubungi wartawan, Sabtu (19/4/2014).

Ia mengatakan posisinya sebagai Wasekjen PPP membuatnya diundang dalam pertemuan tersebut.

Syaifullah Tamliha mengatakan akan datang dalam pertemuan itu bila terdapat udangan bertandangan Ketua Umum Suryadharma Ali. "Saya hanya akan hadir ke rapimnas, kalau ada undangan dari ketum, Suryadharma Ali, kalau ada undangan itu tandatangan SDA, saya akan ikuti. Kalau tidak ada tandatangan SDA, saya tidak mau datang,” tulis Syaifullah Tamliha melalui pesan singkat kepada wartawan, Sabtu (19/4/2014).

Selain menerima undangan tertulis, Syaifullah Tamliha juga mendapat pesan singkat ihwal gelaran itu. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Talimha mengaku menerima pesan singkat mengenai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Pada hari ini PPP menggelar Rapimnas di Gedung DPP, Jakarta, Sabtu (19/4/2014). Tetapi, salah satu pendukung Suryadharma Ali itu menyatakan enggan hadir karena alasan administrasi.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Ketua DPP PPP Epyardi Asda pun ikut memboikot rapimnas PPP tersebut. Ketua DPP PPP Epyardi Asda mengatakan rapat itu tidak resmi. "Tidak. Yang hari ini tidak melalui prosedur yang benar," cetus Ketua DPP PPP, Epyardi Asda.

Ketua DPP PPP, Epyardi Asda mengatakan, rapimnas harus sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. "Saya tegaskan itu tidak sesuai dengan AD/ART," tegas Ketua DPP PPP, Epyardi Asda.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dimyati Natakusumah menilai rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang diselenggarakan di kantor DPP PPP tidak sah.

Sekitar pukul 19.34 WIB dia hadir di rumah dinas Suryadharma Ali (SDA) di Kompleks Perumahan Menteri Jalan Widya Chandra 3, Sabtu (19/4/2014). “Rapimnas bisa terselenggara dengan izin Ketua Umum. Ketua umum kan penanggung jawab, nama lainnya mandataris. Rapimnas tanpa sepengetahuan ketua umum ilegal," tegas dia.

Dimyati Natakusumah menjelaskan kedatangannya ke rumah SDA untuk silaturahmi. Pembicaraan lain mengenai evaluasi pemilihan anggota legislatif (pileg) dan kondisi terbaru ketegangan di PPP. “Kalau Sekjen itu administrasi bukan penanggung jawab. Sebenarnya itu riak-riak menghadapi pilpres pasca pileg," tandas dia.

Menurut Dimyati Natakusumah, fungsionaris PPP harus tunduk dan patuh kepada ketua umum. Hal itu demi menjaga keharmonisan suasana internal partai. "Di partai ada imamnya. Jadi kita patuhi selama dalam koridor yang benar. Tidak usahlah punya nafsu yang besar untuk jabatan tertentu," cetus anggota Komisi III DPR RI ini.

Selain itu, dia memperingatkan kepada pengurus DPP PPP, jika berbeda pandangan dengan ketua umum agar berganti partai. "Itu karena kekesalan hasil suara pileg. Kemudian melampiaskan kekesalan pada Ketua Umum, kalau saya happy," pungkas dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Muchammad Romahurmuziy menyatakan, rapimnas kali ini sesuai aturan dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga partai. Menurut dia, rapimnas hari ini adalah sesuai amanat musyawarah kerja nasional PPP di Bandung beberapa waktu lalu. “Bedakan legalitas dengan keinginan. Kalau pernyataan yang memiliki nilai hukum, itu Rapimnas digelar di Bandung berdasarkan rapat pengurus yang sah. Sehingga rapat hari ini digelar sah sesuai ketentuan," kata pria yang akrab dipanggil Romy di Gedung DPP PPP, Jakarta, Sabtu (19/4/2014).

Sekretaris Jenderal PPP Muchammad Romahurmuziy menegaskan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang digelar pada hari ini sah dan legal. Hal itu membantah pernyataan pengurus PPP lainnya yang menyatakan rapimnas ilegal. “Rapat hari ini digelar sah sesuai ketentuan. Intinya sah adanya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada agar kita bisa konsentrasi fokus pada agenda2 kepresidenan. Semuanya juga harus sesuai dengan konstitusi partai," ujar Romi sapaan akrab bagi Muchammad Romahurmuziy sembari menunjukkan buku panduan AD/ART PPP.

Romy sapaan akrab bagi Muchammad Romahurmuziy mengatakan rapimnas akan dihadiri pengurus harian, ketua DPW Se-Indonesia, Ketua Majelis Syariah, Ketua Majelis Pertimbangan, dan Ketua Majelis Pakar serta Ketua Mahkamah Partai. Rapimnas, imbuh Romy, merupakan amanat hasil Mukernas Bandung, Jawa Barat. “Rapimnas evaluasi pileg proyeksi kursi kemungkinan PPP pada tingkat pusat," tuturnya. (tri/mer/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.888.615 Since: 05.03.13 | 0.1359 sec