Politik

KPAI: Hampir Semua Parpol Libatkan Anak-anak Dalam Kampanye

Monday, 17 Maret 2014 | View : 764

JAKARTA-SBN.

Hari pertama kampanye pemilihan legislatif (pileg) yang berlangsung pada Minggu (16/3/2014) telah diwarnai sejumlah pelanggaran oleh partai politik (parpol) peserta pemilu. Salah satu pelanggarannya, parpol masih melibatkan anak dalam kampanye.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan hampir 12 partai politik melakukan pelanggaran terutama dengan melibatkan anak-anak dalam kampanye terbuka. Tim Pengawas Kampanye terbuka Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan pelanggaran aturan kampanye yang dilakukan hampir 12 partai politik terutama karena melibatkan anak-anak dalam kampanye terbuka yang diselenggarakan sejak hari Minggu (16/3/2014).

KPAI mencatat data pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik dalam kampanye rapat umum terbuka yang dilakukan pada Minggu (16/3/2014). KPAI menilai mayoritas partai politik banyak yang melibatkan anak-anak dalam kampanye terbuka. Ketua KPAI, Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan hasil pemantauan lembaganya ini akan langsung dikoordinasikan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperoleh penindakan lebih lanjut.

Menurutnya, penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik adalah hal serius yang butuh penanganan. Ketua KPAI, Asrorun Ni’am Sholeh menuturkan, KPAI telah mengingatkan jauh-jauh hari kepada partai politik calon anggota legislatif maupun penyelenggara Pemilu untuk tidak melibatkan anak-anak dalam kampanye. Dia menyayangkan tidak diperhatikannya masalah tersebut padahal menurut Asrorun Ni’am Sholeh sebelum kampanye, sosialisasi pelarangan pelibatan anak dalam kampanye terbuka sudah gencar dilakukan baik oleh KPAI maupun KPU sebagai penyelenggara pemilu. Untuk itu, KPAI membentuk pengawasan khusus untuk memantau kerawanan pelibatan anak dalam kampanye terbuka.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan maklumat agar seluruh parpol, caleg, jurkam, dan penyelenggara memastikan kampanye yang edukatif, memiliki komitmen bersama untuk mencegah penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik. Jika ada parpol yang memanfaatkan kegiatan politik, maka bisa dikenakan UU Perlindungan Anak. Baru kampanye akbar PKS di Stadion Gelora Bung Karno yang menunjukkan adanya anak-anak yang ikut dalam kegiatan politik tersebut. "Kepada seluruh parpol, caleg, jurkam, dan penyelenggara, agar memastikan kampanye yang edukatif, memiliki komitmen bersama untuk mencegah penyalahgunaan anak," tegas Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh kepada wartawan, Minggu (16/3/2014).

Ketua KPAI, Asrorun Ni'am Sholeh kembali mengingatkan, Pasal 15 UU Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik‎. Dalam pasal 87 UU yang sama, ada ancaman penjara 5 tahun dan denda Rp 500 juta untuk pihak yang melanggar. Ketua KPAI, Asrorun Ni'am Sholeh menegaskan, acaman pidana bakal diarahkan pada pihak manapun. Mulai dari calon legislatif (Caleg), peserta kampanya, sampai partai politik (Parpol) dengan menggunakan aturan pada UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dia menyebutkan ancaman Pasal 87 UU Perlindungan Anak bisa dijadikan alat mengajukan gugatan. Ancaman hukuman bagi yang terbukti melanggar berupa pidana penjara 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp 500 juta. “Setiap orang yang menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik itu diancam pidana. Sanksinya, dalam Pasal 87, diancam pidana penjara maksimal lima tahun dan atau denda berupa uang paling banyak Rp 500 juta. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak," ungkap Asrorun Ni’am Sholeh.

Ketua Divisi Monitoring dan Evaluasi KPAI M. Ihsan mengatakan, melibatkan anak-anak dalam pemilu melanggar Pasal 87 Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) No.23/2002 dan Peraturan KPU No.15/2013. Peraturan KPU, antara lain menyebutkan peserta pemilu maupun caleg dilarang memobilisasi anak-anak yang belum cukup umur untuk memilih dan mengenakan atribut partai.

Hasil monitoring pelaksanaan kampanye sejumlah partai politik, terbukti banyak pelanggaran terhadap perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun telah menyiapkan serangkaian gugatan terhadap pihak yang terbukti tidak mematuhi perlindungan anak. "Pesta demokrasi ini tak boleh menjadikan anak sebagai alat politik. Apalagi melibatkan dalam kampanye," beber Asrorun Ni'am Sholeh dalam keterangan resminya di kantor KPAI, Jakarta, Senin (17/3/2014).

Terkait temuan itu, lanjut dia, KPAI telah membentuk tim monitoring. Bekerja secara menyeluruh dalam memantau pelaksanaan tahapan pemilu yang berpeluang melanggar perlndungan anak. "Informasi dan bukti pelanggaran itu terus kami kumpulkan. Nanti segera disimpulkan dan lakukan tindakan," terangnya.

Dari informasi sementara, Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan, pelanggaran itu sangat kentara. Hampir semua partai melakukan pelanggaran tersebut. "Kami juga mendapat laporan langsung dari masyarakat, pemantauan di lapangan dan juga pemberitaan. Umumnya semua partai melibatkan anak kampanye. Tapi yang terbanyak PKS," tuturnya. “PAN dan PKB tidak terpantau melibatkan anak dan tidak ada laporan pengaduan masyarakat," tambah dia. Sedangkan partai lain, dia menyebutkan belum ditemukan secara pasti. Karena berlangsung kampanye dalam arena indoor. Sehingga tidak bisa dimonitoring secara mendalam.

Pelanggaran paling banyak terjadi pada kampanye PKS. Partai berlambang bulan sabit tersebut melakukan pelanggaran terhadap perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai yang paling banyak melibatkan anak-anak di dalam kampanye terbuka pada hari pertama Minggu (16/3/2014). Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh, Senin (17/3/2013) mengatakan yang paling banyak memperoleh pengaduan sehubungan dengan pelibatan anak-anak di dalam kampanye terbuka adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Jumlah tertinggi hasil pemantauan Tim KPAI dan pengaduan masyarakat terkait pelibatan anak dipegang oleh PKS,” ungkap Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh di Jakarta, Minggu (16/3/2014). "Partai yang paling banyak melibatkan anak-anak adalah PKS (Partai Keadilan Sejahtera)," imbuh Ketua Asrorun Ni'am Sholeh di Jakarta, Senin (17/3/2014).

Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, berdasarkan laporan yang masuk di Desk Pengawasan Penyalahgunaan Anak dalam Kegiatan Kampanye KPAI hingga pukul 18.00 WIB, hampir semua parpol masih melibatkan anak-anak dalam kampanye hari pertama. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto, mengatakan hal ini kepada wartawan, Minggu (16/3/2014) malam. “Resume pembaruan data pemantauan lapangan dan media oleh KPAI sampai malam ini menunjukkan, hampir semua parpol masih melibatkan anak-anak dalam kampanye hari pertama,” bebernya.

Menurut KPAI, PKS adalah partai yang terbanyak melanggar. Bayi pun bahkan sebagian diajak kampanye partai ini, baik di DKI Jakarta, Bantul, maupun di berbagai daerah lain. “Pelibatan anak oleh Hanura terjadi di Blitar, Jawa Timur. PKPI melanggar di beberapa titik kampanye,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, komposisi pelibatan anak oleh parpol berbeda-beda, ada yang kecil dan ada yang besar. Namun, kesimpulan saat ini baru berdasarkan pantauan lapangan dan media. KPAI belum memiliki data kuantitatif terkait kasus pelibatan anak dalam kampanye Pileg 2014.

Berdasarkan pemantauan lapangan, ada sejumlah kecil partai yang tidak tampak melibatkan anak pada kampanye hari pertama. Partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “PPP kami pantau, tetapi tidak terlihat ada anak-anak. Mungkin itu karena indoor (kampanye dilaksanakan di dalam ruangan tertutup) dan karena dalam rangka haul Gus Dur,” ucap Asrorun Ni’am Sholeh.

KPAI juga belum mengetahui apakah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melibatkan anak. Sejauh ini, anak tidak tampak di lapangan maupun media. Sedangkan untuk kampanye PAN dan PKB, menurut Asrorun Ni’am Sholeh tidak ditemukan melibatkan anak dan tidak ada laporan pengaduan masyarakat. "PKPI dan PBB tidak ada kampanye," katanya. “Berdasarkan jumlah tempat terjadinya pelibatan anak, rekor tertinggi dipegang PKS,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, calon anggota legislatif (caleg) PKS, Rohmani mengakui, partainya masih melibatkan anak dalam kampanye.  Menurutnya, hal itu sulit dicegah karena selama ini konstituennya menganggap kampanye sebagai ajang rekreasi keluarga. Apalagi, hari pertama kampanye kemarin adalah Minggu. “Bagaimana ya, kemarin kan Minggu, anak-anak umumnya diajak, sekalian kampanye sekalian jalan-jalan sama keluarga,” tuturnya.

Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Zulhermansyah mengatakan partainya tidak menjadikan anak sebagai peserta kampanye. Anak dibawa lanjut Zulhermansyah karena jika ditinggal di rumah tidak ada yang menjaga. "Alasan mereka membawa anak-anak hampir sama karena hari libur, kemudian tidak ada pembantu, susah ninggalin dan gak kayak dulu yang ada berantem-berantem," jelasnya. (det/tri)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.446.137 Since: 05.03.13 | 0.324 sec