Hukum

Pemberian FPJP Bank Century Bermasalah Sejak Awal

Friday, 11 April 2014 | View : 877

JAKARTA-SBN.

Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) untuk Bank Century disebut telah bermasalah sejak awal. Bahkan pemberian dana sebesar Rp 689,3 miliar dari Bank Indonesia (BI) itu telah diprediksi akan menuai masalah di kemudian hari.

Hal itu terungkap dari kesaksian mantan Direktur Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM (DKBU) Bank Indonesia (BI), Ratna Etchika Amiyati dalam sidang kasus dugaan korupsi terkait pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Lebih lanjut Ratna Etchika Amiyati bahkan mengungkapkan pemberian FPJP kepada Bank Century seperti bermain api. “(Pemberian FPJP) itu main api, sudah diciptakan dari awal,” ungkap Ratna Etchika Amiyati saat bersaksi untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur BI bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Mantan Direktur Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM (DKBU) Bank Indonesia (BI), Ratna Etchika Amiyati menjelaskan sampai seluruh FPJP diberikan sebesar Rp 689,3 miliar, Bank Century sama sekali belum melengkapi dokumen aset kredit yang diagunkan. Padahal, dokumen penjaminan aset tersebut adalah salah satu syarat mendapatkan FPJP.

Mantan Direktur Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM (DKBU) Bank Indonesia (BI), Ratna Etchika Amiyati menilai bahwa ada sejumlah dokumen Bank Century yang belum dilengkapi meski sudah dilakukan pencairan FPJP. “Ada beberapa hal yang kurang dari dokumen jaminan itu, walaupun hal itu menurut pendapat kami tidak terlalu penting, ada yang penting ada yang tidak," tambah Ratna Etchika Amiyati.

Atas kekurangan tersebut, Ratna Etchika Amiyati mengaku telah melaporkannya kepada Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur BI bidang VII Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR, dan Perkreditan secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG). Tetapi, keputusannya, Bank Century tetap mendapatkan FPJP secara dua tahap mulai 14 November 2008 sampai 18 November 2008.

Bahkan, Ratna Etchika Amiyati akhirnya mengakui bahwa sampai FPJP dilunasi setelah enam kali diperpanjang waktu pelunasannya, Bank Century ternyata belum memberikan kekurangan dokumen terkait agunan aset kredit ke BI. “Sampai FPJP dilunasi setelah enam kali diperpanjang waktu pelunasannya, Bank Century ternyata belum memberikan kekurangan dokumen terkait agunan aset kredit ke BI,” sambungnya.

Saksi yaitu Direktur Direktorat Kredit, Usaha Menengah Kecil dan Mikro serta Bank Perkreditan Rakyat Ratna Etchika Amiyati menyatakan bahwa Budi Mulya dalam rapat juga mengatakan agar satuan kerja yang mengurus FPJP tidak perlu khawatir mengenai ketidaklengkapan dokumen tersebut. "Jangan khawatir soal itu karena akan dibantu kata terdakwa dalam rapat,” lanjut Ratna Etchika Amiyati.

Wahyu selanjutnya menyarankan agar masalah ketidaklengkapan dokumen itu seharusnya diambil alih oleh Dewan Gubernur, namun sayang ada anggota Dewan Gubernur yang tidak menyetujuinya yaitu Deputi Gubernur Senior Prof. Dr. Miranda Swaray Goeltom, S.E., M.B.A. “Saran saya saat itu untuk mengamankan masalah tidak ada kelengkapan data bisa diambil alih oleh Dewan Gubernur BI yang menyetujui ketidaklengkapan ini, tapi salah satu Deputi Gubernur menolak, yang menolak Bu Miranda," jelas Wahyu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Deputi Gubernur BI bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya dengan dakwaan primer dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dan dakwaan subsider dari Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pasal tersebut mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. (kom/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.388.809 Since: 05.03.13 | 0.2628 sec