Hukum

Kasus Bank Century, Janggal

Friday, 11 April 2014 | View : 1540

JAKARTA-SBN.

Saksi lain, notaris yang mengurus pengikatan jaminan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), Buntario Tigris Darmawa NG juga mengaku diminta mendadak untuk mengurus akta pengikatan perjanjian pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan jaminan fidusia dari Bank Indonesia (BI) ke Bank Century.

Pada 14 November 2008, notaris Buntario Tigris Darmawa NG sekitar pukul 12.00 WIB ditelepon Direktur Bank Century Hamidi untuk segera datang ke kantor Bank Indonesia (BI) mengurus akte pengikatan dan penjaminan. "(Kata Pak Hamidi) ada perjanjian mendadak, saya belum tahu perjanjian apa," ungkap notaris Buntario Tigris Darmawa NG. saat bersaksi untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur BI bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Ternyata ia diminta untuk mengurus akta pengikatan perjanjian pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan jaminan fidusia dari BI ke Bank Century dengan nilai plafon FPJP yang akan diberikan Rp 502,07 miliar untuk 14 hari kedepan dan bisa diperpanjang sampai 40 hari. Bank Century menjaminkan aset berupa surat utang senilai Rp 10 miliar dan aset kredit nasabah senilai Rp 467 miliar.

BI diwakili oleh Eddy Sulaeman Yusuf selaku Direktur Direktorat Moneter, Sugeng Waluyo yaitu Kepala Biro Pengembangan dan Pengaturan Moneter dan Dody Budi Waluyo selaku Kepala Biro Operasi Moneter sedangkan Bank Century diwakili Direktur Utama Bank Century Hermanus Hasan Muslim dan Hamidi yang menjabat Wakil Dirut Century.

Akte jaminan itu baru selesai ditandatangani 15 November 2008 pukul 01.00 WIB dini hari artinya pembuatan akta dan penandatangan dilakukan di hari yang berbeda. "Ini pengalaman saya sebagai notaris, ini belum pernah kejadian sampai dua hari," tambah notaris Buntario Tigris.

Notaris Buntario Tigris juga mengakui bahwa saat akta perjanjian ditandatangani, ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi Bank Century, namun dokumen yang ada sudah memenuhi prosedur, sementara dokumen belum dianggap kurang siginfikan. “Yang utama sudah lengkap yaitu hak tanggungan nasabah itu sudah lengkap, yang kurang itu seperti data-data debitur dan lain-lain," jelas notaris Buntario Tigris Darmawa NG.

Notaris Buntario Tigris Darmawa NG yang juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan mengaku pernah diminta Bank Indonesia (BI) dan Bank Century agar memajukan tanggal penandatanganan akta pengikatan dan penjaminan antara Bank Indonesia (BI) dan Bank Century terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). “BI dan Bank Century meminta mencatumkan tanggal 14 November 2008 sebagai tanggal pembuatan akta perjanjian FPJP, meski akta itu baru selesai tanggal 15 November 2008,” beber notaris Buntario Tigris saat bersaksi untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur BI bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Notaris Buntario Tigris mengaku penandatangan akta perjanjian tersebut memang berbeda dengan pembuatan akta pada umumnya. Sebab, biasanya akta dibuat dan ditandatangani pada hari yang sama.

Pemberian FPJP sebesar Rp 689,3 miliar itu pun akhirnya dinilai sebagai kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pasalnya, BPK menilai pemberian FPJP pada 14, 17, dan 18 November 2008 untuk Bank Century itu dianggap melanggar ketentuan. (id/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.996.672 Since: 05.03.13 | 0.167 sec