Politik

Formappi: 83,8 Persen Rapor Merah Kinerja Buruk Anggota DPR

Thursday, 03 April 2014 | View : 1198
Tags : Dpr, Formappi

JAKARTA-SBN.

Kinerja mayoritas anggota DPR RI periode 2009-2014 masih buruk. Anggota DPR RI seharusnya menjadi wakil rakyat Indonesia di Parlemen. Namun, anggota dewan tak melakukan tugasnya dengan baik. Hal itu ditunjukkan dari nilai rapor versi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) untuk DPR RI.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memberikan rapor buruk terhadap 83,3 persen anggota DPR RI. Sebanyak 83,8 persen kinerja anggota DPR RI masih buruk. Berdasarkan penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) dari jumlah 519 anggota yang dinilai, 318 anggota Dewan atau 61,3 persen memperoleh nilai sangat buruk, kemudian diikuti 22,5 persen atau 117 anggota Dewan dinilai memperoleh rapor buruk. “Mayoritas anggota 61,3 persen mendapat nilai sangat buruk dan 22,5 persen mendapat nilai buruk. Jika yang sangat buruk dan buruk digabung maka 83,8 persen anggota DPR nilai kinerjanya buruk," ucap Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Sebastian Salang dalam pemaparan hasil studinya, di Gedung Juang, Cikini, Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Formappi juga merilis, masih ada anggota DPR RI yang mendapat nilai cukup, yakni 9,8 persen atau 51 anggota. Sementara yang mendapat rapor baik sebanyak 5,6 persen. Dari hasil temuan Formappi, hanya 0,8 persen yang nilai rapornya sangat baik dan hanya 5,6 persen yang memiliki nilai rapor baik. "Hanya 0,8 persen dari seluruh anggota DPR yang memiliki nilai rapor sangat baik dengan nilai delapan ke atas," beber Sebastian Salang.

Sebastian Salang menerangkan Formappi memakai enam indikator untuk mengukur kinerja DPR RI yakni melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil), menghadiri rapat-rapat komisi, melaporkan harta kekayaan, dan melaporkan kegiatan selama masa sidang dan reses, serta tingkat kehadiran.

Dari penelitian yang dilakukan, sebanyak 70 persen anggota DPR RI ternyata tidak melakukan kunjungan kerja ke dapil saat reses, 95 persen tidak memiliki rumah aspirasi, 80 persen tidak melaporkan harta kekayaan, dan 51 persen tidak melaporkan kegiatan selama masa sidang dan reses.

Adapun dalam menyampaikan gagasan atau aspirasi dalam rapat komisi cukup baik 85 persen dan tingkat kehadiran anggota DPR RI di Senayan cukup baik dengan nilai 85 persen.

Selain itu, Sebastian Salang menyebutkan, pihaknya juga fokus pada menilai kinerja komisi per komisi di DPR RI. "Nilai rata-rata setiap komisi sangat buruk. 3 Komisi dengan nilai terendah adalah Komisi VI, Komisi I, dan Komisi IX. Hanya 1 komisi yang mendapat nilai rata-rata yakni Komisi VII," jelas Sebastian Salang.

Terkait keaktifan dalam rapat komisi, nilai anggota DPR RI pun kurang baik. Sebanyak 78,4 persen anggota DPR RI, tingkat keaktifan bicaranya di bawah 40 persen.

Selain itu, Sebastian Salang memaparkan, semasa reses anggota DPR RI juga tak menggunakan waktunya untuk mendatangi Dapil mereka. Dari total anggota, hanya 11 persen yang melakukan kunjungan saat reses. "Mayoritas 70 persen anggota tidak melakukan kunjungan saat reses," imbuhnya.

Sebastian Salang mengungkapkan ada tiga penyebab jebloknya rapor anggota Dewan. Pertama, terkait hubungan anggota DPR RI dengan konstituen saat masa reses. Mayoritas anggota Dewan tidak mempunyai dokumen yang menjadi bukti kunjungan mereka ke daerah pemilihan (dapil) saat reses. “Mayoritas tidak memiliki dokumen. Nah bagi anggota DPR yang tidak memiliki, itu nilainya lain. Jadi yang tidak punya dokumen verifikasi kunjungan ke dapil kurang," tutur Sebastian Salang di Cikini, Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Kedua, variabel keaktifan anggota DPR. Formappi melakukan penilaian terhadap kinerja mereka selama 1,5 tahun. "Partisipasi dalam rapat," katanya.

Formappi melakukan riset untuk menghasilkan rapor anggota DPR RI pada periode 2012. Riset juga hanya meneliti 519 anggota dari total 560. Jumlah itu telah dikurangi anggota yang meninggal dan PAW. Pimpinan DPR RI juga tak dinilai karena basis penilaian adalah kerja komisi per komisi. Formappi melakukan kajian sejak tahun 2012 selama 1,5 tahun ke depan. Formappi menilai rapor anggota DPR RI pada tahun 2012 karena di tahun itu mereka menilai sebagai puncak dari seluruh keaktifan anggota DPR RI. “Tahun 2012, sebagai yang kita nilai, dari hasil penelusuran kami, tahun itu merupakan puncak keaktifan anggota DPR. Tingkat kehadiran paling tinggi di situ dan segi produktivitas paling tinggi juga, makanya kita ambil tahun 2012. Berbeda kalau 2014, sudah tahun politik di DPR kosong, mereka lebih banyak di Dapil, ini jadi tidak objektif," urainya.

Sebastian Salang menjelaskan penilaian dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber data dalam penelitiannya seperti dokumen resmi DPR RI, daftar hadir yang dimiliki komisi, risalah rapat komisi, dokumen fraksi, dokumen partai, dokumen anggota, dan situs milik anggota DPR RI selama tahun 2012. “Rapat dan konfirmasi yang dimiliki fraksi. Kita kroscek semua," sambungnya.

Adapun sumber data yang digunakan dokumen resmi yang digunakan seperti daftar hadir di komisi, risalah rapat komisi, dokumen fraksi, dokumen partai, dokumen anggota hingga website anggota Dewan.

Penilaian terakhir meliputi akuntabilitas keuangan dan kegiatan selama menjabat sebagai anggota dewan. "Akuntabilitas kegiatan bisa kita lihat dokumen yang dimiliki anggota, ada yang berupa buku, catatan, website, blog dan kita verifikasi ada nilai dan skor, dan itu lah nilai yang diperoleh anggota DPR," tuturnya.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) juga merilis rapor sembilan fraksi selain nilai anggota dewan untuk tahun 2012.

Fraksi Partai Golkar duduk di peringkat pertama dengan nilai rata-rata 5,75 diikuti Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan poin 5. “Hanya Fraksi Partai Golkar yang mendapat nilai 5,75 atau cukup, lalu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan nilai rata-rata 5," ungkap Koordinator Formappi Sebastian Salang dalam pemaparan hasil studinya di Gedung Juang, Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Dirinya menyampaikan, tujuh fraksi lainnya mendapat nilai jeblok karena mendapatkan nilai rata-rata antara 2 hingga 3 atau dengan predikat sangat buruk. "Tujuh fraksi hanya mendapat nilai rata-rata 2 hingga tiga atau sangat buruk," terangnya.

Rapor anggota DPR RI, menurutnya, harus dibedakan dengan survei opini publik tentang anggota DPR RI. "Rapor didasarkan pada data faktual yang diambil dari catatan kehadiran, dokumentasi sidang, dan laporan kegiatan DPR selama kurun waktu tertentu," pungkas Sebastian Salang.

Rapor yang dibuat Formappi tersebut menurut Koordinator Formappi Sebastian Salang, diharapkan menjadi bahan evaluasi diri bagi para anggota DPR RI. Selain itu, diharapkan pula rapor dari Formappi digunakan untuk mendorong perbaikan kinerja anggota DPR RI ke depan.

Dikabarkan sebelumnya, prestasi legislasi DPR RI kembali disorot karena dalam masa sidang 2013-2014, tak satu pun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dapat disahkan menjadi Undang-undang (UU). Ini membuktikan tugas legislasi dinomorduakan dan komitmen legislasi dari parlemen sangat rendah. “Jebloknya prestasi legislasi DPR salah satu sebabnya energi politik DPR habis untuk merespons hal-hal yang tidak terkait langsung dengan rencana kerja yang sudah disusun bersama. Mereka juga tidak fokus dalam menjalankan kerja legislasi," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Andi Syafrani, di Jakarta, Minggu (27/10/2013).

Menurut Andi Syafrani, orientasi kerja parlemen pun hanya pada kepentingan pribadi dan partai, terutama lebih sibuk menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2014, dan itu berimbas pada prestasi legislasi mereka yang terus tak mampu memenuhi target legislasi yang sudah dituangkan dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Ini menggambarkan rendahnya komitmen hukum para anggota dan DPR RI sebagai lembaga pembuat hukum.

Andi Syafrani menambahkan jebloknya prestasi legislasi parlemen juga mencerminkan hilangnya fungsi kontrol fraksi serta pimpinan DPR RI, terutama dalam mengelola dan menjalankan roda kerja kelembagaan. Anggota DPR RI pun seperti berjalan sendiri-sendiri dengan agenda pribadinya masing-masing. “Ini juga menggambarkan rendahnya komitmen kerakyatan DPR sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan kebutuhan rakyat melalui UU,” papar Andi Syafrani.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow, mengatakan jebloknya prestasi legislasi parlemen seperti sudah menjadi tradisi. Padahal kritikan tentang hal itu sudah sering disuarakan. Namun, tetap saja fungsi legislasi seakan-akan selalu dinomorduakan. Terlebih lagi saat ini menjelang pemilu, maka tugas legislasi bakal lebih diabaikan. “Saya sudah memperkirakan, bila kinerja legislasi anggota Dewan bakal kedodoran menjelang pemilu. Sebab mayoritas dari politisi Senayan sudah sibuk mempersiapkan diri untuk maju lagi dalam pemilu," kata dia.

Tidak heran, lanjut Jeirry Sumampow, bila tugas legislasi pun menjadi urusan nomor dua. Tugas itu dikalahkan oleh ambisi kembali lagi berkantor di Senayan. "Payah memang DPR ini. Sekarang sudah enggak fokus lagi mengurus kepentingan rakyat. Lebih banyak mereka urus persoalan partainya yang sedang dirundung masalah atau berpotensi bermasalah dan mengurus bagaimana menjadi anggota DPR lagi di pemilu nanti," urai Jeirry Sumampow.

Jeirry Sumampow menambahkan fakta tak ada satu pun UU yang bisa disahkan dalam masa sidang sekarang ini mencerminkan konsentrasi DPR RI memang bukan untuk kepentingan publik. Bila dalam masa tenang saja parlemen kedodoran memenuhi target legislasi, apalagi di saat mereka sekarang sibuk dengan urusan menjelang pemilu. Maka, sudah diperkirakan prestasi legislasi akan jeblok. “Ini cermin DPR tak lagi konsentrasi dengan tugasnya, tapi lebih banyak urus kepentingan partai dan kepentingan pribadinya. Inilah karakter anggota DPR kita menjelang akhir masa jabatan. Dan gejala seperti ini juga terjadi menjelang Pemilu 2009 yang lalu,” sambung dia.

Padahal kritikan demi kritikan sudah tak terhitung dilayangkan ke parlemen menyoroti jebloknya prestasi legislasi mereka. Tetapi, sepertinya mereka tuli dan tak mau introspeksi. Prestasi buruk legislasi pun terulang lagi. "Saya kira sekarang seluruh perhatian anggota DPR habis untuk hal-hal di luar urusan tugasnya sebagai wakil rakyat," ujar Jeirry Sumampow.

Peneliti Divisi Legislasi dan Pemilu Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Yurist Oloan, menyebutkan tidak adanya satu pun RUU yang mampu diselesaikan pada masa sidang I Tahun Sidang 2013-2014 dinilai sebagai dampak dari tahun politik. Para anggota DPR yang 90 persen di antaranya kembali bertarung di Pemilu 2014 makin malas bertugas di Senayan dan memilih memperbanyak konsolidasi pemenangan di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing. “Dan yang menghawatirkan, kemalasan seperti ini akan makin parah ketika pemilu makin dekat. Sulit berharap mereka benar-benar menjalankan peran sebagai wakil rakyat,” tukas Yurist Oloan.

Indikasi bahwa para anggota DPR RI makin sibuk untuk persiapan pemilu adalah minimnya tingkat kehadiran dalam rapat paripurna maupun rapat-rapat di komisi. Sangat sulit untuk sebuah rapat mencapai kuorum. Walaupun sebelum-sebelumnya juga sulit, untuk saat ini dipastikan alasannya seragam, yakni karena kepentingan pemilu. “Kalau dulu sulit kuorum, alasannya beda-beda. Tapi kalau sekarang, tidak hanya karena mereka mencalonkan kembali, tapi juga karena tugas-tugas partai untuk kemenangan di pemilu. Dan ini akan berlangsung hingga berakhirnya periode DPR ini," tandas dia.

Sayangnya, imbuh Yurist Oloan, tidak banyak yang bisa dilakukan terhadap kondisi ini. Belum ada mekanisme yang efektif di Dewan agar mereka bisa fokus bekerja selama satu periode. Soal tingkat kehadiran, misalnya, kendati telah ada aturan yang menyebut sekian anggota yang enam kali bolos sidang paripurna akan mendapat sanksi, disiasati dengan masuk pada kesempatan terakhir. Ataupun, lewat titip absen. Ratusan bangku kosong terlihat masih mewarnai Rapat Paripurna ke 21 DPR RI yang berlangsung di Gedung Parlemen RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (5/3/2014). (jos/sin)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.444.417 Since: 05.03.13 | 0.252 sec