Hukum

Kasus Bank Century, Saksi Sebut Ada Pelanggaran Penjaminan Aset Kredit

Friday, 11 April 2014 | View : 752

JAKARTA-SBN.

Saksi Untung Wahyono selaku Deputi Direktur Kredit, BPR dan UMKM (DKBU) Bank Indonesia (BI), ketika bersaksi dalam sidang yang sama yakni saat bersaksi untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur BI bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (11/4/2014) menyebutkan bahwa adanya pelanggaran dalam penjaminan aset kredit.

Untung Wahyono selaku Deputi Direktur Kredit, BPR dan UMKM (DKBU) BI, menambahkan bahwa sebagian jaminan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang diperjanjikan sebesar Rp 467,99 miliar ternyata tidak aman. Mengingat, sebagian jaminan FPJP yang diperjanjikan sebesar Rp 467,99 miliar ternyata tidak secure, sehingga nilai jaminan hanya sebesar 83 persen dari plafon FPJP.

Menurut Untung Wahyono, jaminan FPJP yang diperjanjikan Bank Century hanya 83 persen dari plafon FPJP. Padahal dalam ketentuan PBI jaminan dalam bentuk aset kredit minimal 150 persen dari plafon FPJP.

Oleh karena itu, melanggar ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/26/PBI/2008 jo PBI No.10/30/PBI/2008 yang menyatakan bahwa jaminan dalam bentuk aset kredit minimal 150 persen dari plafon FPJP. Untung Wahyono menambahkan, hal ini melanggar ketentuan PBI No.10/26/PBI/2008 juncto PBI No.10/30/PBI/2008 yang menyatakan bahwa jaminan dalam bentuk aset kredit minimal 150 persen dari plafon FPJP.  Menurut Untung Wahyono, hal ini melanggar ketentuan PBI No.10/26/PBI/2008 juncto PBI No.10/30/PBI/2008 yang menyatakan bahwa jaminan dalam bentuk aset kredit minimal 150 persen dari plafon FPJP. “Kami terus melakukan pendataan dan data-data yang kurang terus kita minta," tandas Untung Wahyono.

Seperti diketahui, dalam surat dakwaan milik Budi Mulya ditengarai banyak pelanggaran dalam pemberian FPJP kepada Bank Century.

Disebutkan ada perubahan PBI yang berubah syarat pemberian FPJP. Selanjutnya, pada tanggal 14 Nopember 2008, siang hari perubahan tersebut ditandatangani oleh Boediono selaku Gubernur BI. Sehingga, Bank Century memenuhi syarat mendapatkan FPJP.

Demi mendapatkan FPJP, Bank Century pun akhirnya mengagunkan delapan aset kredit sebesar Rp 755.640.423.517 dan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 9,9 miliar dengan nilai nominal sebesar Rp 10 miliar.

Atas aset kredit tersebut, dilakukan analisis dan hasilnya jumlah maksimum pendanaan yang bisa diberikan sebesar Rp 493.600.000.000.

Kemudian, Eddy Sulaeman Yusuf selaku Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter membuat catatan No.10/100/GBI/DPM tanggal 14 Nopember 2008 guna meminta surat kuasa dari Boediono untuk menandatangani akta pemberian FPJP kepada Boediono melalui terdakwa Budi Mulya.

Setelah persetujuan terdakwa Budi Mulya, Boediono memberikan surat kuasa No.10/68/Sr.Ka/GBI tanggal 14 Nopember kepada Eddy Sulaeman selaku Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter, Sugeng selaku Kabiro Pengembangan dan Pengaturan Moneter dan Dody Budi Waluyo selaku Kabiro Operasi Moneter untuk menandatangani Akta Pemberian FPJP dan Akta Gadai atas FPJP Bank Century.

Serta Surat Kuasa No.10/67/Sr.Ka/GBI tanggal 14 Nopember 2008 kepada Ratna Etchika Amiyati selaku Direktur Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, Boestal selaku Deputi Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, Khairil Anwar selaku Kabiro Direktorat Kredit, BPR dan UMKM dan Y. Santoso Wibowo selaku Deputi Direktur Direktorat Kredit, BPR dan UMKM. Untuk menandatangani Akta Fidusia atas FPJP Bank Century.

Atas penandatanganan akta-akta tersebut, bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter (PTPM) pada tanggal 14 Nopember 2008 dilaksanakan pemberian FPJP ke Bank Century melalui Real Time Gross Stellement (RTGS) sebesar Rp 356.813.000.000. Serta, tanggal 17 Nopember 2008 melalui RTGS juga sebesar Rp 145.260.000.000.

Padahal, ketika pencairan tahap pertama dilakukan belum ada penandatanganan akta perjanjian pemberian FPJP antara BI dan Bank Century.

Tetapi kemudian, Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur BI bidang VII Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR, dan Perkreditan menyetujui pencairan FPJP tahap kedua sebesar Rp 187.321.000.000 pada tanggal 18 Nopember 2008. Padahal, belum ada pemeriksaan terhadap dokumen aset kredit yang akan dijadikan agunan. (id/jos)

See Also

Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.652.273 Since: 05.03.13 | 0.1967 sec