Hukum

Pemberian FPJP Bank Century Bermasalah Sejak Awal

Friday, 11 April 2014 | View : 727

JAKARTA-SBN.

Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) untuk Bank Century disebut telah bermasalah sejak awal. Bahkan pemberian dana sebesar Rp 689,3 miliar dari Bank Indonesia (BI) itu telah diprediksi akan menuai masalah di kemudian hari.

Hal itu terungkap dari kesaksian mantan Direktur Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM (DKBU) Bank Indonesia (BI), Ratna Etchika Amiyati dalam sidang kasus dugaan korupsi terkait pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Lebih lanjut Ratna Etchika Amiyati bahkan mengungkapkan pemberian FPJP kepada Bank Century seperti bermain api. “(Pemberian FPJP) itu main api, sudah diciptakan dari awal,” ungkap Ratna Etchika Amiyati saat bersaksi untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur BI bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Mantan Direktur Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM (DKBU) Bank Indonesia (BI), Ratna Etchika Amiyati menjelaskan sampai seluruh FPJP diberikan sebesar Rp 689,3 miliar, Bank Century sama sekali belum melengkapi dokumen aset kredit yang diagunkan. Padahal, dokumen penjaminan aset tersebut adalah salah satu syarat mendapatkan FPJP.

Mantan Direktur Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM (DKBU) Bank Indonesia (BI), Ratna Etchika Amiyati menilai bahwa ada sejumlah dokumen Bank Century yang belum dilengkapi meski sudah dilakukan pencairan FPJP. “Ada beberapa hal yang kurang dari dokumen jaminan itu, walaupun hal itu menurut pendapat kami tidak terlalu penting, ada yang penting ada yang tidak," tambah Ratna Etchika Amiyati.

Atas kekurangan tersebut, Ratna Etchika Amiyati mengaku telah melaporkannya kepada Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur BI bidang VII Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR, dan Perkreditan secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG). Tetapi, keputusannya, Bank Century tetap mendapatkan FPJP secara dua tahap mulai 14 November 2008 sampai 18 November 2008.

Bahkan, Ratna Etchika Amiyati akhirnya mengakui bahwa sampai FPJP dilunasi setelah enam kali diperpanjang waktu pelunasannya, Bank Century ternyata belum memberikan kekurangan dokumen terkait agunan aset kredit ke BI. “Sampai FPJP dilunasi setelah enam kali diperpanjang waktu pelunasannya, Bank Century ternyata belum memberikan kekurangan dokumen terkait agunan aset kredit ke BI,” sambungnya.

Saksi yaitu Direktur Direktorat Kredit, Usaha Menengah Kecil dan Mikro serta Bank Perkreditan Rakyat Ratna Etchika Amiyati menyatakan bahwa Budi Mulya dalam rapat juga mengatakan agar satuan kerja yang mengurus FPJP tidak perlu khawatir mengenai ketidaklengkapan dokumen tersebut. "Jangan khawatir soal itu karena akan dibantu kata terdakwa dalam rapat,” lanjut Ratna Etchika Amiyati.

Wahyu selanjutnya menyarankan agar masalah ketidaklengkapan dokumen itu seharusnya diambil alih oleh Dewan Gubernur, namun sayang ada anggota Dewan Gubernur yang tidak menyetujuinya yaitu Deputi Gubernur Senior Prof. Dr. Miranda Swaray Goeltom, S.E., M.B.A. “Saran saya saat itu untuk mengamankan masalah tidak ada kelengkapan data bisa diambil alih oleh Dewan Gubernur BI yang menyetujui ketidaklengkapan ini, tapi salah satu Deputi Gubernur menolak, yang menolak Bu Miranda," jelas Wahyu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Deputi Gubernur BI bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya dengan dakwaan primer dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dan dakwaan subsider dari Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pasal tersebut mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. (kom/jos)

See Also

Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.648.093 Since: 05.03.13 | 0.2229 sec