Agama & Masyarakat

Pemerintah Tegaskan Ambil Alih Sertifikasi Halal Dari MUI

JAKARTA-SBN.

Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan penetapan sertifikasi halal produk makanan dan minuman yang selama ini dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi kewenangan pemerintah. Dia mengatakan MUI hanya sebagai pemberi rekomendasi. "Kalau MUI diberi wewenang tunggal, nanti ada kecemburuan di organisasi masyarakat lainnya," tegas Menag Suryadharma Ali ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (3/3/2014).

Bila wewenang diberikan bebas di seluruh ormas Islam, sambung Menag Suryadharma Ali, pemerintah justru sulit mengaturnya. Menurut dia, penetapan sertifikasi oleh pemerintah justru melindungi masyarakat. Apalagi, imbuh Suryadharma Ali, yang berhak menjalankan Undang-undang adalah pemerintah, bukan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tidak ada ormas sebagai pelaksana Undang-undang.

Menag Suryadharma Ali mengatakan memang lembaga yang menetapkan sertifikasi halal masih menjadi perdebatan antara MUI dan pemerintah saat membahas Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal di parlemen.

Hingga saat ini, belum adanya kesepakatan lembaga mana yang menerbitkan sertifikasi halal menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antar lembaga yaitu antara Depag dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena UU Halal tersebut nantinya akan mengeliminasi peran lembaga audit sertifikasi halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI), yang sudah berpengalaman selama 20 tahun terakhir ini dan telah menerbitkan lebih dari 11.500 sertifikasi halal dari 80.000 jenis produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia biologik dan produk rekayasa genetika yang diijinkan beredar di Indonesia. Ke depan, rencananya Depag akan mengambil alih peran lembaga audit sertifikasi halal yang selama ini dipegang dan dilaksanakan oleh LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI.

Selain itu, ujar dia, MUI meminta sertifikat halal bersifat wajib, sedangkan pemerintah menginginkan sukarela. "Kasihan usaha kecil yang belum mampu mengajukan sertifikasi karena alasan biaya," katanya. Dia khawatir perekonomian kecil menjadi tersendat ketika diwajibkan.

Dia mengatakan nanti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yakni lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi obat dan makanan akan ditunjuk mengelola sertifikasi halal. Namun, kata dia, perlu ditambah auditor halal.

Menag Suryadharma Ali belum memprediksi pengeluaran dan penerimaan negara bila penetapan sertifikat halal ditentukan oleh pemerintah.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan pungutan oleh MUI dalam sertifikasi produk halal tak masuk ke kas negara. Majelis, lanjut Suryadharma Ali, tak berkewajiban menyetorkan uang pungutan kepada pemerintah karena aturannya pun tak ada. “Mereka itu swasta, tidak berdasarkan Undang-undang,” tambahnya.

Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal yang kini sedang dibahas pemerintah dan DPR RI berniat merancang badan sertifikasi halal berada di bawah Kementerian Agama.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bachrul Hayat mengatakan, dengan sistem model baru ini, bukan berarti Majelis Ulama Indonesia tak dilibatkan. Bachrul Hayat mengatakan meskipun sertifikasi halal tak dilakukan sepenuhnya oleh MUI, Kementerian tetap melibatkan MUI. MUI akan tetap memberikan fatwa halal atau tidak halal dalam sidang halal sebelum sertifikasi diberikan. "MUI tetap ditempatkan dalam aspek syariatnya. Setelah diaudit, ada sidang penetapan halal atau tidak halal, di situ MUI dilibatkan," jelas Bachrul Hayat saat dihubungi, Minggu (2/3/2014).

Selain memberi fatwa halal, Sekjen Kemenag Bachrul Hayat mengatakan MUI juga berperan dalam mengontrol para auditor produk halal. MUI, menurut Bachrul Hayat, nantinya bertanggung jawab menerbitkan sertifikasi para auditor halal.

Lembaga yang di bawah Kementerian Agama, menurut Bachrul Hayat, akan mengurusi proses yang lebih teknis. Mulai dari menerima berkas administrasi, audit, dan menerbitkan sertifikat halal.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bachrul Hayat mengatakan jika sertifikasi dilakukan lembaga publik di bawah Kementerian, maka biaya sertifikasi juga akan diatur rinci. "Lembaga publik itu terikat dengan sejumlah aturan. Harus ada peraturan pemerintah di bawah undang-undang untuk memungut biaya berapa pun dari publik. Aturannya bukan selevel peraturan menteri saja," papar Bachrul Hayat ketika dihubungi, Minggu (2/32014).

Pungutan itu nantinya, menurut Bachrul Hayat, akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masuk ke kas negara. Selain menyetor PNBP, lembaga sertifikasi di bawah pemerintah juga akan mendapat biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam RUU Jaminan Produk Halal, pemerintah mengusulkan agar sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga pemerintah. Bachrul Hayat mengatakan, dengan bentuk lembaga pemerintah, penyelenggaraan sertifikasi lebih terjamin dari sisi operasional dan akuntabilitas. "Jadi, lebih dijamin karena Pemerintah menjamin biaya operasionalnya seperti kantor, pengembangan sistem dan sarana, supaya terjamin akuntabilitasnya," jelas Bachrul Hayat.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta pemerintah tak mencaplok kewenangan mengeluarkan sertifikat halal yang selama ini dipegang MUI. Din Syamsuddin mengklaim proses sertifikasi halal di MUI sudah berjalan baik dan urusan halal-haram hanya bisa ditentukan MUI.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menolak berbicara panjang lebar terkait dengan dugaan jual-beli sertifikat halal di lembaga yang baru dia pimpin itu. Alasannya, jabatannya sebagai orang nomor satu di MUI belum definitif. "Saya baru ketua defenitif hingga 4 Maret nanti, jadi jangan ditanya soal itu," katanya setelah membuka Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-28 di kampus Muhammadiyah Palembang, Jumat (28/2/2014).

Menurut Din Syamsuddin, untuk sementara, persoalan tersebut diserahkan kepada Amidhan Shaberah, yang dia sebut sebagai orang sangat tepat jika ditanya soal sertifikat halal. "Kami serahkan semuanya pada Pak Amidhan," pungkasnya. (tem/ant)

See Also

Klaim Keraton Agung Sejagat Purworejo
Gubernur Jawa Tengah Minta Usut Munculnya Keraton Agung Sejagat
Polres Purworejo Akan Klarifikasi Keraton Agung Sejagat
Kapolri Sebut Teringat Insiden Sweeping Sabuga Bandung
MUI Bantah Buat Spanduk Tolak Natal Di Pangandaran
Lepas Santri Ke Luar Negeri Di Momentum Hari Santri
Pesan K. H. Aniq Muhammadun Dalam Halalbihalal UMK
Forkopimda Kabupaten Demak Gelar Halal Bi Halal
Mahasiswa UMK Kembangkan Kap Lampu Bertema Kebangsaan Dan Pluralisme
Danpos-Babinkamtibmas Kebonagung Bersinergi Amankan Perayaan Kebaktian
Dandim 0716/Demak Tarling Perdana Bersama Bupati
Kodim 0716/Demak Dan GP Ansor Milik Warga Demak
Tangkal Radikalisme, Babinsa Bangun Komunikasi Dengan GP Ansor
Menangkal Gerakan Radikal Teroris Kaum Perempuan: Belajar Dari Sunan Kudus
Kepedulian Babinsa Kodim 0716/Demak Terhadap Tokoh Agama
Ngalap Berkah, Dandim 0716/Demak Ruwahan Dan Kirab Budaya
Bersama Bupati, Dandim 0716/Demak Buka Acara Tradisi Megengan Guna Menyambut Bulan Suci Ramadhan
Kasdim 0716/Demak Hadiri Musyawarah Tamir Masjid Agung Demak
Danramil 03/Wonosalam Komsos Dengan Toga, Tomas, Dan Toda
Nuansa Religius Warnai HUT Kabupaten Demak Yang Ke-515
Selamat Jalan Bang Indra Sahnun Lubis
UGM Tolak Usul Penerimaan Mahasiswa Lewat Kemampuan Baca Kitab Suci
Kodim 0716/Demak Gelar Doa Bersama Pada 171717
Dandim 0721/Blora Ajak Warga Blora Doa Bersama
Ulama NU KH Hasyim Muzadi Wafat Kamis Pagi
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.802.265 Since: 05.03.13 | 0.1361 sec