Politik

Gerindra Ancam Lengserkan Jokowi Jika Tak Mundur

JAKARTA-SBN.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mengancam akan melengserkan Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ dari kursi Gubernur DKI Jakarta.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mengatakan, jika Joko Widodo kalah dalam pertarungan merebut kursi Presiden RI atau Pilpres, dia tidak boleh lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Pokoknya kalau kalah, jangan balik lagi ke Jakarta. Oleh sebab itu, lebih baik mundur sebagai Gubernur dari sekarang," cetus Mohamad Sanusi kepada wartawan, di Balai Kota, Senin (7/4/2014) pagi. “Rakyat Jakarta sudah marah karena belum tuntas lima tahun, eh sudah mau jadi Presiden. Jangan sekarang buat marah rakyat lagi dengan kalah lalu jabatan Gubernur tak mau lepas,” tambah Mohamad Sanusi hari ini, Senin (7/4/2014).

Mohamad Sanusi menegaskan jika Jokowi tidak segera mundur dari jabatannya, pihaknya, Gerindra akan melakukan konsolidasi politik untuk menggulirkan hak angket demi melengserkan Jokowi dari jabatan kursi sebagai Gubernur. "Kita kasih waktu sampai pendaftaran calon presiden dibuka KPU. Jika sudah daftar belum mundur juga, kita angket," ancamnya.

Menurut Mohamad Sanusi, syarat untuk menggulirkan hak angket oleh anggota Dewan terhormat adalah minimal disetujui dan ditandatangani oleh 15 orang anggota Dewan dan lebih dari tiga fraksi. Menurutnya, selain Gerindra, di DPRD DKI Jakarta ada beberapa partai yang turut mendukung mundurnya Ir. H. Joko Widodo menjadi Gubernur Jakarta.

Sebelumnya diberitakan, Ir. H. Joko Widodo memastikan diri siap dicalonkan menjadi Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pernyataan Jokowi tersebut diungkapkan saat Jokowi blusukan di Rumah Si Pitung, Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014) pukul 14.49 WIB.

Jokowi pernah mengatakan bahwa dirinya akan menjelaskan langsung kepada rakyat Jakarta soal pencapresannya. Namun, hingga saat ini, janji tersebut belum terwujud.

Jokowi juga belum menentukan apakah ia akan mundur atau cuti panjang.

Mantan Wali Kota Solo ini, Ir. H.  Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ tak menggubris desakan Partai Gerindra agar dirinya mundur dari jabatan Gubernur DKI. Menurutnya, soal mundur atau tidak itu menjadi urusan pribadi. “Saya mau mundur mau berhenti itu nanti-lah. Semua masih dalam kajian hukum dan tata negara. Enggak usah ikut-ikutan," tutur Ir. H. Joko Widodo di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/4/2014).

Gubernur DKI Jakarta, Jokowi juga membantah telah meneken kontrak politik dengan Gerindra saat dicalonkan sebagai gubernur DKI. "Kontrak apa? Gimana sih. Udah saya bilang itu urusan gue," tegasnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa ‘Ahok’ mengatakan sikap Partai Gerindra yang ingin melengserkan Gubernur DKI Jakarta terhalang aturan dari Undang-undang Pemilihan Presiden Nomor 42 Tahun 2008. Dalam peraturan tersebut, kepala daerah yang maju sebagai calon presiden (capres) diperbolehkan untuk tidak mundur dari jabatannya. “Mana bisa dilengserkan. UU kan mengatur tidak bisa dilengserkan,” jelas mantan Bupati Belitung Timur, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (7/4/2014).

Menurut Basuki Tjahaja Purnama, Jokowi telah mengikuti aturan UU tersebut sehingga tidak bisa dilengserkan. Basuki Tjahaja Purnama memberikan saran kepada Jokowi untuk ikut aturan UU tersebut. "Saran saya, ikutin aturan aja," terang mantan anggota DPR RI ini, Basuki Tjahaja Purnama.

Menanggapi desakan Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta yang berencana menurunkan Gubernur DKI Jakarta, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ melalui hak angket, ditanggapi dingin Fraksi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menilai, rencana itu merupakan bentuk keresahan Partai Gerindra.

Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Bernadi Sadikin mengatakan, langkah Partai Gerindra keliru jika ingin menurunkan Jokowi. Karena itu malah memberikan keuntungan kepada PDI Perjuangan. Sebab lebih mementingkan keinginan rakyat. “Itu menunjukkan hal yang justru menjadi positif bagi PDI Perjuangan yang lebih mengutamakan aspirasi rakyat, ketimbang jabatan publik yang telah dimiliki sebagai Gubernur DKI. Saya pikir, ancaman tersebut justru melawan aspek peraturan dan perundangan yang telah dibuat di DPR RI bersama Gerindra. Dan sekarang seolah ingin diabaikan," papar Boy Bernadi Sadikin Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/4/2014).

Ia menambahkan, UU tentang Pemilu khususnya Presiden dan peraturan yang melekat kepada DKI Jakarta dan jabatan pejabat daerah, juga seolah tidak lagi jadi landasan kerangka pikir dan tindakan politik praktis menyangkut hak anggota dewan tentang angket yang pada prinsipnya bertanya pada rakyat. “Seolah peraturan tersebut belum jelas sehingga harus angket. Mungkin maksud ketua Fraksi Gerindra adalah bahwa Fraksi Gerindra ingin menggunakan aturan tentang pemakzulan kepala daerah, hanya saja syarat pemakzulan harus terpenuhi. Jika aturan pengikat sudah jelas, kenapa angket? Jika pemakzulan yang dimaksud, kami tunggu reaksi publik atas ancaman dari Fraksi Gerindra tersebut," tutupnya. (mer)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.497.934 Since: 05.03.13 | 0.1845 sec