Ekonomi

Ponsel Di Bawah Rp 5 Juta Bakal Kena Pajak Barang Mewah

Monday, 07 April 2014 | View : 1096

JAKARTA-SBN.

Pemerintah berencana memberlakukan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk telepon selular pintar (smartphone). Wacana ini sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan impor dan peningkatan ekspor sektor industri.

Namun, pajak barang mewah ini nantinya tak hanya dikenakan untuk ponsel dengan harga di atas Rp 5 juta, melainkan juga di bawah harga tersebut. "Hampir semua produk ponsel, di bawah Rp 5 juta juga akan kena pajak," kata Menteri Perindustrian M.S Hidayat di kantornya, Senin (7/4/2014).

Menurut M.S. Hidayat, pertimbangan pengenaan pajak barang mewah atas semua jenis produk telepon seluler ini untuk memberikan kesempatan kepada industri dalam negeri agar bisa tumbuh. "Sekarang ini ada empat perusahaan yang masuk, mereka akan diberi insentif supaya ada kesempatan untuk bertumbuh," paparnya.

Hanya, M.S. Hidayat mengaku belum menetapkan secara detil spesifikasi jenis ponsel yang akan dikenakan pajak tersebut. Termasuk soal berapa harga batas bawah untuk ponsel smartphone tersebut. "Tadi kami belum putuskan batasan bawahnya, tapi kira-kira hampir menyeluruh," bebernya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian mengusulkan penerapan pajak barang mewah atas smartphone sebesar 20 persen. Adapun jenis smartphone yang dikenakan pajak barang mewah adalah yang kisaran harganya di atas Rp 5 juta per unit.

Dalam kajian Kemenperin, pada 2013 impor produk telepon seluler, komputer gengggam, dan komputer tablet berjumlah 55 juta unit dengan nilai mencapai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 33 triliun (dengan asumsi rata-rata per unit Rp 600 ribu). Adapun perkiraan 15 persen diantaranya merupakan produk barang mewah.

Dengan pengenaan PPnBM 20 persen, diharapkan akan ada pengurangan impor handphone, komputer tablet, ponsel, dan komputer genggam sebesar 50 persen. Dengan begitu, akan terjadi penghematan devisa sebesar US$ 1,8 miliar atau setara Rp 20,6 triliun. Di samping itu akan ada potensi peningkatan devisa negara sebesar Rp 4,1 triliun.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terus mematangkan rencana untuk pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar 20 persen untuk ponsel pintar dengan harga di atas Rp 5 juta. Ini harus diberlakukan agar Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impornya. “Saya terus berbicara dengan Pak Hidayat (Menperin), Indonesia punya 220 juta pelanggan telepon seluler. Industri tak ada, kita terus diserang impor," ungkap Muhammad Lutfi di Tanjung Priok, Jakarta, Senin (7/4/2014).

Menurut dia, wacana soal penerapan pajak barang mewah untuk smartphone ini sudah dibahas sejak tahun lalu. Apalagi, Indonesia memiliki komitmen untuk memiliki 220 juta pelanggan telepon seluler, namun industrinya belum ada. "Kalau hanya mengandalkan barang impor, kasihan industri dalam negeri tidak bisa berkembang," jelasnya lagi.

Serbuan barang impor, khususnya telepon seluler pintar membuat Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berang. Bagaimana tidak, pasar telepon mobil di Indonesia kini menembus 220 juta pelanggan, tapi hingga kini belum ada satu industri yang memproduksi di dalam negeri.

Muhammad Lutfi mengatakan, pengenaan pajak barang mewah pada smartphone ini tak akan memberatkan masyarakat. "Ini kan memang untuk yang harganya tinggi untuk Rp 5 juta ke atas, yang terpenting memberikan kesempatan supaya industri dalam negeri bisa tumbuh," terangnya.

Melihat kondisi ini, Muhammad Lutfi mengusulkan agar pemerintah membatasi impor dengan memberlakukan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk telepon selular pintar (smartphone). Wacana ini sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan impor dan peningkatan ekspor sektor industri. "Saya sudah bicara dengan Pak Hidayat (Menteri Perindustrian) soal PPnBM untuk smartphone ini," ungkapnya, di Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia II, Senin (7/4/2014).

Menurut Muhammad Lutfi, dengan tingginya pajak bea masuk akan membuat industri ponsel mengalihkan produksi mereka ke Indonesia. Muhammad Lutfi juga tidak mau ambil pusing mengenai risiko meningkatnya penyelundupan. Pengenaan pajak barang mewah atas smartphone ini, kata dia, juga penting diterapkan mengingat sering beredarnya ponsel ilegal. “Pemberdayaan industri dalam negeri. Kalau ilegal itu kecurangan. Itu adalah bagian dari kecurangan, jadi jangan sampai karena kecurangan itu kita mengorbankan industri nasional," tegasnya.

Muhammad Lutfi berharap dengan diterapkannya kebijakan ini nantinya akan membuat industri ponsel pintar dalam negeri meningkat. "Ini untuk smartphone harganya lebih tinggi dari Rp 5 juta. Memberikan kesempatan industri dalam negeri. Kita terus bicarakan ini," tutupnya.

Pemerintah kembali mewacanakan pemberlakuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk telepon selular pintar (smartphone).

Menurut Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, kebijakan ini penting untuk menekan penyelundupan. "Pada prinsipnya setuju," kata dia dalam pesan singkat kepada wartawan, Kamis (3/4/2014).

Bambang Brodjonegoro mengatakan akan memulai pembahasan aturan PPnBM untuk smartphone. Namun, dia mengaku belum bisa menyebutkan jenis dan harga smartphone yang akan dikenakan pajak barang mewah. "Kami harus menganalisisnya terlebih dulu," paparnya.

Wacana pengenaan PPnBM untuk smartphone sudah berkembang sejak pertengahan 2013 dengan alasan untuk mengerem impor. Nantinya, nilai PPnBM bergantung pada teknologi yang diterapkan. Artinya, semakin canggih sebuah smartphone, pajaknya semakin mahal. Selain impornya yang tinggi, pemerintah menilai pedagang dan masyarakat memersepsikan smartphone sebagai barang mewah sehingga harganya mahal.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mendukung wacana pemberlakuan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) terhadap produk ponsel pintar (smartphone). "Ini kan bukan kedelai yang makanan rakyat, kalau gadget boleh saja dipungut pajaknya," ujarnya di sela pembukaan Rapat Koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (16/9/2013).

Hanya, Tifatul Sembiring menyerahkan sepenuhnya kajian atas masalah ini pada Kementerian Keuangan. "Soal mewah atau tidak ini sekarang semua relatif, kita serahkan pada Kementerian Keuangan patokannya apa," tukasnya.

Tifatul Sembiring sadar ada kekhawatiran bahwa pengenaan pajak barang mewah dengan kisaran 100-150 persen akan menyebabkan derasnya arus penyelundupan. Wujud ponsel yang relatif kecil dinilai mudah untuk dimasukkan secara ilegal bersama barang-barang lain lewat perbatasan yang tak terjaga ketat.

Tahun lalu, impor telepon seluler antara 50 juta hingga 60 juta unit dan tahun ini diperkirakan mencapai 70 juta unit. Sementara nilai dari impor telepon seluler diperkirakan mencapai US$ 5 miliar. Nilai tersebut hanya untuk impor telepon seluler.

Untuk infrastruktur telekomunikasi, seperti wireless, radar, dan software, tiga operator besar di Indonesia bisa mengeluarkan belanja modal (capital expenditure/capex) hingga US$ 15 miliar atau setara Rp 150 triliun per tahun. Dari total tersebut, sekitar 99 persen didapat dari impor.

Namun, Tifatul Sembiring juga menyatakan bahwa peredaran ponsel ilegal dapat diantisipasi dengan pendekatan IMEI (International Mobile Equipment Identity). Setiap ponsel punya IMEI yang terdiri dari susunan angka-angka. Dari IMEI dapat diketahui produsen ponsel, di mana ponsel itu harusnya dipasarkan, asal ponsel, jenis ponsel, dan lainnya.

Tifatul Sembiring menyatakan, ia bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan juga dengan melibatkan operator, produsen, dan distributor sedang mengkaji langkah untuk membatasi peredaran ponsel ilegal dengan menonaktifkan IMEI-nya. "Kita sedang kaji seperti apa sistemnya," jelasnya.

Masalahnya, dari 500 juta unit telepon seluler yang beredar di Indonesia, sekitar 10-15 persennya diperkirakan ilegal. Penonaktifan telepon seluler sebanyak itu secara mendadak dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang besar.

Namun wacana ini kemudian menguap setelah Gita Wirjawan yang saat itu menjabat Menteri Perdagangan mengusulkan pembahasan lanjutan. "Saya mengusulkan kepada Menteri lain untuk membahas kebijakan ini lebih dalam,” tukas Gita Wirjawan pada September 2013.

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama sejumlah perusahaan telekomunikasi pun membahas masalah ini, termasuk mengkaji eksistensi International Mobile Equipment Identity atau IMEI sebagai instrumen untuk mengatasi maraknya peredaran telepon seluler ilegal di Indonesia.

Saat ini, jumlah perangkat telekomunikasi yang beredar di tangan pengguna dan di pergudangan serta pertokoan mencapai 500 juta unit. Sedangkan jumlah perangkat telekomunikasi yang nomornya aktif digunakan adalah sekitar 250 juta.

Kementerian Perdagangan masih konsisten menunjukkan keberatannya atas rencana pengenaan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) kepada ponsel pintar atau smartphone di atas Rp 5 juta. Pasalnya, PPnBM berpotensi meningkatkan penyelundupan smartphone. “Kita memerangi penyelundupan. Jadi tambah lagi dengan itu investasi akan tidak kondusif. Kajian kita sudah jelas, menunjukkan potensi penyelundupan. Telepon bukan barang mewah lagi. Alat bekerja sekarang. Lihat fungsinya kembali," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi, di Jakarta, Jumat (4/4/2014).

Sejauh ini, Kementerian Keuangan belum menyetujui usulan Kementerian Perindustrian agar ponsel pintar dikenakan PPnBM 20 persen. Berdasarkan kalkulasi PPnBM sebesar itu, impor ponsel pintar bakal berkurang 50 persen.

Penghematan devisa yang diperoleh sebesar US$ 1,8 miliar atau setara Rp 20,6 triliun. Kemudian, tambahan pemasukan negara sebesar Rp 4,1 triliun. (tem/mer)

See Also

Ditunggu Warga, Pensertifikatan Tanah Massal Di TMMD Kalikondang
Bursa Asia Ditutup Bervariasi
Semangat Babinsa Koramil 09/Karangtengah Dampingi Panen Perdana MT I
Kontrol Hasil Panen, Babinsa 03/Wonosalam Lakukan Pengubinan Padi
Bersama Warga, Babinsa 06/Wedung Siap Sukseskan Swasembada Pangan
Mendesa Klaim Bank Dunia Contoh Indonesia Terkait Penganggaran Dana Desa
Mulai Hari Ini Harga Pertamina Dex, Dexlite, Pertamax, Pertalite Turun
Bursa Asia Dan AS Menguat
Menko Maritim Sebut Bandara Kulonprogo Mulai Layani Penerbangan April 2019
Kodim 0716/Demak Buka Stand Pasar Murah
Babinsa Kodim 0716/Demak Perkuat Alsintan Dengan Diklat
Mengoptimalkan LTT Dengan Pemanfaatan Alsintan
Awas Tamu Tak Diundang Di Saat Panen Tiba
Demak Panen Raya Perdana Jagung Hibrida
Dandim 0716/Demak Jamin Demplot Kodim Kualitas Dan Produktivitasnya Panen Bagus
Generasi Muda Didorong Untuk Kreatif
Bursa Nikkei Dibuka Menguat
Menteri Perindustrian Bertemu Menteri Ekonomi Pendidikan Riset Swiss, Bahas Kerja Sama Dua Negara
Presiden Joko Widodo Terima Kunjungan Menteri Ekonomi Pendidikan Riset Swiss
Babinsa Pendampingan Nyemprot Tanaman Padi
7,23 Juta Wajib Pajak Yang Sudah Lapor SPT
Koperasi Kodim 0716/Demak Ikuti Pasar Murah
Babinsa Koramil 10/Kradenan Bersama Petani Panen Jagung
Babinsa Koramil 05/Cepu Bantu Petani Bajak Sawah
Persit Ranting 9/Kedungtuban Semangati Suami Tanam Padi
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.609.494 Since: 05.03.13 | 0.146 sec