Hukum

Kasus Bank Century, Keberatan Budi Mulya

Thursday, 10 April 2014 | View : 712

JAKARTA-SBN.

Terdakwa kasus dugaan korupsi terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya ternyata pernah diputuskan dinonaktifkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Penonaktifan tersebut dilakukan setelah karena ada berita Budi Mulya diketahui pernah menerima uang sebesar Rp 1 miliar dari pemilik Bank Century, Robert Tantular. Hal itu terungkap dari kesaksian mantan staf Gubernur Bank Indonesia, Onik Wijanarko saat bersaksi untuk terdakwa Budi Mulya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (10/4/2014).

Menanggapi kesaksian tersebut, penasihat hukum Budi Mulya, Luhut Pangaribuan mengatakan uang Rp 1 miliar itu tidak ada kaitannya dengan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan kebijakan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tanggapan atas keberatan kubu terdakwa Budi Mulya mengatakan bahwa pihak Bank Indonesia (BI) pernah mengurangi kewenangan terdakwa lantaran menerima Rp 1 miliar.

Seperti diketahui, kesaksian dalam persidangan kali ini sebenarnya juga telah terungkap juga dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa menyebut BI pernah mengurangi kewenangan Budi Mulya lantaran menerima Rp 1 miliar.

Ditambah lagi, Budi Mulya juga pernah mengajukan permohonan nonaktif dan dikabulkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI).

Ditambah lagi, lanjut Jaksa Pulung, masih pada bulan Oktober 2011, terdakwa mengajukan permohonan non-aktif dan dikabulkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI). “Adanya pengurangan kewenangan Budi Mulya hanya mengawasi kantor perwakilan, museum, dan pengelolaan aset, membuktikan adanya kesalahan dari penerimaan Rp 1 miliar,” sebut Jaksa dalam dakwaan.

“Tetapi, perlu diketahui terkait uang Rp 1 miliar dari Robert Tantular (pemilik Bank Century), pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI awal Oktober 2011 merotasi tugas-tugas DG (Dewan Gubernur) BI termasuk terdakwa Budi Mulya yang semula Deputi IV yang mengurus bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa menjadi hanya mengurusi perwakilan, museum dan pengelolan aset," beber Jaksa Pulung saat membacakan tanggapan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Pemberian uang tersebut dinilai Jaksa terkait dengan kebijakan Budi Mulya yang setuju dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), dan setuju untuk menetapkan Bank Century sebagai lembaga perbankan gagal, yang berdampak sistemik.

Dalam kasus ini, Budi Mulya selaku Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi terkait pemberian FPJP Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Oleh karena itu, mantan Deputi IV Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Yaitu menyalahgunakan kewenangan atau tindakan melawan hukum terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan pemberian FPJP. Sehingga, merugikan keuangan negara sebesar total Rp 7,4 miliar. Atas perbuatannya, Budi Mulya diduga menerima uang sebesar Rp 1 miliar.

Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 689,394 miliar terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Rp 6,762 triliun dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. (id/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.000.205 Since: 05.03.13 | 0.2383 sec