Politik

PKS Bantah Menolak Basuki Tjahaja Purnama Jadi Gubernur DKI

JAKARTA-SBN.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tidak pernah memberikan instruksi kepada organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda (Gema) Keadilan dan Benteng Muda PKS untuk menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi naik posisi menjadi Gubernur DKI, jika Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ terpilih menjadi Presiden RI ke-7.

"DPP maupun partai tidak pernah mengintruksikan kepada ormas atau sayap partai untuk melakukan survei atau bersikap menolak terhadap tokoh politik termasuk Ahok," ucap Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini usai diskusi "Siapa Dalang dan Wayang Capres 2014" di Cikini, Jakarta, Sabtu (29/3/2014).

Jazuli Juwaini mengungkapkan, ormas atau sayap PKS mempunyai otonomi sendiri. Mereka, lanjut dia, bisa menentukan sikap politiknya sendiri tanpa harus minta izin partai.

Jazuli Juwaini menambahkan, PKS tidak mungkin menghasut untuk menolak siapapun dalam dunia demokrasi. "Itu kan ormas punya otonomi sendiri, ya itu sikap mereka dan kami tidak mengetahui dan tidak diberi tahu. DPP itu selalu menghormati demokrasi," tandas Jazuli Juwaini.

Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak bereaksi berlebihan atas rilis Gema Keadilan dari PKS Jakarta dan Benteng Muda PKS.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin mengatakan rilis atas hasil survei itu bukan bermaksud menyerang Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sikap organisasi sayap PKS itu, tambah dia, juga tidak mewakili sikap PKS sebagai partai.

"PKS itu punya banyak organ yang masing-masing sering membuat kegiatan seperti survei," terang Selamat Nurdin ketika dihubungi pada Sabtu (29/3/2014).

Selamat Nurdin mengatakan partainya tak pernah ingin menyerang Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut dia, sayap PKS Gema Keadilan yang menyatakan menolak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta tak dimaksudkan untuk menyerang. "Saya yakin itu suasananya bukan untuk permusuhan," jelas dia.

Menanggapi reaksi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menantang PKS untuk meralat pernyataannya, Selamat Nurdin meminta agar kritik itu dijadikan sebagai masukan. "Anggap saja untuk introspeksi, selama ini PKS juga sering diserang tapi reaksinya tidak berlebihan," tegas Selamat Nurdin.

Menurut Selamat Nurdin, rilis tentang penolakan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta itu sebaiknya dianggap sebagai kritik. "Biar bagaimanapun mereka kan anak-anak Jakarta juga," tukasnya.

Namun PKS sebagai partai, sambung dia, tak pernah mempermasalahkan Ahok yang bakal naik menjadi Gubernur jakarta jika Jokowi lengser. "Kami semua berteman baik, dengan Gerindra juga tidak ada masalah," pungkasnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Igo Ilham, membenarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki keterkaitan dengan Gerakan Pemuda Keadilan. Dia pun mengakui jika kelompok tersebut memang sering mendapatkan pembinaan langsung dari kader-kader PKS. "Mereka (Gema Keadilan) memang sering berinteraksi langsung dengan kami, tapi tidak ada di dalam struktur partai," ujar dia saat dihubungi, Sabtu (29/3/2014).

Igo Ilham mengatakan, PKS memang membantu didirikannya Gema Keadilan. Hal itu, sambung dia, didasari oleh tujuan partai untuk menjangkau semua kalangan pemilih. Pendirian Gema Keadilan pun disebutnya untuk menjangkau kalangan pemuda. "Kalau kader PKS biasanya dakwahnya lewat pengajian, tapi kalau Gema Keadilan lewat nongkrong atau kumpul-kumpul," urai dia.

Namun, dia membantah jika survei yang digelar Gema Keadilan merupakan sikap resmi PKS terhadap Basuki Tjahaja Purnama.

Igo Ilham menegaskan PKS tidak memiliki kaitan sedikit pun dengan hasil survei yang dikeluarkan beberapa waktu lalu. "Kalau itu mungkin bisa ditanya langsung ke Gema Keadilan, karena itu bukan sikap partai," ucap dia.

Dia menyebutkan penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama dari Gema Keadilan merupakan realitas sosiologis yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, sikap tidak setuju itu bisa saja muncul di kalangan masyarakat lain. "Kan banyak kelompok yang berbasis suku, agama, kepemudaan, dan kalau ada penolakan ya itulah realitas sosiologisnya," lanjut dia.

Hanya saja, realitas sosiologis itu tidak bisa diterapkan sesuai dengan hukum. Karena itu, penolakan atau rasa tidak suka jika Basuki Tjahaja Purnam menjadi Gubernur tidak bisa dijadikan alasan kuat penolakan tersebut.

Menurutnya, PKS selalu mematuhi peraturan yang sudah diatur dalam Undang-undang. Dia pun menyatakan mendukung Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur karena memang merupakan aturan yang sudah memiliki kekuatan hukum. "Kami pasti mendukung semua yang sejalan dengan peraturan Undang-undang," tandas dia.

Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Triwisaksana mengatakan hasil survei yang menolak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta bukan merupakan pernyataan resmi partainya.

Sani menyebut kelompok Gerakan Pemuda Keadilan, Garda Keadilan, dan Benteng Muda PKS sebagai simpatisan PKS. Ia meminta Basuki Tjahaja Purnama menganggap pernyataan ormas itu sebagai masukan. “Itu masukan dari beberapa masyarakat Jakarta terhadap Pak Ahok. Tidak perlu gusar, terima saja masukan itu," kata Sani, sapaan akrabnya, Sabtu (29/3/2014).

Menurut Sani, partainya tidak mempermasalahkan isu suku, agama, ras, dan golongan dalam kepemimpinan. "Kami tidak ada masalah. PKS bisa bekerja sama dengan siapa saja untuk kepentingan bersama," lanjut Sani.

Dalam tubuh partainya sendiri, Sani menyebut tidak ada perdebatan mengenai hal ini. Ia menambahkan, partainya tidak bermasalah jika Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur.

“Pada prinsipnya, PKS mengikuti ketentuan Undang-undang,” imbuh Sani. “Kami tidak dalam kapasitas menerima atau menolak. Itu diatur dalam Undang-undang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Triwisaksana menegaskan partainya tidak bermasalah jika Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur.

Menurut pria yang biasa disapa Sani, pada prinsipnya, PKS mengikuti ketentuan Undang-undang. “PKS menerima apapun yang disampaikan Undang-undang terkait kemungkinan Pak Ahok menjadi Gubernur," katanya ketika dihubungi wartawan, Jumat (28/3/2014). "Kalau Undang-undang bilang demikian, kami pasti akan terima. Seperti ketika Pak Jokowi-Ahok menang, kami terima,” imbuhnya.

Sani juga mengatakan tidak masalah dengan gaya Basuki Tjahaja Purnama yang kerap blak-blakan bahkan tak jarang marah-marah. Sebab, menurutnya, gaya kepemimpinan itu personal, unik bagi masing-masing orang. Hal yang mesti dikritisi dari pemimpin adalah kebijakannya. "Kalau positif kami dukung. Kalau tidak, kami kritisi,” terangnya.

Seperti diberitakan, beberapa waktu lalu, organisasi sayap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menamakan diri Gerakan Pemuda Keadilan (Gema Keadilan), Garda keadilan, dan Benteng Muda PKS mengeluarkan pernyataan yang menolak Basuki Tjahaja Purnama naik jabatan dari Wakil Gubernur menjadi Gubernur DKI apabila Joko Widodo alias Jokowi mundur dan terpilih menjadi Presiden RI ke-7 dalam Pemilihan Presiden 2014.

Ketua Umum Gema Keadilan, Ronald Darmasyah, mengklaim bentuk penolakan ini bukan hanya datang dari pihaknya semata, melainkan pandangan warga masyarakat DKI Jakarta berdasarkan hasil survei Gema Keadilan pada 20-24 Maret 2014. Konon, survei itu mewawancarai 300 orang secara tatap muka dan 1.289 orang mengisi kuisioner online. Pertanyaan yang diajukan terdiri atas pertanyaan terbuka dan tertutup kepada warga di lima wilayah Kota Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Sebanyak 93 responden menyatakan Jakarta tidak ingin dan tidak siap dipimpin oleh figur seperti Basuki Tjahaja Purnama. Alasannya, keberatan dengan kinerja dan gaya komunikasi Basuki Tjahaja Purnama selama 1,5 tahun menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Basuki Tjahaja Purnama dinilai tidak simpatik, tidak berbudi pekerti, tidak berbudaya, dan beretika sebagai orang beragama. "Ahok juga dinilai biasa menyalahkan anak buah dan orang lain serta tidak menghormati pendapat orang," ketusnya.  (jpnn/tem)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.594.737 Since: 05.03.13 | 0.1669 sec