Hukum

Mantan Kepala SKK Migas Akui Terima Uang Secara Terpaksa

Tuesday, 15 April 2014 | View : 657

JAKARTA-SBN.

Terdakwa kasus dugaan suap SKK Migas yang merupakan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.) mengikuti sidang dengan agenda pembacaan pembelaan pribadi atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Tersangka mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.) mengakui menerima sejumlah uang melalui pelatih golf pribadinya Deviardi alias Ardi. Dalam pembelaannya yang berjudul “Restorative Justice, memperbaiki: Karena Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga”, Rudi Rubiandini mengakui pernah menerima gratifikasi atau hadiah total Rp 10 miliar yang menurutnya menerima gratifikasi karena terpaksa.

Namun demikian, dia menegaskan, uang atau hadiah tersebut terpaksa diterimanya karena ada tekanan. Namun, menurutnya, penerimaan hadiah itu terpaksa karena ketidakmampuannya menolak atas tekanan yang ada, bukan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga. “Terpaksa karena ketidakmampuan menolak atas tekanan yang ada. Bukan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga," beber Rudi Rubiandini dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Hal itu diungkapkan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.) dalam nota pembelaan atau pledoi berjudul “Restorative Justice, memperbaiki: Karena Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga” yang dibacakannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Rudi Rubiandini membacakan nota pembelaan atau pledoi setebal 26 halaman itu sambil berdiri.

Pada waktu hampir bersamaan menurut Rudi Rubiandini, datang tawaran bantuan penyediaan uang dari beberapa kalangan. Namun dia menolaknya. "Saya tidak pernah meminta apapun kepada siapapun atas nama jabatan," tegasnya.

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.) menjelaskan tekanan tersebut antara lain datang dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menyampaikan perlunya memperhatikan kebiasaan lama yaitu memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) ke DPR RI.

Rudi Rubiandini melanjutkan, begitu pula hadiah yang diberikannya kepada stakeholders. Pemberian itu, imbuh dia, tidak untuk minta kemudahan atau menyuap, tetapi ia lakukan karena tak mampu menolak. “Demi menjaga hubungan baik institusional, yang katanya sudah biasa dilakukan, walaupun saya sadar bahwa itu adalah tindakan yang salah,” papar Rudi Rubiandini.

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.) menyinggung oknum DPR RI dalam pembelaan atau pleidoi atas tuntutan Jaksa KPK. Rudi Rubiandini menyebut adanya desakan permintaan uang membuat dirinya terpaksa menerima uang melalui Deviardi. Permintaan dari anggota Dewan di Senayan disampaikan ke Rudi Rubiandini pada sekitar Juni-Juli 2013. "Saya sudah didatangi berbagai pihak terutama kalangan DPR yang menyampaikan perlunya saya memperhatikan kebiasaan lama yaitu 'Lebaran sudah dekat, kok tidak ada yang dapat dirasakan dari SKK Migas?',” urai Rudi Rubiandini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Dalam pleidoinya, Rudi Rubiandini juga membeberkan adanya tekanan dari oknum pimpinan Komisi VII DPR RI terkait kebijakannya dalam tender di SKK Migas. Selain itu, lanjut dia, ada juga tekanan dari oknum pimpinan Komisi VII DPR RI terkait dengan kebijakannya dalam tender di SKK Migas. “Yang bersangkutan mengancam akan menurunkan saya sebagai Kepala SKK Migas paling lambat Oktober 2013 dan akan menggantinya oleh Yohanes Widjanarko,” tambah Rudi Rubiandini. (ant/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.183.104 Since: 05.03.13 | 0.2172 sec