Hukum

Rudi Rubiandini Dituntut 10 Tahun Penjara

Tuesday, 08 April 2014 | View : 829

JAKARTA-SBN.

Terdakwa, mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.). dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 10 tahun hukuman pidana penjara karena dinilai terbukti terlibat kasus dugaan suap pengurusan kegiatan di SKK Migas dengan menerima sejumlah uang dari sejumlah perusahaan minyak dan gas bumi (migas) maupun pejabat di lingkungan SKK Migas sekaligus melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus pelaksanaan proyek di SKK Migas.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntutan terhadap mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.). Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Riyono menyatakan Rudi Rubiandini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan menerima suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pelaksanaan proyek di lingkungan SKK Migas melalui Deviardi alias Ardi, pelatih golf pribadinya Rudi Rubiandini.

Selain hukuman penjara, menurut Jaksa, Rudi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama, kedua, dan ketiga, oleh karenanya Jaksa juga memberikan pidana tambahan, yaitu Rudi Rubiandini juga dituntut membayar denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan.

“Meminta dan menuntut kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini agar Majelis Hakim di pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan terdakwa Rudi Rubiandini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” kata Ketua Jaksa Penuntut Umum KPK Riyono saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (8/4/2014).

“Menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda Rp 250 juta subsider 3 bulan tetap dalam kurungan," kata Ketua Jaksa Penuntut Umum KPK Riyono saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2014).

Tuntutan tersebut berasal dari tiga dakwaan yaitu dakwaan kesatu primer mengenai penerimaan uang SIN$ 200 ribu dan US$ 900 ribu dari pengusaha asal Singapura Widodo Ratanachaithong dan PT. Kernel Oil Pte Limited (KOPL) melalui Direktur Operasional PT. Kernel Oil Pte Ltd (KOPL) Indonesia, Simon Gunawan Tanjaya selaku perwakilan PT. Kernel Oil Pte. Ltd. (KOPL) Singapura dan Fossus Energy Ltd. dan serta menerima US$ 522.500 dari Artha Meris Simbolon selaku Dirut PT. Kaltim Parna Industri (KPI), dan PT. Kaltim Parna Industri.

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.). didakwa menerima uang mencapai US$ 1,4 juta dan SIN$ 200 ribu dolar. Dalam dakwaan pertama, uang itu diterima dari bos Kernel Oil Pte. Ltd. (KOPL) Singapura Widodo Ratanachaitong dan PT. Kernel Oil Private Limited (KOPL) Indonesia sebesar US$ 900 ribu dan SIN$ 200 ribu dolar.

Penerimaan uang itu diterima oleh pelatih golf pribadi Rudi Rubiandini, Deviardi alias Ardi yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini.

Jaksa Riyono menjelaskan, terdakwa menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Kepala SKK Migas.

Mantan Kepala SKK Migas itu dinilai terbukti menerima hadiah dan janji, berupa uang sebesar SIN$ 200 ribu dan US$ 900 ribu dari perwakilan PT. Kernel Oil Singapura dan Fossus Energy Ltd., Widodo Ratanachaitong melalui Direktur Operasional PT. Kernel Oil Pte Ltd (KOPL) Indonesia Simon Gunawan Tanjaya. Jaksa Riyono memaparkan Rudi Rubiandini dinyatakan terbukti menerima uang melalui Deviardi sebesar SIN$ 200 ribu dan US$ 900 ribu dari bos dan pemilik PT. Kernel Oil Pte. Ltd. (KOPL) Singapura, Widodo Ratanachaitong dan dari Fossus Energy Ltd. melalui Direktur Operasional PT. Kernel Oil Pte. Ltd. Indonesia, Simon Gunawan Tanjaya. Menurut Jaksa, Rudi Rubiandini juga dinilai terbukti menerima uang US$ 522,5 ribu dari Presiden Direktur Utama PT. Kaltim Parna Industri (KPI), Artha Meris Simbolon. “Penerimaan tersebut tidak dilakukan langsung terdakwa tapi oleh Deviardi, tapi saksi Deviardi menerima uang karena perintah atau kesepakatan terdakwa sehingga merupakan penerimaan terdakwa, dan sudah ada kesepakatan antara terdakwa dengan Deviardi, Widodo Ratanachaitong, dan Artha Meris Simbolon, maka substansinya sudah terjadi dan memenuhi kaidah perbuatan, maka unsur menerima hadiah sudah terbukti," ungkap Jaksa.

Pemberian itu berkaitan dengan pelaksanaan lelang terbatas minyak mentah dan kondensat bagian negara di SKK Migas. Adapun uang dari Widodo Ratanachaitong tersebut, tambah Jaksa, terkait dengan jabatan Rudi Rubiandini sebagai Kepala SKK Migas dalam pengaturan pelaksanaan pelelangan terbatas minyak mentah dan kondensat bagian negara di SKK Migas.

Widodo Ratanachaitong menginginkan pula supaya beberapa tender di SKK Migas digabung dan ditunda.

Menurut Jaksa Riyono, adalah benar Rudi Rubiandini menerima uang SIN$ 200 ribu dan US$ 900 ribu dari pemilik PT. Kernel Oil Ptd Ltd (KOPL), Widodo Ratanachaitong. Uang itu dimaksudkan agar Rudi Rubiandini menyetujui Fossus Energy Ltd sebagai pemenang lelang terbatas Kondensat Senipah Bagian Negara, menyetujui kargo pengganti minyak mentah Grissik Mix Bagian Negara untuk Fossus Energy Ltd, menggabungkan lelang terbatas Minyak Mentah Minas/SLC Bagian Negara dan Kondensat Senipah periode Agustus 2013. Menurut Jaksa, uang dari Widodo Ratanachaitong itu dimaksudkan agar Rudi Rubiandini menyetujui perusahaan Widodo Ratanachaitong, yakni Fossus Energy Ltd. sebagai pemenang lelang di beberapa tender pada sejumlah proyek di SKK Migas termasuk pemenang lelang terbatas Kondensat Senipah Bagian Negara pada 7 Juni 2013 untuk periode bulan berikutnya. Rudi Rubiandini dinyatakan menyetujui kargo pengganti minyak mentah Grissik Mix Bagian Negara untuk Fossus Energy Ltd periode Februari-Juli 2013. Selain itu, agar Rudi Rubiandini juga menggabungkan lelang terbatas Minyak Mentah Minas/SLC Bagian Negara dan Kondensat Senipah periode Agustus 2013. Rudi Rubiandini juga disebut kembali menyetujui Fossus Energy Ltd. sebagai pemenang lelang terbatas Minyak Mentah Minas/SLC bagian negara dengan kondensat Senipah bagian negara untuk periode Agustus 2013, menggabungkan tender kondensat Senipah dan minyak mentah Duri untuk periode September-Oktober 2013 dan menunda pelaksanaan tender kondensat Senipah periode September-Oktober 2013.

Sementara itu, terdakwa juga menerima hadiah atau janji berupa uang US$ 522.500 dari Presiden Direktur PT. Kaltim Parna Industri, Artha Meris Simbolon. Pemberian itu dimaksudkan agar Rudi Rubiandini memberikan rekomendasi atau persetujuan untuk menurunkan formula harga gas untuk PT. Kaltim Parna Industri (KPI). Menurut Jaksa Riyono, sedangkan Artha Meris Simbolon memberikan uang itu adalah agar Rudi Rubiandini bersedia memberikan rekomendasi atau persetujuan permohonan penurunan formula harga gas untuk perusahaannya, PT. Kaltim Parna Industri (KPI) disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sejumlah uang ini diterima Rudi Rubiandini melalui pelatih golf pribadinya, Deviardi alias Ardi. “Widodo punya kepentingan terhadap terdakwa dan dengan mengetahui maksud pemberian uang dari Widodo dan Artha Meris seharusnya terdakwa tidak menerima uang dan melarang Deviardi untuk menerima uang karena terdakwa sebagai kepala SKK Migas seharusnya dapat menduga bahwa pemberian uang itu terkait dengan jabatannya," tegas Jaksa. "Terdakwa mengetahui pemberian dari Widodo dan Artha Merish supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait jabatannya," ujar Jaksa Riyono. "Penerimaan uang dari Widodo Ratanachaitong dan Artha Meris Simbolon dilakukan tidak sekali tapi secara berulang-ulang, dan tidak pernah dihentikan oleh terdakwa," tukas Jaksa Riyono.

Selain itu, Rudi Rubiandini juga dinyatakan menerima sejumlah uang dari bawahannya di SKK Migas dan perusahaan rekanan SKK Migas. Pemberian uang tersebut dari pejabat SKK Migas itu diketahui berkaitan dengan jabatan dan kekuasaan terdakwa selaku Kepala SKK Migas.

Selain menerima hadiah dari kontraktor migas itu, Rudi Rubiandini juga dinilai terbukti menerima uang dari sejumlah para pejabat SKK Migas sebagaimana dakwaan kedua. Terkait dakwaan gratifikasi, menurut Jaksa Andi Suharlis, Rudi Rubiandini juga dianggap terbukti menerima uang dari sejumlah pejabat SKK Migas. Uang itu diterima Rudi Rubiandini dari Wakil Kepala SKK Migas Yohanes Widjonarko yang saat ini menjabat Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas, uang sebesar SIN$ 600.000. Kedua, dari Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, Gerhard Rumesser, sebesar US$ 150.000 dan US$ 200.000. Untuk uang US$ 150.000 dari Gerhard Rumesser, diberikan Rudi Rubiandini kepada Waryono Karno selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Ketiga, Rudi juga menerima dari Kepala Divisi Penunjang Operasi Bisnis SKK Migas Iwan Ratman, uang sebesar US$ 50.000. Uang itu juga diterima Rudi Rubiandini melalui Deviardi. Deviardi mengaku selalu melaporkan penerimaan uang itu dan disimpan di safe deposite box CIMB Niaga Cabang Pondok Indah. "Terdakwa mestinya bisa menghindar dari menerima pemberian itu. Alasan tekanan-tekanan yang disebutkan bukanlah pembenar bagi perbuatan terdakwa," ujar Jaksa Andi Suharlis.

Selanjutnya, oleh karena itu, dakwaan kedua adalah penerimaan uang SIN$ 600 ribu  dari Wakil Kepala SKK Migas Yohanes Widjanarko, uang sejumlah US$ 350 ribu dari Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Gerhard Rumesser dan dari Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Rahman sebesar US$ 50 ribu.

Jaksa Andi Suharlis mengatakan Rudi Rubiandini terbukti pula menerima uang dari anak buahnya di SKK Migas. Uang tersebut, di antaranya, berasal dari Wakil Kepala SKK Migas Yohanes Widjonarko sebesar SIN$ 600 ribu, Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Gerhard Rumesser US$ 150 ribu dan US$ 200 ribu, serta US$ 50 ribu dari Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman. “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,” kata Jaksa Andi Suharlis.

Penerimaan uang itu seluruhnya juga melalui Deviardi. "Penerimaan itu tidak diterima langsung oleh terdakwa tapi oleh Deviardi. Deviardi kemudian melaporkannya kepada terdakwa dan menyimpannya di safe deposite box miliknya untuk kepentingan pribadi," beber Jaksa.

Meski di Pengadilan, ketiganya yakni Yohanes Widjanarko, Gerhard Rumesser, dan Iwan Rahman membantah memberikan uang kepada Rudi Rubiandini, namun Jaksa menilai kesaksian tersebut tidak bernilai. “Di pengadilan Yohanes, Gerhard dan Iwan membantah memberikan sejumlah uang ke terdakwa tapi saksi Deviardi menerangkan menerima uang, Deviardi mengakui bahwa merekalah yang memberikan uang, keterangan Deviardi kami nilai lebih bernilai karena ia juga menerima konsekuensi yuridis yaitu Deviardi membuktikan didakwakan bersama-sama dengan terdakwa," jelas Jaksa.

Perbuatan ketiga adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yaitu Rudi Rubiandini menyamarkan uang pemberian tersebut dalam sejumlah bentuk antara lain pembelian rumah, mobil, perhiasan, menukarkan mata uang asing maupun menitipkannya dalam "safe deposit box". Sementara dalam kasus pencucian uang, Jaksa Andi Suharlis menganggap Rudi Rubiandini terbukti menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya. Menurut Jaksa Andi Suharlis, perbuatan dilakukan Rudi Rubiandini dalam mencuci uang dengan cara menempatkan duit pada safe deposit box di Bank Mandiri Outlet Prioritas Thamrin Box 303, menempatkan uang di rekening Bank Mandiri milik Rudi Rubiandini dan Bank BRI milik Rudi Rubiandini.

Rudi Rubiandini juga dengan sengaja menitipkan uang pada dua safe deposit box milik Deviardi, pelatih golf pribadi Rudi Rubiandini, di Bank CIMB Niaga cabang Pondok Indah nomor box 117 dan box 369 senilai US$ 1,072 juta dan SIN$ 800 ribu. “Meski terdakwa mengatakan penghasilan cukup bahkan berlebihan tapi tidak menutup tindakan terdakwa yang melakukan pencucian uang dari penerimaan-penerimaan melalui Deviardi selama menjabat sebagai kepala SKK Migas karena pembelian harta benda, penyimpanan uang dalam safe deposit box dan penukaran mata uang asing diyakini berasal dari tindak pidana korupsi,” beber Jaksa.

Harta yang dimaksudkan Jaksa adalah pada Mei 2013, Rudi Rubiandini membeli satu unit rumah di Jalan Haji Ramli No.15 RT011/RW015, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan senilai Rp 2 miliar. Sebelum membeli sebuah rumah tersebut, Rudi Rubiandini meminta Deviardi menukarkan fulus dalam mata uang Dolar Singapura senilai Rp 2 miliar.

Dalam mencuci uangnya, Rudi Rubiandini disebut sengaja membeli mobil Volvo XC90 3.2 R Design seharga Rp 1,6 miliar dengan uang muka hasil penukaran uang US$ 50 ribu atau senilai dengan Rp 498,75 juta melalui Deviardi pada 7 Maret 2013 di dealer mobil PT. Indobuana Autoraya Suryopranoto, Jakarta Pusat.

Rudi Rubiandi juga dengan sengaja meminta Deviardi membelikan jam tangan Rolex Datejust seharga US$ 11.500 atau senilai Rp 106 juta untuk diberikan kepada istrinya, Elin Herlina.

Rudi Rubiandini juga pernah meminta Deviardi membelikan jam tangan merek Citizen Echo Drive.

Selanjutnya, Rudi Rubiandini dengan sengaja membeli mobil Toyota Camry seharga Rp 669 juta dengan menggunakan dolar AS sejumlah US$ 65 ribu dari dealer Toyota Auto2000 Cilandak, Jakarta Selatan.

Rudi Rubiandini juga membayarkan sejumlah uang senilai Rp 405.051.500 kepada Mazaya Wedding Organizer di Jalan Cigadung Raya Barat, Bandung, sebagai cicilan biaya pernikahan anak Rudi Rubiandini. Ditengarai uang buat pesta pernikahan anaknya diambil dari uang sogokan.

Rudi Rubiandini juga menukarkan mata uang asing dari safe deposit box milik Deviardi senilai Rp 2,98 miliar dan menyimpan hingga US$ 60 ribu dan SIN$ 252 ribu di "safe deposit box" Deviardi ditambah uang dalam rekening Deviardi di Bank CIMB Niaga senilai Rp 1,02 miliar.

Kemudian, Rudi Rubiandini juga dianggap terbukti mengalihkan uang di brankas miliknya di ruang kerja kantor SKK Migas maupun pada safe deposit box Bank Mandiri Thamrin melalui sopirnya, Asep Toni, ke beberapa rekening. Antara lain atas nama Rudy Gunawan sebesar Rp 100 juta, Ela Riyela Ria Soch sebesar Rp 50 juta, Refabbia Adha dan Rizkie Belandie masing-masing Rp 50 juta. Serta Rp 100 juta kepada Rafi Herfini, yang juga anak Rudi Rubiandini.

Rudi Rubiandini juga dengan sengaja telah menukarkan dengan mata uang asing yaitu dolar Singapura di tempat penukaran uang (money changer) PT. SLY Danamas. Masing-masing sebesar SIN$ 20 ribu, SIN$ 60 ribu, dan SIN$ 20 ribu. Selanjutnya terdakwa  menukarkan mata uang dolar Singapura di PT. Jala Exchange Sejahtera sebanyak sembilan kali dengan total penukaran berjumlah Rp 1,597 miliar.

Jaksa Andi Suharlis mengatakan, sejak 11 Januari sampai 13 Agustus 2013, terdakwa Rudi Rubiandini bersama Deviardi menitipkan uang US$ 772.500 dan SIN$ 800 ribu, serta membelanjakan dan membayarkan uang Rp 3,679 miliar.

Artinya Rudi Rubiandini setidak-tidaknya menerima uang US$ 1,82 juta dan SIN$ 800 ribu sepanjang Januari-Agustus 2013.

Kemudian, mereka juga menempatkan uang US$ 300 ribu, mengalihkan Rp 300 juta, dan menukarkan mata uang asing mencapai Rp 2,989 miliar. "Dari data yang diberikan ke persidangan, terdakwa tidak bisa membuktikan duit yang dibelanjakan, ditransfer, dan disimpan di safe deposit box berasal dari penghasilan yang sah," urai Jaksa Andi Suharlis. Karena itu, menurut Jaksa Andi Suharlis, unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan telah terbukti secara sah.

Harta benda tersebut dengan otomatis akan dirampas untuk negara bila Rudi Rubiandini terbukti melakukan pencucian uang.

Meski dalam sidang Rudi Rubiandini mengaku ditekan sejumlah pihak yang meminta untuk diberikan uang yaitu permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Komisi VII DPR RI, sehingga mau menerima dana dari orang yang mau menyediakan THR tersebut, Jaksa menilai hal itu tidak menghilangkan kesalahan Rudi Rubiandini. “Terkait dengan tekanan dari stakeholder sehingga menerima uang, tidak bisa menjadi alasan yang menghapus kesalahan karena ukuran tekanan adalah keselamatan jiwa sehingga Rudi seharusnya masih bisa menghindar agar tidak menerima penerimaan dari siapapun, tekanan atas terkdawa tidak termasuk alasan penghapus kesalahan," jelas Jaksa.

Oleh karena itu, dalam tuntutannya, Jaksa menolak alasan Rudi Rubiandini yang mengaku terpaksa menerima uang tersebut karena ada tekanan dari shareholder SKK Migas yang juga meminta uang. Jaksa menilai alasan adanya tekanan dari pihak lain tidak dapat dijadikan alasan penghapus kesalahan atas perbuatan terdakwa. “Kesalahan pada diri terdakwa adalah kesengajaan dan tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenaran atas perbuatannya. Maka sudah selayaknya dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya,” tambah Jaksa Andi Suharlis.

Dalam memberikan dan menjatuhi tuntutan, Jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Jaksa Riyono menjelaskan adapun hal yang memberatkan hukuman terdakwa adalah karena perbuatan terdakwa, Rudi Rubiandini tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), terdakwa juga tidak seluruhnya mengakui perbuatannya namun hanya sebagian saja. Dalam pertimbangannya, Rudi Rubiandini dianggap tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi. Menurut Jaksa Riyono, hal yang memberatkan terdakwa adalah karena tidak mendukung program pemberantasan korupsi dan tidak mengakui secara keseluruhan perbuatannya. “Hal yang memberatkan adalah, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah,” tukas Jaksa Riyono. “Kemudian terdakwa tidak mengakui perbuatan tindak pidana secara keseluruhan atau hanya sebagian saja yang diakui atau tidak mengakui perbuatannya secara keseluruhan," terang Jaksa.

Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan masih memiliki tanggungan keluarga. Adapun hal yang meringankan terdakwa, sambung Jaksa Riyono, yaitu Rudi Rubiandini berlaku sopan selama sidang dan karena masih mempunyai tanggungan keluarga. "Yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan masih memiliki tanggungan keluarga," kata Jaksa.

Atas hal perbuatannya itu, mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.). dinyatakan dianggap perbuatan terdakwa diancam sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer yakni berasal dari melanggar Pasal 12 huruf a UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut untuk melakukan sesuatu yang bertentang dengan kewajibannya. Menurut Jaksa Riyono, Rudi Rubiandini terbukti ‎bersalah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

Selain itu, Rudi Rubiandini dianggap terbukti melanggar berdasarkan Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua tentang penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. “Dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan," kata Jaksa.

Dan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.). juga dinyatakan terbukti melakukan pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ketiga, yakni melanggar berdasarkan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang orang yang menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK juga menuntut terdakwa Rudi Rubiandini dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan cara menempatkan, membayarkan, merubah bentuk, mengalihkan, membelanjakan, menukarkan, menitipkan atau membawa keluar negeri harta yang patut diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Traksaksi terdakwa dan Deviardi dalam bentuk uang dolar maupun rupiah adalah transaksi uang-uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yaitu berasal dari jabatan dan kewenangan terdakwa selaku Kepala SKK Migas," tegasnya.

Di persidangan, terdakwa Rudi Rubiandini telah menjelaskan asal usul hartanya yang pada pokoknya menyatakan penghasilan dan pengeluarannya seimbang. Namun ditegaskan Jaksa, bahwa pencucian uang yang dilakukan terdakwa tidak meliputi harta kekayaan yang sah. “Terdakwa melakukan cuci uang atas penerimaan uang melalui Deviardi selama menjabat sebagai Kepala SKK Migas. Terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta benda yang diperoleh, serta safe deposite box dan mata uang asing adalah berasal dari penghasilan yang sah," terang Jaksa.

Jaksa juga menilai Rudi Rubiandini terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), perbuatan terdakwa Rudi Rubiandini dianggap melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga.

Setelah mendengarkan terhadap tuntutan pidana Jaksa tersebut, Rudi Rubiandini mengaku dirinya sendiri bersama tim penasihat hukumnya menyatakan bakal akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada persidangan pekan depan. “Insya Allah, Yang Mulia, kami akan mengajukan pledoi,” tukas Rudi Rubiandini di persidangan.

"Saya sudah melakukan tugas saya menjelaskan seluruh fakta hukum selama persidangan berlangsung dan saya sudah melakukan sebagai terdakwa, saya sudah menjelaskan semua, sekarang ada tuntutan, kalau sudah tuntutan pledoi maupun vonis itu urusannya hukum," tutur Rudi Rubiandini seusai sidang.

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.). enggan mengomentari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dugaan menerima suap, gratifikasi, dan pencucian uang. “Dan sekarang sudah ada tuntutan. Kalau sudah tuntutan, pledoi maupun vonis itu adalah urusan hukum," jelas Rudi Rubiandini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2014).

Sementara itu, penasihat hukum Rudi Rubiandini, Rusdy A. Bakar, menyatakan bakal mengajukan pledoi. Namun, imbuh pengacara Rusdy A. Bakar, penyidik mengeluarkan tuntutan kepada Rudi Rubiandini hanya berdasarkan keterangan Deviardi. "Semua fakta hukum yang diambil semua itu dari keterangan saksi Deviardi. Deviardi sendiri sebenarnya belum bisa dikatakan sebagai saksi yang bisa diambil faktanya, namun ini diangkat sebagai fakta dasar tuntutan," terang advokat Rusdy A. Bakar.

Sidang akan dilanjutkan pada Selasa (15/4/2014) pekan depan. (ant/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.301.017 Since: 05.03.13 | 0.1692 sec