Nasional

Grup D Paspampres Dibentuk Amankan Mantan Presiden Dan Wapres

Monday, 03 Maret 2014 | View : 1760

JAKARTA-SBN.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menambah satu Grup Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang khusus melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan kesatuannya tengah menyiapkan grup pengamanan baru. Grup ini khusus bertugas mengamankan mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarga. "Pembentukan grup baru akan mematenkan tugas pengamanan mantan pemimpin RI," tandas Jenderal TNI Moeldoko di Markas Komando Paspampres, Tanah Abang, Jakarta, Senin (3/3/2014).

Menurut Jenderal TNI Moeldoko, selama ini TNI tak punya grup khusus untuk mantan presiden dan wakil presiden. Pengamanan mereka hanya diperbantukan dari grup lain. Grup khusus ini, beber Jenderal TNI Moeldoko, akan diberi nama Grup D.

Grup baru tersebut beranggotakan sekitar 287 personel TNI. Sesuai rencana, nantinya seorang mantan presiden atau wakil presiden akan diamankan oleh 30 personel yang bertugas bergantian setiap hari. Jumlah personel harian akan ditentukan tim berdasarkan situasi dan kondisi mantan presiden dan wakil presiden tersebut. “Jumlah personelnya 287 orang, setiap objek atau mantan presiden/wapres ada satu tim sebanyak 30 orang, tetapi kadang-kadang, secara personel beliau, tidak bisa didampingi secara terus menerus dan melekat dengan jumlah seperti itu, kita akan memberlakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan beliau-beliau," jelasnya. “Jadi proporsional saja, tergantung permintaan dan keadaan di lapangan," imbuhnya.

Hari ini, Senin (3/3/2014), Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko meresmikan Grup D Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) TNI yang bertugas khusus menjaga keselamatan para mantan presiden, wakil presiden dan keluarga mereka dalam suatu upacara militer, bertempat di Lapangan Hitam Mako Paspampres TNI Tanah Abang, Jakarta.

Panglima TNI dalam sambutannya mengatakan bahwa, pada konteks tugas apapun, TNI harus tampil profesional dan proporsional.

"Setiap satuan dan setiap prajurit TNI harus selalu menjaga profesionalitas, memiliki penampilan yang profesional, serta senantiasa menunjukkan sikap positif," kata Jenderal TNI Moeldoko, Senin (3/3/2014).

Menurutnya, penguatan profesionalitas inilah salah satunya menjadi dasar validasi organisasi satuan di jajaran TNI, yang terus dilaksanakan dan sempurnakan, guna optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas yang diembankan negara kepada TNI dihadapkan kepada tantangan, ancaman dan perkembangan teknologi.

Dalam kaitan tersebut, peresmian validasi organisasi ini sebagai realisasi Peraturan Panglima TNI Nomor 37 tahun 2013 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Paspampres.

"Pada sisi lain, validasi ini merupakan penguatan struktural satuan Pampamres, dihadapkan kepada international VVIP security standard karena tugas Paspampres juga berkaitan erat dengan pengamanan VVIP internasional, yang searah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2013, tentang pengamanan Presiden, Wakil Presiden dan mantan Presiden, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya dan tamu negara setingkat kepala negara, dan/atau setingkat kepala pemerintahan," jelasnya.

Panglima TNI menegaskan bahwa keterampilan, kesemaptaan dan kesehatan prajurit TNI secara fisik menjadi faktor penentu, untuk dapat secara cerdas mengambil tindakan cepat dan mengendalikan situasi, serta memastikan objek dan propertinya dalam keadaan aman.

Oleh sebab itu, cara kerja yang profesional, disertai dengan kecermatan, kualitas berfikir yang cerdas, cepat, tajam dan akurat, serta kinerja yang semakin meningkat, harus menjadi ciri utama dari Paspampres TNI.

Menurut Panglima TNI, penambahan Grup D ini merupakan validasi organisasi dan tugas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berdasarkan Peraturan Presiden RI No.59/2013 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintah.

Alasan dibentuknya Group D Paspampres ini, sambung Jenderal TNI Moeldoko, pengamanan terhadap mantan presiden dan wapres itu sudah dilaksanakan, tetapi tidak diwadahi dengan organisasi yang pasti. Oleh karena itu, sesuai evaluasi selama ini, maka diperlukan sebuah organisasi khusus menangani itu.

"Jadi dasarnya selama ini kita telah melakukan pengamanan mantan presiden dan mantan wapres tapi tidak terbuka, bahkan tidak terwadahi, modelnya juga sulit. Dikeluarkan Perpres tersebut semuanya menjadi jelas, tanggungjawabnya jelas, anggaran jelas, dan prajurit yang menempel di paspampres sudah terlatih dan profesional," lanjutnya.

Group D yang bertugas pengamanan mantan Presiden dan Wakil Presiden berserta keluarganya menurut Panglima TNI berlaku efektif, mulai diresmikan walaupun secara anggaran masih terbatas tapi tetap berjalan pelan-pelan sampai anggaran mencukupi.

Komandan Paspampres Mayjen TNI Doni Monardo mengungkapkan sebelumnya Paspampres memiliki tiga grup yaitu Grup A yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Presiden RI beserta keluarganya; Grup B, melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Wakil Presiden RI beserta keluarganya. Grup C, melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan.

Kemudian berdasarkan Perpres No.59/2013 tersebut ditindaklanjuti oleh Mabes TNI dengan dikeluarkan Peraturan Panglima TNI No.27/2013 tertanggal 23 Desember 2013 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) maka dibentuknya Grup D tersebut.

Dalam Pasal 14 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013, pengamanan mantan presiden dan wapres beserta istri di dalam negeri diselenggarakan oleh Panglima TNI berkoordinasi dengan Kapolri. Sedangkan untuk di luar negeri, berdasarkan Pasal 17 diselenggarakan oleh Panglima TNI berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri dan Kapolri.

Pasukan pengamanan presiden (Paspampres) membuat grup D yang tugasnya untuk pengamanan fisik jarak dekat terhadap mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarga. Grup D tersebut terdiri dari 257 personel yang akan dibagi menjadi beberapa tim. "Satu tim terdiri dari 30 orang untuk mengamankan satu objek," papar Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Markas Paspampres, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2014).

Jenderal TNI Moeldoko menambahkan, tugas utama mereka nantinya menjaga mantan presiden atau wapres dari ancaman. "Meskipun kadang secara personal beliau tidak ingin terus didampingi," ujarnya.

Jenderal TNI Moeldoko mengakui dengan dibuatnya grup D, akan menambah anggaran baru. Anggaran tersebut untuk operasional seperti kendaraan, program kerja, dan perkantoran. "Dibentuknya Grup D ini, jelas ada penambahan personel tapi tidak terlalu signifikan, tetapi kita akan optimalkan dari kondisi yang ada. Begitu juga penambahan anggaran pasti ada, karena perubahan organisasi selalu ada penambahan anggaran," ucap Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko usai meresmikan Grup D Paspampres di Tanah Abang 2, Jakarta, Senin (3/3/2014). "Nanti saya akan sosialisasikan dengan para mantan presiden dan wapres," tuturnya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu pun mengatakan Grup D Paspampres siap bekerja hari ini juga setelah diresmikan. Namun Jenderal TNI Moeldoko mengaku perlu berkoordinasi dengan para mantan presiden dan wakil presiden soal prosedur pengamanan baru ini. Menurut Jenderal TNI Moeldoko, dengan terbentuknya grup baru, dia akan berkomunikasi dengan para mantan presiden dan wakil presiden, seperti Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla.

Soal prosedur pengamanan, Jenderal TNI Moeldoko melanjutkan, akan dilakukan sesuai aturan standar pengamanan mantan presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarga harus terhindar dari segala ancaman bahaya. "Dan ini perlindungannya melekat."

Menurut dia, selama ini tak ada kepastian soal pasukan pengaman mantan presiden, wakil presiden, dan keluarga mereka. Sebab pasukan yang ditugaskan selama ini hanyalah bantuan dari Grup A, B, dan C.

Seperti diketahui hanya ada tiga grup di jajaran Paspampres, yakni Grup A, B, dan C. Grup A Paspampres, sambung dia, bertugas melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap presiden beserta keluarganya. Grup B bertugas melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap wakil presiden beserta keluarganya. Sedangkan, untuk Grup C punya tugas untuk melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan.

Adapun pasukan pengaman mantan presiden, wakil presiden, dan keluarganya tak punya wadah, kontrol, dan komando yang jelas. "Kalau sudah dibentuk grup sendiri kan jadi jelas, apa tugas mereka, anggarannya berapa, fasilitas dan kendaraan apa saja yang dimiliki," tukas Jenderal TNI Moeldoko.

Jenderal TNI Moeldoko menjelaskan, secara tidak resmi pengamanan mantan presiden dan wapres sudah dilaksanakan. Namun, selama ini tidak diwadahi dalam organisasi yang pasti. "Nah dievaluasi selama ini ternyata diperlukan organisasi yang tangani itu. Kita ajukan ke Presiden dan disetujui," terangnya.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengklaim penambahan personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sekitar 285 personel TNI yang tergabung dalam Grup D merupakan sebuah kebutuhan. Usulan penambahan grup khusus untuk mengamankan mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarga muncul dari hasil evaluasi Komandan Paspampres, Mayor Jenderal TNI Doni Monardo. "Karena hasil evaluasi Danpaspampres kami percaya kebutuhan pembentukan Grup D Paspampres," kata Jenderal TNI Moeldoko di Markas Komando Paspampres, Jakarta, Senin (3/3/2014). Jenderal TNI Moeldoko menambahkan, permintaan penambahan tersebut berdasarkan pengajuan dari Danjen Paspampres Mayjen TNI Doni Monardo kepada Panglima TNI. Walhasil hasil evaluasi dari Danpaspampres lantas dikirim ke Panglima TNI. Selanjutnya, oleh Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko setuju dan mengirimkan permohonan pembentukan Grup D serta diserahkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan disetujui olehnya hingga terbit Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2013. "Jadilah Peraturan Pemerintah No 59 tahun 2013," ungkapnya.

Masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya tinggal beberapa bulan lagi setelah menjabat selama dua periode. Tiba-tiba saja, Pasukan Pengamanan Presiden (Presiden) membuat Grup D yang tugasnya mengamankan mantan presiden dan wakil presiden berserta keluarga. Konon menurut kabar yang berkembang, pembuatan itu titipan dari Kepala Negara. Namun, Panglima TNI telah membantahnya. "Tidak ada titip-titipan," bantah Panglima TNI Jenderal Moeldoko usai upacara validasi organisasi dan tugas Paspampres di Markas Paspampres, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2014).

Meski pembentukan grup D dinilai terlambat, Jenderal TNI Moeldoko tidak mempermasalahkan hal itu. "Daripada enggak sama sekali kan," pungkas mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut.

Selain membentuk Grup D, Jenderal TNI Moeldoko juga meresmikan Detasemen Latihan (Denlat) Paspampres. Sebelumnya Denlat berada di bawah komando Grup C Paspampres. Detasemen Latihan bertugas untuk melatih dan membina kemampuan personel Paspampres. Dari validatasi tersebut juga penambahkan Detasemen latihan (Denlat) yang bertugas melatih dan membina kemampuan personel Paspampres, yang berada di bawah Grup C dan sekarang berdiri sendiri menjadi Detasemen Pendukung dan berkedudukan sendiri di bawah Komandan Paspampres TNI. "Denlat sekarang berdiri sendiri menjadi Detasemen Pendukung dan berkedudukan di bawah Komandan Paspampres TNI."

Upacara Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Paspampres TNI yaitu berupa penambahan satu Grup dari yang sudah ada selama ini tiga grup (Grup A, Grup B, Grup C) menjadi empat grup yaitu Grup D serta pembentukan satu Detasemen Pendukung yang berkedudukan langsung di bawah Danpaspampres TNI.

Dalam tugasnya, Grup D yang dikomandani oleh Letkol Inf Novi Helmy Prasetya lulusan Akabri 1993 melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. Selanjutnya, untuk Detasemen Pendukung yang semula berada dibawah Grup C bertugas melatih dan membina kemampuan personil Paspampres TNI.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan juga penganugerahan tanda kehormatan "Wira Karya" dari Presiden RI oleh Panglima TNI kepada para prajurit Paspampres TNI yang telah berjasa dalam pelaksanaan tugas pada KTT APEC XXI pada tahun 2013 di Nusa Dua Bali. (tem/mer/jos)

See Also

Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
Ajari Anak-Anak Di Desa TMMD Tentang Kebersihan Lingkungan
Permudah Media Akses Berita, Dirikan Posko Penerangan Di Lokasi TMMD
Balai Desa Kalikondang Disiapkan Sebagai Poskotis TMMD Reguler Ke-105
Sosok Tenaga Teknis Yang Akan Menyukseskan TMMD
Maturnuwun Pak Tentara, Jalan Beton Ini Sudah Ditunggu Warga
Excavator Menjadi Pusat Perhatian Anak-Anak Pada TMMD Kodim 0716/Demak
Pedagang Es Tebu Raup Untung, Berkat TMMD
Dibalik Layar TMMD Reg Ke-105 Kodim 0716/Demak
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.609.951 Since: 05.03.13 | 0.1631 sec