Hukum

Wakapolri Kembali Diperiksa KPK

Tuesday, 09 Juli 2013 | View : 1652

JAKARTA-SBN.

Komisaris Jenderal Pol. Drs. N.S. yang menjabat Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) sejak 1 Maret 2011, kembali menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dalam kaitannya dengan  penyidikan kasus dugaan korupsi dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam proyek pengadaan simulator SIM yakni alat uji klinik pengemudi berkendara Roda dua (R2) dan Roda empat (R4) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri pada anggaran proyek tahun 2011 di plaza Gedung KPK, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2013).

Mantan Kadiv. Humas Polri (2009-2010) tersebut diperiksa oleh tim penyidik KPK sebagai saksi kasus perkara dugaan korupsi pengadaan simulator uji klinik SIM di Korps Lalu Lintas Mabes Polri. N.S. untuk dimintai keterangan bagi tiga tersangka, yakni mantan Wakil Kepala Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo, Direktur Utama PT. ITI, Sukotjo S. Bambang, dan Dirut PT. Cipta Mandiri Metalindo Abadi (CMMA), Budi Susanto. 

Selasa (9/7/2013) pagi tadi, N.S. dimintai keterangan sebagai saksi salah satu tersangka kasus simulator SIM, yakni mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo. “Saya dimintai keterangan memberi kesaksian untuk Brigjen Didik,” tutur N.S. yang mendatangi KPK sekitar pukul 09.00 WIB, Selasa (9/7/2013). Brigjen Pol. D.P. adalah mantan Wakil Kakorlantas Polri yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Pemeriksaan ini kedua bagi N.S. Sebelumnya, pada pemeriksaan pertama, N.S. dimintai keterangan untuk tersangka Inspektur Jenderal Polisi D.S., mantan Kepala Korlantas Polri.

“Pihak Polri siap memberi bantuan hukum kepada N.S.,” ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri (Kadiv Humas) Irjen. Pol. Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. “Kepala Divisi Hukum Polri wajib memberikan bantuan hukum untuk keperluannya,” sambung Kepala Divisi Humas Polri Irjen. Pol. Ronny F. Sompie di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/7/2013). “Secara institusi Polri memiliki Divisi Hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada seluruh anggotanya,” terang Irjen. Pol. Ronny F. Sompie. “Tugasnya untuk memberikan bantuan hukum kepada seluruh anggota Polri,” jelas Irjen. Pol. Ronny Franky Sompie.

Seusai terakhir diperiksa KPK dalam kasus sama sebagai saksi untuk tersangka mantan Kakorlantas dan mantan Gubernur Akpol Semarang, Irjen. Pol. D.S., 6 Maret 2013 silam, N.S. yang pernah menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri itu menyatakan pengadaan proyek simulator ujian klinik SIM pengemudi berkendara roda dua dan roda empat pada anggaran tahun 2011 di Korlantas Polri sudah dilakukan sesuai prosedur. Saat itu N.S. mengaku ditanya mengenai tugas preaudit proyek simulator yang disebut sesuai dengan Peraturan Presiden yaitu Perpres. No.54. 

Jenderal bintang tiga itu diperiksa selama enam jam dengan kapasitasnya sebagai mantan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. N.S. yang pernah menjabat Kepala Inspektorat Pengawasan Umum Polri dan pernah melakukan preaudit terhadap pengadaan tersebut, tidak menjelaskan kaitan dirinya dengan kasus itu. “Selama pemeriksaan yang berjalan hampir enam jam tersebut, saya banyak ditanya soal proses dan hasil audit Irwasum dalam menyelidiki kasus penyelewengan pengadaan alat simulator SIM di Korlantas Mabes Polri,” papar N.S.

KPK mencecar Wakil Kapolri, Komjen Pol. N.S. mengenai audit pengadaan proyek simulator ujian klinik SIM pengemudi berkendara roda dua dan roda empat pada anggaran tahun 2011 di Korlantas Polri. “Justru saya hadir bukan sebagai Wakapolri tapi Irwasum kaitan memenangkan lelang kemudian pre audit itu, menyetujui, mengenai lelang itu,” tutur N.S. usai menjalani pemeriksaan di plaza Gedung KPK, Jalan R.H. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2013). “Kaitannya dengan memenangkan lelang kemudian pre-audit, menyetujui, dan mengenai lelang (pemenangan PT CMMA),” aku N.S., usai diperiksa di plaza Gedung KPK, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2013) sekitar pukul 15.00 WIB. “Kita ingin tahu apa yang diminta keterangan, yang penting kita berharap semua segera tuntas dan transparan terbuka,” papar N.S.

“Dalam pemeriksaan Irwasum saat itu, pihaknya telah menemukan adanya kejanggalan soal proyek tersebut,” aku N.S. “Makanya Irwasum Polri saat itu mengeluarkan beberapa catatan untuk proyek tersebut,” imbuh N.S. “Sekali lagi bahwa tim pre-audit adalah menyetujui hasil PPK melaksanakan lelang dengan catatan. Begitu kan,” ujar N.S. “Catatan-catatan itu diberikan karena Irwasum pada waktu itu menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek simulator SIM tersebut terutama soal adanya penggelembungan harga barangnya,” tukas N.S. “Setelah ada masalah, maka institusi (Polri) segera memerintahkan propam Irwasum dan Bareskrim untuk melakukan penyelidikan itu yang paling penting,” ungkap N.S. “Ya itulah yang sedang diselidiki Polri saat itu. Bahwa ternyata wasritsus menemukan kemudian Kapolri kemudian Irwasum, Kaditpropam membuat sprin menyelidiki mengenai pelanggaran kode etik dan juga dugaan tindak pidana korupsi," tandas N.S.

Sebelumnya, dalam berkas surat dakwaan yang disusun oleh tim JPU pada KPK terhadap tersangka Irjen. Pol. D.S., terungkap bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menyebut kalau dana hasil korupsi dari proyek simulator SIM juga mengalir ke berbagai pejabat dalam struktural di Mabes Polri termasuk salah satunya, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) sebesar Rp 1,5 miliar. Seperti diketahui bahwa pada pengadaan proyek simulator ujian klinik SIM pengemudi berkendara roda dua dan roda empat dengan anggaran tahun 2011 di Korlantas Polri, Irwasum saat itu dijabat oleh Komjen. N.S. “Kapolri memerintahkan tim Irwasum Mabes Polri yang terdiri atas Wahyu Indra P., Gusti Ketut Gunawa, Grawas Sugiharto, Elison Tarigan, dan Bambang Rian Setyadi untuk melakukan preaudit terhadap proyek pengadaan simulator pada 7-9 Maret 2011,” ungkap JPU.

Dalam pre-audit itu dilakukan demo teknis simulator di hadapan Gusti Ketut Gunawan dan petugas BPK di pabrik PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) di Bekasi. Untuk memenangkan PT. CMMA sebagai pelaksana pekerjaan driving simulator berkendara roda dua dan roda empat pada anggaran tahun 2011 di Korlantas Polri, Budi Susanto meminta uang kepada direktur perusahaan subkontraktor PT. Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S. Bambang sebesar Rp 1,5 miliar untuk diberikan kepada Tim Irwasum. “Ketika itu Budi Susanto minta Rp 1 miliar untuk Irwasum dari Sukotjo S. Bambang. Uang itu, merupakan kompensasi atas jasa Irwasum yang telah meloloskan PT. CMMA sebagai pemenang tender proyek,” terang Jaksa Kemas Abdul Roni.

“Pada tanggal 10 Maret 2011, Direktur Utama PT. CMMA, Budi Susanto mencairkan uang senilai Rp 1,5 miliar,” papar Jaksa Kemas Abdul Roni. “Dana sebesar Rp 1,5 miliar tersebut diberikan kepada Tim Irwasum untuk memastikan pre-audit berjalan mulus,” tandas Jaksa Kemas Abdul Roni. Setelah menerima uang Rp 1,5 miliar tersebut, Tim Irwasum pun merekomendasikan PT. CMMA sebagai pemenang lelang pengadaan proyek simulator ujian klinik SIM pengemudi berkendara roda dua dan roda empat pada anggaran tahun 2011 di Korlantas Polri.

Mantan Irwasum Polri (2010-2011) mengaku dicecar soal dugaan mengalirnya dana sebesar Rp 1,5 miliar dari proyek pengadaan simulator SIM ke Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Namun, dugaan tersebut ia bantah. Menurutnya, “Aliran dana itu tidak ada,” kelit N.S. “Ya tidak ada. Itu tentunya akan ditanyakan pada mereka yang lain,” kilah N.S.

Mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Brigadir Jenderal Polisi D.P. disangkakan melanggar pasal penyalahgunaan wewenang dan perbuatan memperkaya diri sehingga merugikan keuangan negara dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun, sedangkan mantan Kakorlantas Mabes Polri, Inspektur Jenderal D.S. didakwa melanggar pasal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ant)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.997.165 Since: 05.03.13 | 0.2298 sec