Hukum

Saksi Joko H. Hendra Sebut Bank Century Bermasalah Sejak 2005

Thursday, 03 April 2014 | View : 748

JAKARTA-SBN.

Bank Century yang didirikan pada 6 Desember 2004 ini merupakan hasil merger dari tiga bank yaitu Bank CIC International, Bank Pikko, dan Bank Danpac. Kemudian sejak 21 November 2008, bank ini telah diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan kemudian berganti nama menjadi PT. Bank Mutiara Tbk.

Bank Century disebut telah bermasalah sejak 2005. Gabungan tiga bank yakni Bank Pikko, Bank Danpac, dan Bank CIC yang kini berubah nama menjadi Bank Mutiara itu juga selalu masuk dalam pengawasan khusus Bank Indonesia (BI) sejak awal merger.

Hal tersebut diungkapkan mantan Direktur Treasury Bank Century Joko Hertanto Hendra yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Saksi Joko Hertanto Hendra, selaku mantan Direktur Treasury Bank Century membenarkan bahwa kondisi bank yang kini berganti nama sebagai Bank Mutiara cukup mengkhawatirkan sejak 2005 hingga 2007. “Waktu tahun 2005, kami merger kemudian permasalahan timbul. Setelah itu, tahun 2006 sampai 2007 berlanjut terus permasalahannya,” urai Joko Hertanto Hendra saat bersaksi untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Sepupu pemilik Bank Century, Joko Hertanto Hendra menjelaskan, permasalahan tersebut antara lain seperti surat-surat berharga (SSB) yang tidak memiliki nilai di pasaran dan giro wajib minimum (GWM) yang tidak mencukupi. Menurut Joko Hertanto Hendra, hal tersebut terus berulang dari 2005-2007, walau pada 2005 telah dibuat penjaminan atas SSB yang tak bernilai dengan uang tunai di Dresdner Bank of Switzerland sebesar US$ 220 juta.

Lebih lanjut Joko Hertanto Indra mengakui, Bank Century memang sudah dalam pengawasan Bank Indonesia (BI) sejak merger tiga bank dilakukan, yaitu antara Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko. "Atas permasalahan SSB, diminta untuk segera dijual atau diganti (atas saran BI)," beber Joko Hertanto Hendra.

Namun, lanjut Joko Hertanto Hendra, permasalahan terus berlanjut sampai akhirnya mengajukan repo aset dan bantuan likuiditas ke BI pada  2008. Hal itu diakibatkan Bank Century dikatakan kalah kliring. "Seingat saya (Repo) diajukan, mungkin sekitar Rp 100 miliar lebih. Semuanya disetujui," ungkap Joko Hertanto Hendra.

Seperti diketahui, diduga ada skenario dalam penyelamatan Bank Century hingga jumlahnya mencapai hampir Rp 7,4 triliun.

Mantan Direktur Treasury Bank Century Joko Hertanto Hendra, mengatakan sebenarnya bank tempat dia bekerja dulu sebenarnya hanya butuh Rp 1 triliun buat suntikan modal dan tidak menyeret bank lain ke dalam krisis. Dia mengaku tidak tahu bagaimana ceritanya dana talangan buat Bank Century melonjak sampai Rp 6,7 triliun.

Joko Hertanto Hendra yang juga pensiunan staf profesional marketing officer Bank Mutiara (dulunya Bank Century) mengaku tidak tahu kelanjutan pemberian dana bailout. Sebabnya adalah setelah Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik dan diambil alih Lembaga Penjamin Simpanan, kemenakan pemilik Bank Century, Robert Tantular, itu pun dipindahkan dari posisi awalnya. "Saya rasa waktu itu enggak perlu lebih dari Rp 1 triliun. Karena pembayaran kepada pihak ketiga juga tidal lebih dari Rp 1 triliun," beber Joko Hertanto Hendra saat bersaksi dalam sidang Budi Mulya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Satu demi satu tabir skandal Bank Century nampaknya mulai tersingkap. Dalam persidangan terdakwa Budi Mulya terungkap bahwa Bank Indonesia pernah menanam modal di bank yang saat ini bernama Bank Mutiara itu.

Fakta itu diungkap oleh mantan Direktur Treasury Bank Century, Joko Hertanto Hendra. Dia mengatakan saat itu ada sejumlah uang yang berada dalam rekening atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia.

Tetapi, Joko Hertanto Hendra yang masih kerabat pemilik Bank Century, Robert Tantular, mengaku tidak tahu berapa jumlah milik BI itu. "Yayasan BI pernah ada. Jumlahnya saya tidak ingat. YKK BI," ucap Joko Hertanto Hendra saat bersaksi dalam sidang Budi Mulya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Dalam kesaksiannya, Joko Hertanto Hendra menyebut beberapa pengusaha juga memiliki simpanan di Bank Century. Antara lain pengusaha Budi Sampoerna.

Kendati demikian, Joko Hertanto Hendra mengaku tidak tahu nasib simpanan milik YKK BI dan para pengusaha itu usai Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik dan diambil alih Lembaga Penjamin Simpanan.

Sementara itu, saat ditemui usai sidang, Jaksa Kemas Abdul Roni menyatakan dana YKK BI yang tersimpan langsung ditarik seluruhnya saat Bank Century tumbang.

Sayangnya, meski memiliki posisi cukup tinggi, dalam kesaksiannya selama sidang Joko Hertanto Hendra malah banyak mengaku tidak tahu. Terutama ihwal pengubahan secara mendadak peraturan rasio kecukupan modal dari Bank Indonesia supaya Bank Century masuk dalam persyaratan itu.

Dalam surat dakwaan milik terdakwa Budi Mulya dikatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan on site supervision yang dilakukan Bank Indonesia (BI) terhadap Bank Century dari tahun 2005, 2006, 2007 sampai 2008 menunjukan bahwa bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara tersebut telah mengalami masalah struktural sejak lama. Bahkan bagian Pengawas BI pernah merekomendasikan untuk menutup bank tersebut.

Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dewan Gubernur BI, dengan segala cara tetap berusaha menyelamatkan bank bobrok tersebut.

Jika berdasarkan surat dakwaan, skenario tersebut dimulai ketika terdakwa Budi Mulya selaku Deputi Gubernur BI Bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa yang mengetahui kondisi Bank Century, malah menemui Robert Tantular selaku salah satu pemegang saham Century sekitar akhir Juli 2008.

Kemudian pada 11 Agustus 2008, Budi Mulya menerima satu lembar bilyet giro Bank Century dengan nilai nominal Rp 1 miliar.

Setelah pemberian bilyet giro tersebut, pada 12 Oktober 2008, Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim selaku Dirut Bank Century menyampaikan permasalahan likuiditas dan meminta BI membantu likuiditas Bank Century kepada Siti Fadjrijah selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah dan Heru Kristiyana selaku Deputi Direktur Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB1) dan Pahala Santoso selaku Pengawas Bank DPB1.

Hingga akhirnya diberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) ke Bank Century sebesar Rp 689.394 miliar dalam dua tahap.

Padahal, dalam prosesnya dilakukan perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yang mensyaratkan pemberian FPJP. Di antaranya, angka Capital Adequacy Ratio (CAR) 8 persen. Tetapi diubah menjadi CAR hanya positif.

Namun perubahan aturan tersebut tetap dilanggar, karena CAR Bank Century sempat negatif.

Kemudian ketika pencairan tahap pertama dilakukanm belum ada penandatanganan akta perjanjian pemberian FPJP antara BI dan Bank Century. Sedangkan ketika pencairan FPJP tahap kedua dilakukan, belum ada pemeriksaan terhadap dokumen aset kredit yang akan dijadikan agunan.

Tidak hanya dalam pemberian FPJP, skenario juga terjadi ketika menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sehingga mendapatkan PMS.

Skenario dimulai ketika rapat pada 16 Nopember 2008, yang dihadiri oleh Sri Mulyani (Menkeu/Ketua KSSK), Boediono, Miranda, Muliaman Hadad, Siti Fadjrijah, Fuad Rahmany, Noor Rachmat, Poltak L. Tobing (LPS), Firdaus Djaelani (Kepala Eksekutif LPS) dan Suharno Eliandy (LPS).

Dalam rapat tersebut, Firdaus Djaelani mengatakan bahwa biaya menutup Bank Century lebih rendah dibandingkan harus menyelamatkannya.

Namun Boediono mengatakan, perhitungan Firdaus Djaelani hanya berdasarkan sisi mikronya saja, sehingga data tersebut diindahkan.

Sebaliknya, DG Bank Indonesia (BI) memerintahkan Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) untuk menyiapkan konsep Analisis Dampak Sistemik (ADS) Bank Century untuk dipresentasikan dalam rapat KSSK pada 19 Nopember 2008.

Tetapi pada saat rapat dengan KSSK, yang dipaparkan hanya gambaran umum kinerja perbankan di Indonesia, sehingga KSSK belum memutuskan bank Century berdampak sistemik sebagaimana diinginkan oleh BI.

Bahkan nampaknya BI memang memaksakan agar Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Terbukti, dari RDG pada 20 Nopember 2008, DG BI mengarahkan DPNP mempersiapkan kajian untuk mendukung alasan penetapan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Untuk mewujudkan keinginan DG BI tersebut ditempuh berbagai macam cara, termasuk menggunakan pendekatan psikologi pasar atau masyarakat dalam analisa dalam sistemik Bank Century. Tujuan agar dampak sistemik tidak terukur secara kuantitatif.

Bahkan memalsukan data untuk ditunjukan kepada KSSK, guna mendukung argumen Bank Century agar layak dikatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik, yaitu menggunakan data 19 Nopember 2008 dan dijadikan 20 Nopember 2008.

Selain itu, menghilangkan kajian yang dilakukan Halim Alamsyah dalam lampiran yang akan diserahkan ke KSSK dan LPS. Padahal dari kajian tersebut dinyatakan Bank Century tidak berdampak sistemik.

Penghilangan tersebut atas arahan terdakwa Budi Mulya dan Miranda, serta atas persetujuan seluruh anggota DG BI, termasuk Boediono.

Hingga akhirnya, pada rapat KSSK dengan Komite Koordinasi (KK) pada 21 November 2008, sekitar pukul 04.30 WIB, yang dihadiri oleh Sri Mulyani selaku Ketua KSSK, Boediono selaku anggota KSSK, Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK dan Arief Surjowidjojo selaku konsultan hukum, secara tiba-tiba diputuskan bahwa Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Selanjutnya meminta LPS melakukan penanganan terhadap bank tersebut.

Kemudian pemberian PMS terealisasi mulai 24 November 2008 sampai 24 Juli 2009 dan jumlahnya mencapai Rp 6.762.361.000.000. Padahal upaya penyelamatan tersebut terbukti tidak mampu membantu Bank Century, terlihat dari CAR per 31 Desember 2008, yang menurut hasil audit kantor akuntan publik Amir Abadi Jusuf & Mawan, masih dalam posisi negatif 22,29 persen. (mer/jos)

See Also

Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.688.342 Since: 05.03.13 | 0.1752 sec