Politik

SBY Tak Pernah Terima Surat Permintaan Klarifikasi Dari Bawaslu

JAKARTA-SBN.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak hadir dalam panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Jumat (4/4/2014) terkait laporan dugaan penyalahgunaan uang negara saat berkampanye sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Pihak Istana Negara membantah bahwa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mangkir dari pemanggilan pemeriksaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sampai saat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah menerima surat undangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait klarifikasi penggunaan fasilitas negara dalam rangka kampanye pemilu.

Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, Sabtu (5/4/2014), untuk menanggapi pemberitaan sejumlah media massa yang menyebutkan Presiden SBY mangkir dan mengabaikan panggilan Bawaslu.

Menurut Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha hingga saat ini tidak ada surat yang masuk dari Bawaslu untuk Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengaku Presiden sama sekali tidak menerima surat panggilan tersebut. “Tidak benar bahwa Presiden SBY mangkir atas panggilan Bawaslu sebagaimana yang disebutkan di beberapa media massa. Sampai hari ini, tanggal 5 April 2014, Presiden SBY tidak pernah menerima surat undangan dari Bawaslu terkait klarifikasi penggunaan fasilitas negara dalam rangka kampanye pemilu," terang Julian Aldrin Pasha melalui pesan singkat kepada wartawan, Sabtu, (5/4/2014) siang.

Ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebabkan surat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak pernah diterimanya. Surat tersebut tidak tertuju pada Presiden SBY tetapi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi. Menurutnya, surat undangan Bawaslu tersebut hanya ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi dan diteruskan kepada Kepala Sekretariat Presiden, Nanang Dj. Priadi. Menurut Julian Adrin Pasha, surat undangan Bawaslu ditujukan kepada Mensesneg cq Kepala Sekretariat Presiden.

Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, membantah Presiden mangkir dari pemanggilan Bawaslu. Sebab, surat pemanggilan tidak pernah masuk ke meja Presiden. “Sampai hari ini, tanggal 5 April 2014, Presiden SBY tidak pernah menerima surat undangan dari Bawaslu terkait klarifikasi penggunaan fasilitas negara dalam rangka kampanye pemilu. Surat undangan Bawaslu tersebut ditujukan kepada Mensesneg cq. Kepala Sekretariat Presiden,” ungkap Julian Aldrin Pasha dalam pesan singkat yang diterima, Sabtu (5/4/2014) siang.

Setelah menerima surat itu, Mensesneg memerintahkan Kepala Sekretariat Presiden, Nanang Dj Priadi untuk memenuhi undangan Bawaslu pada, Jumat (4/4/2014) di kantor Bawaslu. Nanang diterima anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, didampingi Bernard D. Sutrisno dan Daniel Zuchron. Dalam kaitan ini, Ia pun menegaskan Mensesneg Sudi Silalahi telah memerintahkan Kepala Sekretariat Presiden, Nanang Dj. Priadi, untuk hadir memenuhi undangan Bawaslu pada Jumat (4/4/2014) kemarin di Kantor Bawaslu. Perwakilan Mensesneg itu pun telah diterima oleh anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak, Bernard D. Surtisno, dan Daniel Zuchron. Nanang Dj. Priadi, sebut Julian Aldrin Pasha, telah hadir memenuhi undangan Bawaslu pada Jumat (4/4/2014) lalu dan telah bertemu anggota Bawaslu seperti Nelson Simanjuntak, Bernard D. Sutrisno, dan Daniel Zuchron.

Sementara terkait dugaan pelanggaran kampanye, pada kesempatan itu, Julian Aldrin Pasha menegaskan bahwa Presiden SBY selalu senantiasa menghormati dan mematuhi aturan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 serta Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013.

Pada pelaksanaan kampanye kali ini, lanjut Julian Aldrin Pasha, Presiden SBY juga mulai menerapkan tertib administrasi dalam pengelolaan uang negara. “Dalam pelaksanaan kampanye Pemilu 2014, Presiden SBY menerapkan tertib administrasi dalam pengelolaan uang negara," sambung Julian Aldrin Pasha.

Presiden SBY mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit penggunaan dana kampanye pemilu. Presiden, tuturnya, juga mengundang BPK untuk mengaudit penggunaan dana kampanye pemilu.

Namun, tak hanya kepada Presiden, BPK diharapkan melakukan audit kepada pejabat negara lain yang merupakan pengurus partai. BPK, sambungnya, juga diharapkan mengaudit para pejabat negara dan jajaran pemerintahan yang aktif berkampanye agar tertib administrasi dalam pengelolaan atau penggunaan uang negara. “BPK juga diharapkan mengaudit para menteri dan jajaran pemerintahan yang aktif berkampanye demi tegaknya aturan dan tertib administrasi dalam penggelolaan dan penggunaan uang negara," papar Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha.

Seperti diberitakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu, Jumat (4/4/2014), berencana memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi terkait penggunaan fasilitas kepresidenan untuk kampanye Partai Demokrat.

Bawaslu telah menerima konfirmasi kehadiran pihak Partai Demokrat. Di dalam Undang-undang No.8 Tahun 2012 tentang pemilu legislatif, partai politik yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti saat berkampanye.

Tindakan Bawaslu memanggil Kepala Negara SBY ini merupakan tindak lanjut dari laporan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti. Ray Rangkuti melaporkan SBY kepada Bawaslu atas dugaan menggunakan uang negara ketika kampanye Partai Demokrat ke Lampung.

Ray Rangkuti menyebutkan, laporan ini mengarah pada dugaan penyalahgunaan uang negara, bukan fasilitas negara. Presiden SBY bertolak ke Lampung pada Rabu (26/3/2014) siang, setelah menggelar rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta.

Awalnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menyebut keberangkatan dan kepulangan Presiden SBY dibiayai pemerintah meski dalam kepentingan kampanye. Belakangan, Mensesneg Sudi Silalahi meralat bahwa biaya ditanggung partai. (jos/kom)

See Also

Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Rapat Paripurna DPR RI Setujui Program Dana Aspirasi
Pimpinan DPR RI Minta MKD Usut Tuntas Dugaan Gelar Doktor Palsu
jQuery Slider
Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.560.817 Since: 05.03.13 | 0.2044 sec