Hukum

Bantah BAP Sendiri, Hakim Ancam Tahan Dirut Pertamina

JAKARTA-SBN.

Ir. Galaila Karen Agustiawan yang kini menjabat Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) sejak tahun 2009 lalu sempat diancam majelis hakim karena dianggap memberikan kesaksian palsu dalam persidangan kasus SKK Migas, dengan terdakwa mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R)., di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Sejumlah keterangan yang disampaikan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Ir. Galaila Karen Agustiawan saat bersaksi dalam persidangan, Selasa (4/3/2014), berbeda dengan pernyataannya yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Majelis Hakim menilai, keterangan Karen Agustiawan sangat berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan di depan penyidik KPK. Keterangan yang berbeda antara soal adanya pemberian dan permintaan uang oleh Jhonny Allen dan Sutan Bathoegana. "Saksi, dikenai sumpah palsu. Supaya tidak menutup-nutupi. Saksi memberikan keterangan yang benar. Ini BAP anda dijelaskan secara rinci, saksi jelaskan apa yang tidak tahu. Kena risiko, saksi bisa langsung ditahan. Ini Undang-undang yang mengatur," ungkap salah seorang Majelis Hakim, dengan nada teguran.

Karen Agustiawan menepis kalau, BAP yang dibuat sudah diperbaiki saat pembuatan BAP dengan terdakwa Mantan Sekjen ESDM Waryono Karno. Ia juga terangkan, kalau keterangan di BAP hanya bagian dari informasi-informasi saja, bukan dari pendapat yang dialaminya sendiri.

Ketua Majelis Hakim Matheus Samiadji juga menegur Karen Agustiawan, dimana sebanyak dua halaman di BAP-nya, dibantah oleh Karen Agustiawan. "Kenapa anda jelaskan kalau tidak mengalami. Ini sampai dua halaman dan rinci. Kalau memang tidak alami kenapa dituangkan,"  tukas Hakim Matheus Samiadji.

Keterangan Karen Agustiawan yang berbeda salah satunya yang berkaitan dengan pemberian uang dari PT. Pertamina ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam persidangan kasus dugaan korupsi SKK Migas dengan terdakwa Rudi Rubiandini, Karen Agustiawan membantah adanya pemberian uang dari PT. Pertamina kepada anggota DPR RI, Sutan Bhatoegana dan Jhonny Allen. Sebelumnya, Direktur Utama PT. Pertamina Karen Agustiawan menyebutkan nama anggota Komisi VII DPR RI Jhonny Alen dan Sutan Bhatoegana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) per 8 November 2013. Dalam BAP, Karen Agustiawan sempat beri keterangan adanya permintaan uang dari dua politisi Partai Demokrat Jhonny Allen dan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bathoegana. Dalam BAP KPK, Karen Agustiawan yang disebut beridentitas Galaila Karen Kardinah tersebut mengungkap dua nama itu beberapa kali meminta uang melalui beberapa anggota Direksi Pertamina. "Saya luruskan. Saya meluruskan, saya tidak alami," tegas Karen Agustiawan.

Saat ditanyai apakah pernah diminta THR oleh DPR RI, Karen Agustiawan memastikan bahwa selama menjadi Dirut PT. Pertamina dia tidak pernah dimintai THR terkait APBNP. Baik itu dari Komisi VII DPR RI atau dari Banggar DPR RI.

Dia mengaku tidak pernah dimintai uang anggota DPR RI secara langsung. Menurut Karen Agustiawan, permintaan uang itu hanya cerita yang didengarnya selama menjabat Dirut Pertamina. Sementara dalam BAP-nya yang dibacakan anggota Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Karen Agustiawan mengakui bahwa anggota DPR RI kerap meminta uang terkait pembahasan RAPBN dan RAPBN-P.

"Ada BAP saksi, gamblang, saya bacakan ya. Ini terkait percakapan dengan terdakwa bahwa saksi pernah mengatakan, ini memang bukan pernyataan katanya, tapi saksi sendiri berikan uang ke tiga anggota Banggar, Sutan, Johnny, Asfihani (anggota Fraksi Partai Demokrat). Betul?" ucap hakim Ugo mengonfirmasi isi BAP kepada Karen Agustiawan.

Namun, lagi-lagi Karen Agustiawan mengaku telah meralat keterangannya dalam BAP tersebut. Karen Agustiawan meralatnya ketika diperiksa KPK sebagai saksi bagi Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno. Menurut Karen Agustiawan, keterangannya itu tidak dialaminya sendiri. "Jadi, yang saya sampaikan ini yang saya alami sendiri, yang saya alami sendiri selama menjadi Dirut, tidak pernah ada pengesahan APBN-P, untuk pengesahan APBN-P tidak gratis, tapi yang saya alami sendiri, tidak pernah ada peermintaan Komisi VII dan Banggar DPR," tutur Karen Agustiawan.

Namun, hakim Ugo meragukan pengakuan Karen Agustiawan tersebut. Menurut hakim, Karen Agustiawan mengakui adanya pemberian uang ke DPR RI bukan hanya dalam satu lembar BAP. Hakim Ugo pun membacakan BAP Karen Agustiawan yang selanjutnya. "Ini tidak berhenti di situ, BAP selanjutnya, apakah DPR selalu minta uang, saksi jelaskan, untuk kepengurusan APBN dan APBN-P, anggota DPR selalu minta uang ke Kementerian ESDM, kemudian ESDM meminta kepada BUMN yang bergerak di bidang energi," kata hakim Ugo membacakan BAP Karen Agustiawan.

Selain itu, dalam BAP Karen Agustiawan juga terungkap adanya anggota Badan Anggaran DPR RI yang meminta fee dari kuota BBM. BAP itu pun ditandatangani Karen Agustiawan. "Ini ditandatangani dan diakui, ini bagaimana?" ucap hakim Ugo lagi.

Bukan hanya hakim, tim Jaksa KPK pun mencecar Karen Agustiawan dengan pertanyaan seputar pemberian uang ke anggota DPR RI. Jaksa KPK mengonfirmasi apakah Karen Agustiawan pernah dilapori bahwa dua anak buahnya dipanggil anggota Komisi VII DPR RI terkait permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Komisi VII DPR RI. Namun, Karen Agustiawan mengaku tidak pernah dilapori mengenai hal itu dan tidak tahu soal pemanggilan dua anak buahnya oleh anggota DPR RI tersebut.

Pada 2011, Karen Agustiawan mengungkapkan, Direktur Pengembangan Investasi dan Manajemen Risiko M. Afdal Bahaudin dan Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya dipanggil oleh Jhonny Allen dan Sutan Bhatoegana ke ruangan Komisi VII DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Ketika itu sedang berlangsung rapat asumsi makro APBN 2012. Jhonny Allen meminta kepada M. Afdal Bahaudin dan Hanung Budya untuk memberikan Rp 1/liter untuk volume bahan bakar minyak PSO/BBM subsidi. Dua direktur tersebut sempat diancam untuk diberhentikan dari jabatan jika tidak memberikan 'jatah tersebut'.

Sementara, pada 2012, Direktur Gas Hary Karyuliarto dan Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya dipanggil oleh Jhonny Allen dan Sutan Bhatoegana untuk datang ke Komisi VII DPR RI ke salah satu ruangan. Karen Agustiawan menyebut, Jhonny Allen meminta komisi dari setiap pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). "Saya tidak tahu jumlah uang yang diminta. Pada saat itu, Hary K. dan Hanung Budya juga diancam akan diberhentikan jika tidak memberikan." ungkap Karen Agustiawan.

Menurut Karen Agustiawan, dua anak buahnya tersebut juga diancam akan diberhentikan jika tidak memberikan komisi itu. Karena permintaan mereka tidak dipenuhi, tutur Karen Agustiawan, Pertamina akhirnya mendapatkan pengurangan alokasi untuk pembangunan SPBG.

Usai memberi keterangan, Karen Agustiawan bungkam soal bantahan BAP-nya sendiri. Ia tidak menjawab ketika ditanya ada tekanan.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), Karen Agustiawan membenarkan, Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bathoegana bertemu dengan dirinya, untuk ikut tender pengolahan atau proyek konstruksi anjungan pengeboran minyak. Hal itu disampaikan Karen Agustiawan di dalam persidangan kasus suap SKK Migas dengan terdakwa mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R)., di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2014). "Terkait keinginan ikut tender di pengolahan," ungkap bos Pertamina itu saat ditanya Majelis Hakim Tipikor.

Karen Agustiawan sendiri akui beberapa kali bertemu dengan politisi Demokrat itu secara langsung, di kantornya (Pertamina).

Karen Agustiawan yang dicecar soal pertemuan dengan Sutan Bathoegana, menegaskan pertemuan tersebut untuk pembeking PT. Timas Suplindo.

Salah satu pendiri dan deklarator Partai Demokrat, Sutan Bathoegana sering dikaitkan dengan PT. Timas Suplindo. Sebelumnya, Sutan Bhatoegana pernah membicarakan PT. Timas Suplindo ke Rudi Rubiandini yang masih menjabat Kepala SKK Migas. Sutan Bhatoegana menanyakan kontrak PT. Timas Suplindo yang belum disetujui SKK Migas dalam proyek konstruksi anjungan pengeboran minyak. Namun, Sutan Bhatoegana sendiri di beberapa kesempatan menampik dirinya memiliki saham di PT. Timas Suplindo. Sutan Bhatoegana menegaskan dirinya membantu PT. Timas Suplindo mengkomunikasikan ke Rudi Rubiandini karena dia berteman Komisaris Perusahaan PT. Timas Suplindo, Herman Afifi. (rep/ant)

See Also

Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.444.077 Since: 05.03.13 | 0.1809 sec