Politik

Serangan Sayap PKS Ke Wagub DKI Dinilai Salah Alamat

JAKARTA-SBN.

Seperti dikabarkan sebelumnya, muncul penolakan kalau Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal itu bisa terjadi karena Gubernur saat ini, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa 'Jokowi', tengah bersaing dalam pemilihan presiden 2014. Jika terpilih, Jokowi akan menyerahkan tongkat kepemimpinan Ibu Kota kepada wakilnya tersebut.

Konon, survei Gema Keadilan PKS itu mewawancarai 300 orang secara tatap muka dan 1.289 orang mengisi kuisioner online. Pertanyaan yang diajukan terdiri atas pertanyaan terbuka dan tertutup kepada warga di lima wilayah Kota Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Sebanyak 93 responden menyatakan tidak siap dipimpin Basuki Tjahaja Purnama.

Pernyataan organisasi sayap Partai Keadilan Sejahtera Gema Keadilan yang menolak jika Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggantikan posisi Joko Widodo sebagai Gubernur, menuai reaksi beragam.

Direktur Eksekutif The Wahid Institute, Ahmad Suaedy, mengatakan penolakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta tidak relevan. Menurutnya, Basuki Tjahaja Purnama akan otomatis menjadi Gubernur karena sudah diatur dalam Undang-undang. “Tidak relevan karena dia kan sebelumnya sudah dipilih, dan sesuai undang-undang juga sudah pasti dia akan naik jabatan," katanya saat dihubungi, Sabtu (29/3/2014).

Ahmad Suaedy mengatakan, berdasar konstitusi, tidak ada yang perlu diperdebatkan soal Basuki Tjahaja Purnama akan memimpin Jakarta. Apalagi, dia sebelumnya terpilih menjadi Wakil Gubernur melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat. Karena itu, dia melihat jika penolakan tersebut merupakan dinamika perpolitikan yang lazim terjadi.

Terkait pemimpin nonmuslim, Ahmad Suaedy mengatakan terjadi perbedaan pendapat di kalangan orang Islam sendiri. Menurutnya, tidak semua orang Islam menolak jika harus dipimpin oleh orang yang tidak seagama dengannya. Dia juga mengatakan banyak penganut Islam yang tidak mempermasalahkan hal tersebut selama pemimpin itu bisa memberikan keadilan bagi warganya.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio menilai perdebatan yang terjadi sangat tidak menguntungkan bagi Jakarta. Menurutnya, perdebatan yang terjadi sangat tidak menguntungkan bagi Jakarta. ”Ini debat kusir yang tidak ada untungnya. Protes yang dilakukan Gema Keadilan terhadap Ahok, juga salah alamat,” kata Hendri Satrio dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (29/3/2014).

Menurutnya, berdasarkan Undang-undang, jika Jokowi kelak terpilih menjadi Presiden atau mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI, maka secara otomatis tampuk kepemimpinan DKI Jakarta akan jatuh ke pundak Wagub, Basuki Tjahaja Purnama. “Saya menilai serangan PKS itu salah alamat. Karena kalau mau marah, jangan marah pada Ahok,” tegas Hendri Satrio.

Karenanya, Hendri Satrio menegaskan, kalau mau marah jangan kepada Basuki Tjahaja Purnama. "Dia (Ahok) ini kan hanya ketiban pulung saja. Dia naik jadi Gubernur karena Jokowi jadi capres. Harusnya marah ke partai yang mencalonkan Jokowi (jadi capres). Itu pun kalau Gema Keadilan punya nyali,” ungkap Hendri Satrio.

Hendri Satrio juga mendorong Gema Keadilan untuk menjelaskan metode yang digunakan saat melakukan riset. “Hasil riset hingga 93 persen itu sangat dahsyat. Gema Keadilan perlu menjelaskan kepada masyarakat metode surveinya. Jangan sampai metode yang digunakan adalah metode pertanyaan jeruk makan jeruk sehingga hasilnya mutlak dan terarah," jelas Hendri Satrio.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengimbau agar serangan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui organisasi sayapnya, Gema Keadilan, yang menentang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta segera dihentikan. Dilanjutkannya, menurut Hendri Satrio, sebaiknya perdebatan ini diakhiri saja. Akan lebih baik dan hal yang paling ideal adalah jika berdebat soal program. ”Debat program sajalah. Ahok kan punya program, nah bila program tersebut tidak pas untuk Jakarta silahkan Gema Keadilan sampaikan keberatannya," paparnya.

Sebaliknya, Hendri Satrio menambahkan, Gema Keadilan juga jangan sungkan mengemukakan program mereka. Tentu saja program tersebut untuk kemajuan Jakarta secara keseluruhan. “Nah, Ahok juga harus memperbaiki komunikasi politiknya. Inilah perbedaan yang ada di Jakarta, tidak perlu terlalu reaktif,” tukasnya. (jpnn/tem)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.537.399 Since: 05.03.13 | 0.1542 sec