Hukum

Kasus Bank Century, Keberatan Budi Mulya

Thursday, 10 April 2014 | View : 682

JAKARTA-SBN.

Terdakwa kasus dugaan korupsi terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya ternyata pernah diputuskan dinonaktifkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Penonaktifan tersebut dilakukan setelah karena ada berita Budi Mulya diketahui pernah menerima uang sebesar Rp 1 miliar dari pemilik Bank Century, Robert Tantular. Hal itu terungkap dari kesaksian mantan staf Gubernur Bank Indonesia, Onik Wijanarko saat bersaksi untuk terdakwa Budi Mulya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (10/4/2014).

Menanggapi kesaksian tersebut, penasihat hukum Budi Mulya, Luhut Pangaribuan mengatakan uang Rp 1 miliar itu tidak ada kaitannya dengan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan kebijakan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tanggapan atas keberatan kubu terdakwa Budi Mulya mengatakan bahwa pihak Bank Indonesia (BI) pernah mengurangi kewenangan terdakwa lantaran menerima Rp 1 miliar.

Seperti diketahui, kesaksian dalam persidangan kali ini sebenarnya juga telah terungkap juga dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa menyebut BI pernah mengurangi kewenangan Budi Mulya lantaran menerima Rp 1 miliar.

Ditambah lagi, Budi Mulya juga pernah mengajukan permohonan nonaktif dan dikabulkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI).

Ditambah lagi, lanjut Jaksa Pulung, masih pada bulan Oktober 2011, terdakwa mengajukan permohonan non-aktif dan dikabulkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI). “Adanya pengurangan kewenangan Budi Mulya hanya mengawasi kantor perwakilan, museum, dan pengelolaan aset, membuktikan adanya kesalahan dari penerimaan Rp 1 miliar,” sebut Jaksa dalam dakwaan.

“Tetapi, perlu diketahui terkait uang Rp 1 miliar dari Robert Tantular (pemilik Bank Century), pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI awal Oktober 2011 merotasi tugas-tugas DG (Dewan Gubernur) BI termasuk terdakwa Budi Mulya yang semula Deputi IV yang mengurus bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa menjadi hanya mengurusi perwakilan, museum dan pengelolan aset," beber Jaksa Pulung saat membacakan tanggapan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Pemberian uang tersebut dinilai Jaksa terkait dengan kebijakan Budi Mulya yang setuju dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), dan setuju untuk menetapkan Bank Century sebagai lembaga perbankan gagal, yang berdampak sistemik.

Dalam kasus ini, Budi Mulya selaku Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi terkait pemberian FPJP Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Oleh karena itu, mantan Deputi IV Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Yaitu menyalahgunakan kewenangan atau tindakan melawan hukum terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan pemberian FPJP. Sehingga, merugikan keuangan negara sebesar total Rp 7,4 miliar. Atas perbuatannya, Budi Mulya diduga menerima uang sebesar Rp 1 miliar.

Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 689,394 miliar terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Rp 6,762 triliun dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. (id/jos)

See Also

Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.659.935 Since: 05.03.13 | 0.19 sec