Hukum

Boediono Disebut Marah Soal FPJP Bank Century

Friday, 11 April 2014 | View : 616

JAKARTA-SBN.

Mantan Direktur Audit Internal Bank Indonesia (BI), Wahyu menyatakan sempat dimarahi oleh Boediono yang saat itu menjabat Gubernur BI. Wahyu disemprot karena tidak sepakat dengan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Century. Menurut Wahyu, karena sikapnya itu, saat itu Boediono selaku Gubernur BI pun bereaksi dan sempat marah kepadanya.‎

Hal itu diungkapkannya saat bersaksi dalam persidangan terdakwa kasus dugaan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya. Wahyu menjadi saksi untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur BI bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pemberian FPJP kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono disebut marah atas pendapat pengawas internal dari Direktorat Pengawasan Intern (DPI) BI Wahyu yang menyatakan tidak setuju dengan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century. “Pak Boediono agak marah karena saya tidak setuju dengan pemberian FPJP karena Bank Century bermasalah, katanya Pak Boediono, 'Pak Wahyu boleh saja berpendapat tapi ini sudah keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG)'," terang Wahyu dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Pengakuan Wahyu itu dilontarkannya saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang terdakwa Budi Mulya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (11/4/2014). “Saya secara pribadi tidak setuju diberikan FPJP karena bank Century bermasalah. Pak Boediono agak marah, kok bisa begitu?” jelas Wahyu saat bersaksi dalam persidangan untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Mantan Direktur Audit Intern Bank Indonesia (BI) Wahyu menyatakan tidak sependapat dan tidak setuju dengan  pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century. Alasannya sejak awal Bank Century sudah bermasalah dan ada kekhawatiran akan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Diperiksa sebagai saksi, Wahyu selaku mantan Direktur Audit Intern Bank Indonesia (BI) membenarkan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century memang tidak sesuai dengan ketentuan.

Alasan ketidaksetujuannya terhadap pemberian FPJP, karena khawatir akan diperiksa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Hingga akhirnya, dipermasalahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “BPK kan sama dengan kami, auditor. Setiap transaksi kegiatan akan dilihat apakah sesuai dengan ketentuannya. Jika tidak sesuai dengan ketentuan BPK bisa mempermasalahkan itu. Itu yang saya khawatirkan. Ternyata memang dimasalahkan karena ada yang tidak sesuai ketentuan,” ungkap Wahyu saat bersaksi untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Pernyataan Wahyu itu disampaikan pada rapat Dewan Gubernur BI pada 20 November 2008 atau setelah pencairan seluruh FPJP kepada Bank Century pada 14 dan 18 November 2008 yang bernilai total Rp 689,394 miliar namun bank itu masih belum memenuhi persyaratan dokumen yaitu dokumen dari debitur yang dijadikan agunan aset kredit FPJP. “Saya tidak setuju diberikan FPJP karena saya sebagai auditor harus memastikan semua sesuai aturan yang berlaku kalau tidak sesuai aturan maka saya berat (menyetujui), saya tahu ini bank sudah lama bermasalah apakah layak diberikan FPJP?" ungkap Wahyu.

Karena menurut Wahyu, persyaratan pemberian FPJP adalah batas rasio kecukupan modal (CAR) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) per 30 Oktober 2008 No.10/26/PBI/2008 adalah sebesar 8 persen, namun PBI itu diubah pada 14 November berdasarkan PBI No.10/30/PBI/2008 sehingga syaratnya hanya membutuhkan CAR positif. “Saya ragu apakah dengan CAR ini akan dipermasalahkan oleh BPK. Dan ternyata memang benar dipermasalahkan mengenai CAR ini. Belakangan saya tahu CAR posisi September 2008 dinyatakan masih 2,35 persen kemudian setelah pemberiannya pada saat 14 November ada laporan pendahulan bahwa CAR-nya adalah negatif 3,35 persen,” imbuh Wahyu.

“Masalah lain adalah persetujuan yang harusnya diberikan oleh Siti Chalimah Fadjriah selaku Deputi Gubernur bidang V Pengawasan Bank baru diberikan pada 19 November padahal pencairan sudah dilakukan pada 18 November," jelas Wahyu.

Selain itu, menurut dia, Bank Century sudah bermasalah sejak awal. Wahyu mengaku tak setuju dengan pemberian FPJP Bank Century karena sejak awal Bank Century bermasalah dan khawatir akan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wahyu menjelaskan, sekitar sejak tahun 2005 hingga sampai dengan 2008, Bank Century tersebut sudah mengalami permasalahan struktural. Bahkan tim pengawas BI pun pernah merekomendasikan penuntupan Bank milik Robert Tantular tersebut. “Timwas BI malah merekomendasikan untuk menutupnya," sambung Wahyu.

Saat itu, terang Wahyu, dana FPJP telah dicairkan meskipun masih ada kekurangan dokumen sebagai syarat pemberian FPJP. Pencairan dana FPJP tahap I sebesar Rp 502,073 miliar telah dilakukan sebelum Akta Perjanjian Pemberian FPJP ditandatangani pihak BI dan Bank Century.

Setelah itu, dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian juga sempat menanyakan bagaimana reaksi sikap Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur BI bidang VII Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR, dan Perkreditan, atas sikap marahnya Boediono. Wahyu pun menjelaskan bahwa Budi Rochadi lebih pasrah, karena pemberian FPJP keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG). “Pak Budi Rochadi sih katakan terserah saja, tetapi ini karena sudah keputusan RDG (Rapat Dewan Gubernur)," jawab Wahyu.

Sebelumnya, seperti dalam dakwaan Jaksa, terdakwa mantan Deputi Gubernur BI bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya disebut pernah meminta untuk tidak mempersoalkan kekurangan dokumen aset kredit Bank Century tersebut atas syarat-syarat pemberian FPJP dari BI.

Budi Mulya pun juga bahkan disebut meminta dukungan atas kebijakannya tersebut kepada Dewan Gubernur BI, Direktorat Pengawasan Intern BI, dan Direktorat Hukum BI agar menyepakati atas sikapnya tersebut.

Dalam kasus dugaan korupsi pemberian FPJP Bank Century ini, Budi Mulya selaku Deputi Gubernur BI bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) didakwa bersama-sama dengan Boediono yang saat itu adalah Gubernur Bank Indonesia, Prof. Dr. Miranda Swaray Goeltom, S.E., M.B.A., Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang VI, Budi Rochadi (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang VII, Robert Tantular, dan Harmanus H. Muslim.

Budi Mulya juga didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain. Negara diduga mengalami kerugian Rp 689,394 miliar terkait pemberian FPJP. Sedangkan dalam perkara penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, kerugian negara diduga mencapai Rp 6,762 triliun. (kom/rep)

See Also

Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.650.484 Since: 05.03.13 | 0.1609 sec