HAM

FUI Kota Bekasi Kepung Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka

Saturday, 22 Maret 2014 | View : 6133

BEKASI-SBN.

Puluhan aktivis Islam Forum Umat Islam (FUI) dan massa intoleran dari Front Pembela Islam (FPI) mengepung Gereja Katolik Paroki Santo Stanislaus Kostka yang berlokasi di Kampung Kalimiring RT02/RW04, Kranggan, Kelurahan Jatisampurna Kalimiring, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, provinsi Jawa Barat, Sabtu (22/3/2014). Ratusan massa intoleran dari organisasi massa FUI yang berpakaian serba putih itu memaksa gereja untuk disegel.

Gereja Katolik Paroki Santo Stanislaus Kostka di Kampung Kalamiring, RT02/RW04 Kranggan, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi dengan jumlah jemaat lebih dari 1000 (seribu) jiwa sudah mengantongi IMB yang diterbitkan oleh Bapak Walikota Bekasi, Rachmat Effendy dari Fraksi Partai Golkar. Bapak Walikota Bekasi juga sudah meletakkan batu pertama saat pembangunan gereja dimulai tanggal 14 April 2013 yang lalu. Paroki ini adalah pemekaran dari Gereja Katolik Paroki Santo Servatius, Kampung Sawah, Bekasi.

Kini Gereja menghadapi masalah karena ada kelompok massa yang bernama Forum Umat Islam (FUI) pimpinan Mujahid Salahuddin dan Muhammad Farid Rachmat yang menamakan diri "Kuasa Hukum Masyarakat Jatisampurna" menentang pembangunan gereja tersebut.

Sekitar 150 orang mendatangi gereja tersebut sekitar pukul 11.00 WIB dan memintanya untuk disegel, Sabtu (22/3/2014).

Dalam orasinya, massa FUI menyatakan bahwa dengan kemenangan pihak penggugat, pembangunan gereja haruslah dihentikan. Aksi tersebut pun langsung dihentikan oleh kepolisian setempat. Pihak kepolisian juga sudah menjaga dengan baik agar massa FUI tidak sampai mengganggu pembangunan gereja tersebut.

Menurut keterangan Atika, penasihat hukum pihak Gereja dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, saat kejadian berlangsung, ada sekitar 50 orang dari pihak gereja yang berada di lokasi.

Massa baru mulai bisa dikendalikan dan membubarkan diri pada pukul 12.30 WIB dengan bantuan pihak kepolisian termasuk dari Polres Bekasi dan Polsek Pondok Gede. "Penggugat adalah 13 warga yang memberikan kuasa ke LBH Muslim Indonesia. Dalam gugatan dalam hal penundaan, penggugat meminta penghentian pembanguanan tapi hakim memutus tidak perlu ada penundaan sehingga pembangunan masih bisa dilaksanakan. Walaupun, dalam pokok perkara gugatan diterima," terang Atika.

Akibat kejadian tersebut, para pekerja pun diliburkan untuk sementara waktu. Namun, pembangunan gereja akan dilanjutkan pada Senin (24/3/2014).

Adapun terkait dengan putusan PTUN Bandung tersebut, Atika menyatakan pihaknya berencana mengajukan banding.

Seperti diberitakan, sudah beberapa kali massa radikal ini  mengadakan aksi demonstrasi setelah sholat Jumat di depan kantor Wali Kota Bekasi menuntut pencabutan IMB gereja, antara lain demonstrasi massa radikal didepan kantor Walikota pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2013 yang lalu. Hingga saat ini pihak Pemda Kota Bekasi tidak menghiraukan protes kaum radikal tersebut.

Sebelumnya, ratusan warga yang mengaku dirinya warga Kranggan serta anggota organisasi massa dari Kota Bekasi berunjuk rasa di Jalan Diponegoro depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Kota Bandung, Kamis (20/3/2014). Massa radikal tersebut menuntut Majelis Hakim Pengadilan mengabulkan gugatan mereka menolak pemberian izin Wali Kota Bekasi atas pendirian Gereja Katolik Paroki St. Stanislaus Kostka, Kranggan.

Kamis (20/3/2014) adalah jadwal pembacaan putusan Majelis Hakim atas gugatan warga yang mengklaim dirinya warga Kranggan.

Pendemo berkumpul sambil menggelar panji-panji, menyanyi, dan berorasi.

Menurut Asep Syarifudin, salah satu pengunjuk rasa dari Aliansi Pergerakan Islam, dan Rusthan Nawawi dari Jatisampurna, para pendemo meminta hakim membatalkan izin pendirian tempat ibadah tersebut. "Majelis jangan jadi provokator. Kalau tidak dibatalkan izin itu, Jawa Barat akan bergolak, Bandung rusuh," ancam Asep Syarifudin saat berorasi di hadapan massa di Jalan Diponegoro, Kamis (20/3/2014).

Sebelumnya, belasan warga yang mengklaim dirinya warga Kranggan Pasar, Kecamatan Jatisampurna, menggugat Wali Kota Bekasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada Oktober 2013. Gugatan terkait dengan penerbitan izin atas pendirian Gereja Katolik Paroki St. Stanislaus Kostka di lingkungan warga Kranggan.

Gugatan warga kawasan Jalan Sawo RT02/RW04 itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Edi Firmansyah dalam sidang Kamis (20/3/2014) itu di hadapan para pihak tergugat dan sebagian massa penggugat.

Puluhan aktivis Islam memenuhi ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jabar di Jalan Diponegoro Kota Bandung. Massa mengikuti sidang lanjutan gugatan antara Forum Umat Islam (FUI) Kota Bekasi (penggugat) terhadap Pemkot Bekasi (tergugat) atas keluarnya IMB Gereja Katolik Paroki St. Stanislaus Kostka Kranggan yang berlokasi di RT02/RW04 Kelurahan Jatisampurna Kalimiring Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, provinsi Jawa Barat.

Usai sidang yang hanya berlangsung lima belas menit tersebut, FUI Kota Bekasi melalui penasihat hukumnya yang diwakili Ahmad Ardiyansyah, S.H. dari LBH Muslim Jakarta mengatakan bahwa Pemkot Bekasi dalam hal ini Wali Kota Bekasi harus membatalkan dan mencabut IMB untuk Gereja Katolik Paroki St. Stanislaus Kostka Kranggan tersebut.

Alasannya karena Wali Kota dinilai tidak cermat dalam mengeluarkan IMB tersebut sehingga menimbulkan cacat hukum.

Pihak FUI Kota Bekasi melalui penasihat hukumnya yang diwakili Ahmad Ardiyansyah, S.H. dari LBH Muslim Jakarta juga menyangkan di mana Pemkot Bekasi dengan mudah dan percaya terhadap data yang di ajukan panitia pembangunan gereja sehingga keluar IMB nya. Harusnya, tukas Ahmad Ardiyansyah, Pemkot Bekasi atau instansi terkait memverifikasi data faktual dilapangan dan mengolah data serta informasi yang ada sehingga tidak begitu saja percaya kepada pihak pengaju (panitia pembangunan gereja). Hal inilah yang dianggapnya Pemkot Bekasi tidak cermat.

Alasannya, pendirian Gereja Katolik Paroki St. Stanislaus dianggap tidak mendapat izin dari  para penggugat. Warga menilai pemenuhan syarat-syarat penerbitan izin gereja sarat manipulasi. Dengan dalih tanda terima pembagian uang dan sembako gratis, panitia pembangunan gereja mengumpulkan tanda-tangan, fotokopi KTP, serta foto warga. "Para penggugat dirugikan atas terbitnya keputusan tata usaha negara objyek sengketa (Gereja Stanislaus)," ujar Ketua Majelis Hakim Edi Firmansyah membacakan gugatan warga dalam sidang 13 Oktober 2013.

Atas gugatan warga, panitia pembangunan dan jemaat Gereja Katolik Paroki St. Stanislaus Kranggan langsung mengajukan diri sebagai tergugat intervensi saat sidang. Pasalnya, gugatan tersebut langsung berkaitan dengan kelangsungan tempat ibadah mereka.

Ketua Panitia Pembangunan Gereja Katolik St. Stanislaus, Binarsunu membantah tudingan manipulasi tanda-tangan dan persetujuan untuk syarat pendirian gereja di atas lahan 4.958 meter persegi itu. "Kami sudah menempuh sesuai prosedur peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006," katanya seusai sidang.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung membatalkan surat keputusan Wali Kota Bekasi tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Katolik Paroki St. Stanislaus Kostka Kranggan, Kota Bekasi. Kamis (20/3/2014), PTUN Bandung membatalkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Katolik Paroki Santo Stanislaus Kostka Kranggan. IMB itu digugat ormas FUI.

Majelis Hakim PTUN Bandung mengabulkan seluruh gugatan belasan warga Kranggan Pasar, Kecamatan Jatisampurna atas izin Wali Kota Bekasi untuk pembangunan Gereja Katolik Paroki St. Stanislaus, dalam sidang Kamis (20/3/2014). “Membatalkan surat izin pelaksanaan pembangunan Gereja St. Stanislaus Kostka Kranggan, agar tergugat mencabut surat izin pelaksanaan pembangunan Gereja St. Stanislaus Kostka," ujar Ketua Majelis Edi Firmansyah saat membacakan putusan dalam sidang, Kamis (20/3/2014). Majelis juga menolak eksepsi tergugat Wali Kota Bekasi dan tergugat intervensi pihak Gereja Katolik Paroki St. Stanislaus Kostka.

Dalam putusan hakim itu pihak gereja menduga ada tekanan dari FUI ke hakim. FUI ingin batalkan IMB itu karena diduga izin itu dipalsukan dalam mencari dukungan.

Dalam amar putusan, Majelis menyatakan terdapat dukungan warga berupa pemberian tanda tangan persetujuan atas pendirian Gereja Katolik Paroki St. Stanislaus Kostka tanpa paksaan. "Dukungan tersebut pun sudah diverifikasi tanpa iming-iming duit," kata Hakim anggota Alan Bashir.

Dalam amar putusan, Majelis juga menilai pihak Gereja Katolik Paroki St. Stanislaus Kostka dianggap melakuan tindakan tidak patut. Majelis menilai tidak patut atas cara pihak Gereja Katolik Paroki St. Stanislaus yang meminta persetujuan secara tidak terbuka dengan mendatangi rumah warga satu per satu. Sosialisasi, tandas Hakim anggota Alan Bashir, harus secara terbuka, bukan dengan cara sembunyi-sembunyi.

Majelis juga menilai pemerintah tidak melakukan apa pun maupun memfasilitasi sosialisasi pendirian Gereja Katolik Paroki St. Stanislaus Kostka. Hal itu memicu disharmoni. “Karena itu, Pemerintah (Kota Bekasi) telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dalam menerbitkan izin pendirian Gereja St Stanislaus sehingga cacat hukum. Dan oleh karenanya, gugatan para penggugat harus dikabulkan," cetus Hakim Alan Bashir.

Sebelum memvonis, majelis juga sempat membacakan perbedaan pendapat di antara hakim. Hakim anggota II Nelvi Christin berbeda pendapat dengan hakim Edi Firmansyah dan hakim Alan Bashir.

Hakim anggota II Nelvi Christin menilai prosedur perizinan pembangunan Gereja Katolik Paroki St. Stanislaus sejatinya sudah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Panitia Pembangunan Gereja, misalnya, jelas Hakim Nelvi Christin, telah meminta dukungan minimal 90 jemaat dan minimal 60 warga setempat. Dukungan tersebut, sambung dia, sudah diverifikasi tanpa ada yang keberatan. Kalaupun setelah verifikasi kesepakatan terjadi pencabutan dukungan, itu tak bisa dilakukan secara sepihak. "Prosedur sudah sah dilakukan sesuai dengan aturan berlaku. Dengan demikian, penerbitan izin pembangunan Gereja St. Stanislaus sudah memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik. Maka, gugatan penggugat harus ditolak," terang Hakim Nelvi Christin. Jika masih ada yang keberatan, pemerintah harus mengupayakan cara untuk menjaga keharmonisan.

Putusan majelis tak ayal membuat para jemaat Gereja Katolik Paroki St. Stanislaus yang duduk di salah satu lajur kursi pengunjung tercenung.

Sebaliknya, sejumlah warga kontra dan perwakilan ormas yang hadir di ruang sidang langsung bersukacita dan bertakbir. Para warga berjubah putih ini lantas mengabarkan putusan majelis kepada rekan mereka yang sejak pagi berdemo di luar gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Tergugat Wali Kota Bekasi keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang membatalkan surat izin Wali Kota Bekasi untuk pembangunan Gereja Katolik Paroki St. Stanislaus Kostka Kranggan, Kamis (20/3/2014). Wali Kota Bekasi yang melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gereja Katolik Paroki St. Stanislaus Kostka Kranggan pada 12 April 2013. "Kami akan banding," tutur penasihat hukum Wali Kota Bekasi, Sugiyanto, seusai sidang di PTUN Bandung, Kamis (20/3/2014).

Advokat Sugiyanto menilai putusan Majelis yang dipimpin Hakim Edi Firmansyah tersebut lahir dari pertimbangan yang melenceng. Majelis terlalu fokus menyoal prosedur dan sosialisasi pendirian Gereja St Stanislaus Kostka.

Padahal, lanjut advokat Sugiyanto, pembangunan gereja itu sudah didukung minimal 60 warga setempat penganut agama lain, seperti disyaratkan dalam aturan pendirian rumah ibadah. "Soal pemenuhan asas-asas pemerintahan yang baik, silakan hakim berpendapat. Tapi soal sosialisasi, itu soal teknis. Yang jelas, tak ada rekayasa, tak ada penipuan. Bagaimana bisa hakim menyebut sosialisasi pembangunan gereja mirip operasi intelejen," kata pengacara Sugiyanto.

Penasihat hukum penggugat, Haryadi Nasution, mengatakan putusan Majelis dalam pokok perkara jelas membatalkan izin mendirikan bangunan Gereja Katolik Paroki St. Stanislaus Kostka dan meminta Wali Kota Bekasi segera mencabut izin yang sempat dikeluarkannya. "Tapi kalau mereka banding, ya, kami juga akan maju lagi menghadapi," tukas pengacara dari LBH Muslim Indonesia itu.

Informasi penyegelan itu didapat dari sosial media Twitter dan banyak diteriakkan dalam Twitter. Para twitter menggambarkan situasi penggrebekan Gereja tersebut. Para twitter menginformasikan FUI dan FPI menutup Jalan Pasar Kranggan dengan motor. Jalan itu merupakan akses masuk ke Gereja Kranggan itu. Yang harus dipertanyakan adalah diperlukannya konsistensi dan bagaimana langkah tegas dari pemerintah untuk menghalau aksi tindakan anarkis serupa yang selalu muncul dan kerap kali terus terulang kembali.

"Pagi ini massa FUI/FPI menutup jln pasar kranggan dg motor, mrk brncana menyegel Gereja Stanislaus," itu tweet "@prastow, Sabtu (22/3/2014).

"Katanya @SBYudhoyono adl salah 1 tokoh yg dpt menjunjung toleransi beragama didunia, tp kok gereja katolik kranggan bekasi, terus2an di DEMO," ketik @MFANINATALIA.

"Jangan Bongkar Gereja kami, Gereja Kalamiring Kranggan. Kami jg masy Indonesia yg pny hak sama u/ beribadah. Dmn toleransi?," kata @A_Yhoanita.

"Lapor pak @SBYudhoyono pagi hari ada demo daerah jatirangga arah pasar kranggan didpn gereja tahap pembagunan. apakah itu disebut demokrasi?" kata @charloswinardi.

(met/jrg/tem/jos/theophilusbela)

See Also

Ridwan Kamil Tegaskan Organisasi Massa Dilarang Halangi Dan Hambat Ibadah
Ridwan Kamil Minta Maaf Soal Penghentian KKR Natal Stephen Tong
Menteri Agama Sayangkan Penghentian KKR Natal Stephen Tong Di Bandung
Teror Bom Di Gereja Katolik Medan
Tempat Ibadah Klenteng Harus Tertib Administrasi
Polisi Tetapkan 4 Tersangka Eksploitasi Anak Di Blok M
Rumah Ibadah Tak Punya IMB, Bukan Alasan Untuk Dibakar
Ormas Islam Bekasi Tolak Pembangunan Gereja Katolik Santa Clara
Ormas Islam Protes Perayaan Paskah Digelar Di Stadion
Pemkot Bekasi Relokasi Jemaat Gereja Beribadat Di Kuburan
Wali Kota Bogor Tegaskan Tidak Ada Pembongkaran Gereja GKI Yasmin
Qaraqosh Kota Kristen Terbesar Irak Dikuasai ISIS
ISIS Singkirkan Salib Dan Bakar Ribuan Manuskrip Kuno
Menteri Agama Sebut Ideologi ISIS Berlawanan Dengan Pancasila
HMI Sebut WNI Pendukung ISIS Adalah Pengkhianat Bangsa
Menteri Agama Minta Muslim Indonesia Tak Terpengaruh ISIS
Lukman Hakim Saifuddin Tak Resmikan Bahai Sebagai Agama
Televisi Lebanon Pakai Huruf Nun Demi Solidaritas Warga Kristen Irak
Militan ISIS Ledakkan Makam Nabi Yunus
Pemerintah Kaji Agama Baru Bahai
Militan ISIS Di Irak Bakar Gereja Berusia 1.800 Tahun Di Mosul
Milisi ISIS Kuasai Gereja Tertua Di Irak
Diultimatum ISIS, Warga Kristen Irak Dipaksa Masuk Islam Atau Dibunuh
Bupati Wonosobo Kritisi Kemenag Soal Kebebasan Beragama
Kapolri Larang Ibadah Di Rumah
jQuery Slider

Comments

Arsip :2016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.885.532 Since: 05.03.13 | 0.1964 sec