Agama & Masyarakat

Menkes Desak Pemerintah Tunda Pembahasan RUU Jaminan Produk Halal

JAKARTA-SBN.

Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., M.P.H. mendesak pemerintah menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal karena pemerintah hingga kini belum memiliki lembaga yang layak untuk mengeluarkan sertifikat halal secara resmi. "Di negara lain, sertifikat yang diakui itu harus dari pemerintah atau badan khusus yang dibentuk untuk sertifikasi. Tak ada yang seperti Majelis Ulama Indonesia," ucap Nafsiah Mboi saat ditemui di Istana Negara, Jumat (28/2/2014).

Kementerian Kesehatan sejak awal keberatan dengan aturan produk halal yang nantinya hendak mewajibkan produk makanan dan obat mendapatkan sertifikat halal. Keberatan Kementerian Kesehatan juga akibat tak pernah diajak membahas RUU tersebut. "Baru-baru ini diajak membahas, itu pun karena kami minta," ujar Nafsiah Mboi.

Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., M.P.H. mengklaim tak mempersoalkan perihal penentuan halal atau tidak halalnya suatu produk. Kementerian lebih berfokus pada lembaga atau pihak yang memberikan sertifikat. RUU tersebut harus jelas menunjuk pemerintah atau lembaga khusus yang resmi mengeluarkan, termasuk perihal pembayaran.

Menkes Nafsiah Mboi juga menilai, hal penting bukan halal atau tak halal yang adalah tolak ukur agama. Penetapan yang lebih penting kelayakan dan keamanan produk. "Kalau makanan gampang diperiksa. Kalau obat dan vaksin bagaimana? Yang penting masyarakat selamat."

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan sertifikat halal harus dikeluarkan pemerintah atau lembaga khusus. Menurut dia, di negara lain sertifikat seperti itu dikeluarkan badan khusus. “Tak ada yang seperti Majelis Ulama Indonesia,” kata Nafsiah di Istana Negara, Jumat (28/2/2014).

Lembaga khusus itu, sambung Menteri Nafsiah Mboi, bertanggung jawab terhadap kelayakan dan keamanan produk. Selain itu, lembaga khusus yang dia maksud juga bertugas untuk mengurusi pembayaran dalam proses pengurusan sertifikat halal.

Selama ini, sertifikasi produk halal berada di tangan MUI. Pemerintah berencana membentuk badan baru untuk menangani sertifikasi tersebut. Rencana itu dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang masih dibahas bersama DPR RI.

Hingga saat ini, belum adanya kesepakatan lembaga mana yang menerbitkan sertifikasi halal menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antar lembaga yaitu antara Depag dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena UU Halal tersebut nantinya akan mengeliminasi peran lembaga audit sertifikasi halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI), yang sudah berpengalaman selama 20 tahun terakhir ini dan telah menerbitkan lebih dari 11.500 sertifikasi halal dari 80.000 jenis produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia biologik dan produk rekayasa genetika yang diijinkan beredar di Indonesia. Ke depan, rencananya Depag akan mengambil alih peran lembaga audit sertifikasi halal yang selama ini dipegang dan dilaksanakan oleh LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI.

Wakil Ketua Komisi Agama DPR RI, Mahrus Munir, mengatakan penetapan sertifikasi halal tak bisa hanya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Penetapan halal, kata dia, harus melibatkan sejumlah lembaga. "Kalau hanya MUI sendiri, kalau ada apa-apa tak ada yang bisa tanggung jawab," jelas Mahrus Munir saat dihubungi, Kamis (27/2/2014).

Menurut Mahrus Munir, penentuan sertifikat halal yang sudah dilakukan MUI sejak 20 tahun lalu tak bisa lagi dipertahankan. Model ini, imbuh dia, mengandung banyak kelemahan seperti tak adanya audit dalam pemberian sertifikasi halal.

Selain itu, lanjut Mahrus Munir, negara tak bisa turut campur bila ternyata ada proses yang tak sesuai ketentuan dalam pemberian sertifikat. "Kalau ada insiden dalam jaminan halal, negara tak bisa berbuat. MUI juga bukan lembaga negara, jadi pada siapa bisa dituntut,” tukas Mahrus Munir.

Politikus Demokrat ini mengatakan pelibatan pemerintah melalui lembaga khusus yang menangani sertifikat halal akan membuat sertifikasi lebih akuntabel. Selain itu, pemakai jasa juga akan lebih mudah karena bisa langsung mengurus cek laboratorium pada satu lembaga. Begitu pula dengan proses pendaftaran, sertifikasi, dan pengawasan. "Kalau selama ini MUI akukan sendiri, siapa yang mengawasi. Kalau ada insiden siapa yang bertanggung jawab?" dia bertanya.

Pelibatan pemerintah dalam penetapan sertifikasi halal, sambung Mahrus Munir, juga perlu agar pengelolaan keuangannya lebih terbuka. Selama ini, pengelolaan uang di MUI tak bisa dipertanggungjawabkan ke negara lantaran lembaga itu bukan lembaga pemerintahan.

Saat ini, penetapan sertifikasi halal ini masih dibicarakan dalam rapat panja RUU Halal. RUU ini terhenti lantaran MUI sulit menerima pelibatan pemerintah.

Mahrus Munir menganggap keberatan MUI ini lantaran merasa memiliki kewenangan penuh dalam penetapan halal. Padahal, terang Mahrus Munir, pemerintah sangat perlu dilibatkan sebagai pertanggungjawaban atas lahirnya Undang-undang.

Namun, Fraksi Partai Amanat Nasional Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menolak usulan mayoritas fraksi yang ingin Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengakhiri monopoli kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Amran, politikus PAN, peran MUI justru harus diperkuat. "MUI sudah memiliki pengalaman 29 tahun serta mempunyai sarana dan prasarana dalam menangani produk halal, karena itu kewenangannya jangan dialihkan atau dihilangkan," kata Amran melalui telepon selulernya, Jumat (28/2/2014).

Amran melanjutkan, fraksinya ingin agar MUI tetap memiliki kewenangan atas semua proses pembuatan fatwa dan penerbitan sertifikasi halal. "Posisi pemerintah cukup dalam hal pengawasan dan penindakan di lapangan," tambahnya.

Setelah terungkapnya kasus label halal yang melibatkan MUI, fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), serta fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat bila sertifikasi halal dikelola sebuah badan di bawah naungan Kementerian Agama. Nantinya, MUI berperan memberikan standar kerja badan maupun auditornya. Misalnya memberikan rekomendasi kepada auditor tentang fatwa halal sebuah produk. Badan ini juga meneken sertifikasi halal bersama MUI.

Atas rencana tersebut, Amran berpendapat, jika tugas MUI hanya memberikan rekomendasi terhadap badan tersebut, maka rekomendasi itu bisa saja ditolak pemerintah. Begitu pula bila pemerintah melalui badan tersebut ikut meneken sertifikasi halal, bisa menimbulkan persepsi yang berbeda pada setiap produk. "Kami ingin menengahi, jangan sampai ada dualisme keputusan," pungkas dia. (tem/ant)

See Also

Klaim Keraton Agung Sejagat Purworejo
Gubernur Jawa Tengah Minta Usut Munculnya Keraton Agung Sejagat
Polres Purworejo Akan Klarifikasi Keraton Agung Sejagat
Kapolri Sebut Teringat Insiden Sweeping Sabuga Bandung
MUI Bantah Buat Spanduk Tolak Natal Di Pangandaran
Lepas Santri Ke Luar Negeri Di Momentum Hari Santri
Pesan K. H. Aniq Muhammadun Dalam Halalbihalal UMK
Forkopimda Kabupaten Demak Gelar Halal Bi Halal
Mahasiswa UMK Kembangkan Kap Lampu Bertema Kebangsaan Dan Pluralisme
Danpos-Babinkamtibmas Kebonagung Bersinergi Amankan Perayaan Kebaktian
Dandim 0716/Demak Tarling Perdana Bersama Bupati
Kodim 0716/Demak Dan GP Ansor Milik Warga Demak
Tangkal Radikalisme, Babinsa Bangun Komunikasi Dengan GP Ansor
Menangkal Gerakan Radikal Teroris Kaum Perempuan: Belajar Dari Sunan Kudus
Kepedulian Babinsa Kodim 0716/Demak Terhadap Tokoh Agama
Ngalap Berkah, Dandim 0716/Demak Ruwahan Dan Kirab Budaya
Bersama Bupati, Dandim 0716/Demak Buka Acara Tradisi Megengan Guna Menyambut Bulan Suci Ramadhan
Kasdim 0716/Demak Hadiri Musyawarah Tamir Masjid Agung Demak
Danramil 03/Wonosalam Komsos Dengan Toga, Tomas, Dan Toda
Nuansa Religius Warnai HUT Kabupaten Demak Yang Ke-515
Selamat Jalan Bang Indra Sahnun Lubis
UGM Tolak Usul Penerimaan Mahasiswa Lewat Kemampuan Baca Kitab Suci
Kodim 0716/Demak Gelar Doa Bersama Pada 171717
Dandim 0721/Blora Ajak Warga Blora Doa Bersama
Ulama NU KH Hasyim Muzadi Wafat Kamis Pagi
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.009.816 Since: 05.03.13 | 0.5353 sec