Politik

Istana Bantah Gunakan Fasilitas Negara Berkampanye

JAKARTA-SBN.

Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha menegaskan, adalah tidak relevan apabila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai memakai fasilitas negara untuk kampanye. Sebab, sebagai Kepala Negara, pengamanan terhadap dirinya sudah menjadi hak-hak yang melekat selama menjabat. “Tidak relevan, saya kira bisa dipahami, bahwa ada pengecualian bagi Presiden karena ada hak-hak yang melekat. Dalam kampanye disampaikan bahwa pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecuali Presiden di manapun dia berada,” terang Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Julian Aldrin Pasha menjelaskan, SBY sendiri telah menyampaikan alasannya untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang digunakannya saat berkampanye ke beberapa daerah. Seluruhnya sudah merujuk pada aturan yang berlaku dan tidak akan dilakukannya jika memang dianggap tidak sesuai. "Kami sudah menyampaikan kepada BPK untuk komunikasi, untuk mengaudit apa yang telah dilakukan terhadap kampanye," beber dia.

Meski demikian, tambah Julian Aldrin Pasha, tindakan yang dilakukan SBY tidak serta merta dikatakan penggunaan uang negara. Walaupun saat berkampanye posisi SBY sebagai Ketua Umum partai, namun tidak bisa melepaskan jabatannya sebagai Presiden. "Posisi SBY sebagai Ketum tidak bisa lepas jadi Presiden, negara punya kewajiban untuk mengamankan. Ada fasilitas kesehatan, hak-hak protokoler, ini amanat UU, bahwa negara melindungi Presiden. Saya tidak bisa membayangkan Presiden berjalan sendiri tanpa ada perangkat melekat," pungkasnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah bahwa dirinya selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat telah menggunakan anggaran dan fasilitas negara untuk kepentingan kegiatan kampanye partai yang dipimpinnya, Partai Demokrat. SBY mengklaim selalu patuh pada aturan. “Saya sebagai pejabat negara tunduk kepada aturan yang berlaku. Itu juga saya laksanakan pada tahun 2009," cetus Kepala Negara ketika saat membuka dan menggelar rapat paripurna kabinet di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/4/2014), seperti dikutip dari situs presiden.

Menurut SBY, selama masa kampanye pemilihan umum, dia tak pernah menggunakan segala fasilitas yang biasanya digunakan dalam posisinya sebagai presiden, seperti penggunaan terminal di bandar udara, pengamanan oleh TNI dan kepolisian RI, dan fasilitas lainnya. "Supaya tidak ada dugaan yang aneh-aneh dan conflict of interest," tukas SBY.

Menurut SBY, larangan penggunaan fasilitas negara juga berlaku bagi pejabat negara selain dirinya. Pada pemilu 2009 lalu, SBY juga mengatakan mematuhi aturan ihwal larangan penggunaan anggaran dan fasilitas negara untuk berkampanye. "Aturannya sama, ketentuannya sama, dan saya mengindahkan aturan itu," ucap dia. "Itu aturan yang berlaku dan itulah yang saya patuhi," tandas SBY.

Selama rangkaian kampanye Pemilu 2014, Presiden SBY mengaku tidak menggunakan fasilitas yang biasanya digunakan sebagai presiden, seperti terminal di bandara dan instansi TNI dan Polri. Hal ini untuk menghindarkan dugaan miring dan konflik kepentingan.

Presiden SBY mengaku sudah berbicara langsung dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit penggunaan dana kampanye. Permintaan itu, sambung Kepala Negara, dilakukan agar masyarakat mengetahui tidak ada penyimpangan apa pun dalam penggunaan anggaran negara.

Presiden SBY juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dan Menteri Keuangan Chatib Basri untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan regulasi penggunaan dana kampanye, terutama ketika para pejabat negara melakukan kampanye pemilu.

Melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Presiden SBY meminta agar audit serupa juga dilakukan kepada para pejabat negara hingga tingkat Bupati dan Wali Kota. "Pastikan semua mendapatkan audit, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, termasuk pejabat negara lain. Saya ingin transparansi dan akuntabilitas kita junjung tinggi," tegasnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah telah melanggar peraturan pemilihan umum dengan menggunakan uang negara dan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye di berbagai daerah di Tanah Air. Bantahan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi di Medan, sebelum kegiatan kampanye akbar Partai Demokrat di Lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara.

Menurut Mensesneg Sudi Silalahi, pihaknya perlu memberikan penjelasan tersebut karena adanya sejumlah pemberitaan yang melanggar aturan pemilu dengan menggunakan anggaran negara dalam berkampanye.

Sudi Silalahi memastikan pemberitaan tersebut tidak benar karena tidak adanya penggunaan keuangan negara oleh Presiden SBY, baik untuk kepentingan kampanye maupun kegiatan lain yang tidak dibenarkan perundang-undangan. “Perlu saya jelaskan bahwa bapak presiden sangat taat pada aturan yang berlaku. Beliau tidak akan menggunakan anggaran negara untuk kepentingan kampanye atau kegiatan lain yang tidak dibenarkan," tuturnya, seperti diberitakan Antara, Jumat (28/3/2014).

Terkait dengan biaya pesawat dan akomodasi yang digunakan, Mensesneg memastikan penggunaan telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. “Kalau itu harus menggunakan dana kampanye partai, sepenuhnya dana itulah yang digunakan. Tidak ada satu pun anggaran negara yang digunakan," ucapnya.

Untuk memastikan tidak adanya penggunaan anggaran negara untuk kegiatan kampanye, pada akhir kampanye nantinya Presiden SBY akan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana yang digunakan. “Dengan demikian, akan dipastikan tidak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan," ujar Mensesneg.

Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga akan menjadikan proses kampanye capres dan cawapres pada 2004-2009 dan kampanye 2009-2014 yang telah mematuhi aturan-aturan tersebut, sebagai rujukan agar tidak terjadi kesalahan. "(Kampanye capres dan cawapres) itu sudah teraudit," kata Mensesneg, menegaskan.

Seperti diberitakan, Presiden SBY sempat dikritik berbagai pihak setelah Menko Polhukam Djoko Suyanto menyebut bahwa biaya penerbangan Presiden SBY untuk kampanye ditanggung negara. Belakangan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi meralat ucapan Menko Polhukam Djoko Suyanto dan menyatakan biaya pesawat untuk mengangkut Kepala Negara ketika bertolak ke daerah untuk kampanye ditanggung oleh partai.

Dikabarkan sebelumnya, dugaan pelanggaran ini sebelumnya sudah dilaporkan Lingkar Madani untuk Demokrasi (LIMA) Indonesia ke Bawaslu. Presiden SBY dituding menggunakan fasilitas negara saat berkampanye di Lampung pada 26 Maret 2014. LIMA menilai, pesawat yang digunakan oleh SBY dibiayai oleh negara.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan tidak akan memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dengan dugaan penggunaan fasilitas negara saat kampanye Partai Demokrat. Bawaslu memilih akan memanggil Sekretariat Negara (Setneg) dan Partai Demokrat. “Kami tidak akan memanggil itu (presiden), yang harus kita tanya adalah Partai Demokrat, dan Sekretariat Negara," kata Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak di Gedung Bawaslu, Jumat (28/3/2014).

Wakil Ketua lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, mengecam pemakaian fasilitas negara dalam kampanye Presiden SBY untuk Partai Demokrat. “Itu akibat Presiden aktif di partai politik, apalagi (sebagai) Ketua Umum,” kecam Busyro Muqoddas.

Menurut Busyro Muqoddas, karena Presiden SBY merangkap jabatan sebagai Pemimpin Partai Demokrat, Kepala Negara melakukan tindakan tak etis dan sulit membedakan fasilitas negara dan yang bukan fasilitas negara. “Sebagai juru kampanye, Presiden, dan Menteri-menteri membuktikan kurang pekanya (mereka) terhadap problem-problem korupsi,” pungkas Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas. (mer/tem/ant)

See Also

Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
Rapat Paripurna DPR RI Setujui Program Dana Aspirasi
Pimpinan DPR RI Minta MKD Usut Tuntas Dugaan Gelar Doktor Palsu
jQuery Slider
Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.560.812 Since: 05.03.13 | 0.2264 sec