Hukum

Dirut Pertamina Bantah Beri Uang Ke Anggota DPR RI

JAKARTA-SBN.

Direktur Utama (Dirut) PT. Pertamina (Persero), Karen Agustiawan menegaskan menolak permintaan terdakwa mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R). untuk menyediakan uang kepada DPR RI terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013. Alasannya, Karen Agustiawan mengaku sudah lebih dahulu menyerahkan sejumlah uang ke DPR RI.

Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, mengakui bahwa mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini pernah menelepon dia. Tujuan Rudi Rubiandini adalah meminta Karen Agustiawan ikut menyumbang (urunan) Tunjangan Hari Raya (THR) seperti yang diminta Komisi VII DPR RI.

Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengaku pernah mengatakan kepada Rudi Rubiandini selaku Kepala SKK Migas saat itu bahwa Pertamina telah memberikan uang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Karen Agustiawan meminta kepada Rudi Rubiandini agar PT. Pertamina tidak lagi ditagih uang.

Pernyataan ini merupakan keterangan Karen Agustiawan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat saat pemeriksaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Menurut pengakuan Karen Agustiawan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seperti dibacakan Hakim Matheus Samiadji dalam sidang dugaan suap di lingkungan SKK Migas, dia menolak memberikan uang urunan tersebut kepada Rudi Rubiandini, kala itu. Karen Agustiawan beralasan, Pertamina sudah lebih dulu memberikan uang kepada DPR RI.

“Soal buka tutup kendang, saat ditelepon terdakwa, Saudara jawab, 'Sudah saya kasihkan sendiri ke DPR'. Memangnya benar dikasih sendiri?" tanya Hakim Matheus Samiadji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Namun, Karen Agustiawan buru-buru menampiknya. Karen Agustiawan mengaku mengatakan ke Rudi Rubiandini melalui telepon bahwa telah memberikan sendiri uang ke DPR RI hanya untuk menghindari permintaan dari Rudi Rubiandini. Ucapannya itu hanya untuk menghindari permintaan lebih lanjut dari Rudi Rubiandini.

Keterangan ini dibenarkan Karen Agustiawan saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang SKK Migas dengan terdakwa Rudi Rubiandini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Mulanya, hakim mengonfirmasi BAP Karen Agustiawan dalam persidangan. "Keterangan Saudara waktu itu, Pertamina sudah memberikan ke DPR, jadi jangan lewat Waryono lagi, jangan ditagih lagi, ada begitu?" tanya Hakim kepada Karen Agustiawan. "Ada," jawab Karen Agustiawan membenarkan BAP-nya yang dibacakan oleh anggota Majelis Hakim.

Namun, menurut Karen Agustiawan, pemberian Pertamina kepada DPR RI itu tidak benar. Pernyataan itu dia sampaikan kepada Rudi Rubiandini hanya sebagai siasat agar tidak didesak lagi. "Tidak. Itu siasat saya saja (katakan sudah memberi sendiri) supaya tidak dikejar pak Rudi. Untuk menghentikan pembicaraan sama pak Rudi," jawab Karen Agustiawan ketika bersaksi untuk terdakwa Rudi Rubiandini dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Dalam rekaman pembicaraan antara Rudi Rubiandini dan Karen Agustiawan memang mantan Kepala SKK Migas tersebut meminta Karen Agustiawan memberikan sejumlah uang ke DPR RI terkait pengesahan APBN-P 2013. Namun, Karen Agustiawan menolak dengan mengatakan bahwa telah menyerahkan sendiri ke Komisi VII DPR RI.

Sebelumnya, Karen Agustiawan mengakui bahwa pernah diminta menyerahkan sejumlah uang oleh mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini untuk diberikan ke Komisi VII DPR RI terkait pengesahan APBN-P 2013. Atau yang lebih dikenal dengan istilah buka kendang dan tutup kendang.

Menurut Karen Agustiawan, permintaan uang itu disampaikan Rudi Rubiandini melalui telepon sekitar 12 Juni 2013. Dalam pembicaraan melalui telepon tersebut, tambah Karen Agustiawan, Rudi Rubiandini menyampaikan kepadanya bahwa akan ada pengesahan APBN Perubahan untuk Kementerian ESDM sekitar Juni 2013. Dalam keterangan sebelumnya, Karen Agustiawan mengaku baru tahu istilah "tutup kendang" setelah ditelepon terdakwa suap SKK Migas, Rudi Rubiandini. Saat dihubungi, Karen Agustiawan dijelaskan mengenai 'tutup kendang' ini untuk ABPNP 2013. "Saya tahu istilah itu (buka kendang-tutup kendang) waktu setelah ditelepon terdakwa (Rudi Rubiandini), seingat saya pada tanggal 12 Juni 2013. Inti teleponnya adalah akan ada pengesahan APBN-P 2013 bulan Juni 2013. Beliau (Rudi) menyampaikan ‘buka kendang’ dari saya (Rudi), ‘tutup kendang’ dari PT. Pertamina," sambung Karen Agustiawan ketika bersaksi dalam sidang untuk terdakwa Rudi Rubiandini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Ketika itu, Karen Agustiawan mengaku tidak tahu istilah "buka tutup kendang" yang disampaikan Rudi Rubiandini. Namun, belakangan Karen Agustiawan mengaku tahu kalau yang dimaksudkan dengan buka-tutup kendang itu berupa pemberian uang kepada DPR RI untuk pengesahan APBN P 2013.

Dalam persidangan, Karen Agustiawan juga mengatakan tidak mengetahui apakah dana yang dimaksud itu untuk Komisi VII DPR RI atau untuk Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Namun, Karen Agustiawan mengaku tidak memenuhi permintaan Rudi Rubiandini tersebut. Lantaran berpikir bahwa anggaran Pertamina tidak berasal dari APBN atau APBN-P. " Saat itu memang ada RDP (rapat dengar pendapat) kepada Komisi VII, saya tidak mengerti apakah ini untuk Komisi VII, atau Banggar DPR. Buka kendangnya US$ 150 ribu, dan tutup kendangnya US$ 150 ribu, Pertamina tidak ada hubungannya dengan APBNP, karena pembiayaan Pertamina bukan dari APBN, tapi dari usaha sendiri," paparnya lagi.

Atas dasar itulah, lanjut Karen Agustiawan, dirinya memang pernah akan dilaporkan ke Menteri karena tidak setuju memberikan sejumlah uang atas permintaan Rudi Rubiandini. Dia juga mengatakan bahwa ketika meminta uang, Rudi Rubiandini sempat mengancam akan melaporkan Karen Agustiawan kepada Menteri. Namun, Karen Agustiawan tidak menyebutkan Menteri yang dimaksudkan Rudi Rubiandini tersebut. Menurut Karen Agustiawan, Pertamina tidak akan memberikan uang kepada DPR RI terkait pengesahan RAPBN atau APBN Perubahan karena pembiayaan Pertamina bukan berasal dari APBN. (kom/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.266.542 Since: 05.03.13 | 0.2297 sec