Hukum

KPK Periksa Menpan RB

Friday, 28 Februari 2014 | View : 717

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Abubakar terkait penyidikan kasus pelaksanaan proyek pembangunan Armada Sabang Tahun Anggaran (TA) 2006-2010. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar diperiksa penyidik KPK, Jumat (28/2/2014). Ia dipanggil KPK dan dimintai keterangan sebagai saksi terkait pelaksanaan pada proyek pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Nanggore Aceh Darussalam (NAD). Azwar Abubakar untuk diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan dermaga bongkar di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran (TA) 2006-2010.

Azwar Abubakar sendiri sudah tiba di KPK sejak pagi. Menteri asal Aceh ini sudah tiba di Gedung KPK, sekitar pukul 07.30 WIB pagi tadi, namun kedatangannya tak diketahui wartawan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar merampungkan pemeriksaan saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan dermaga Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Tahun Anggaran (TA) 2006-2010, di KPK, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2014). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2014).

Dalam pemeriksaan tersebut, Azwar Abubakar mengaku diperiksa KPK terkait jabatan sebelumnya sebagai Gubernur Aceh definitif sejak Januari 2005 hingga Desember 2005. “Saya telah memberikan keterangan tentang kasus pembangunan pelabuhan Dermaga Sabang (Aceh). Saya menjabat Gubernur definitif, dari mulai Januari 2005 sampai Desember 2005,” kata Azwar Abubakar usai diperiksa selama sekitar enam jam lebih di Kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2014).

Keluar markas Abraham Samad Cs, Azwar Abubakar tak mau berkomentar banyak. Meski demikian, Azwar Abubakar enggan mengungkapkan materi pemeriksaannya.

Dia hanya memastikan sudah memberikan keterangan yang diketahuinya kepada penyidik KPK. "Saya diperiksa untuk dermaga Sabang, pertanyaan selain itu saya tak mau jawab," tukasnya yang mengenakan kemeja batik warna kuning.

Dia juga menolak untuk menanggapi dugaan adanya penyelewengan dana terkait pembangunan proyek dermaga bongkar di Sabang tersebut. “Begitu saja kan? Tadi kan saya udah ditanya, saya menjadi saksi. Selain itu, saya nggak mau. Begitu saja. Terima kasih,” terang Azwar Abubakar.

Setelah menyatakan hal itu, pria paruh baya yang menggunakan peci hitam itu segera berjalan menuju mobilnya yang terparkir di halaman kantor KPK. Meski terus diburu berbagai pertanyaan, Azwar Abubakar tak menggubrisnya.

Bersamaan dengan Azwar Abubakar, selain Azwar Abubakar, KPK juga memanggil dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ananta Sofwan yang merupakan Dosen program Studi Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (ITB). Sama seperti Azwar Abubakar, Ananta Sofwan sendiri juga diperiksa menjadi saksi dalam kasus yang sama untuk tersangka inisial RI (Ramadhani Ismy) dan HR (Heru Sulaksono).

Azwar Abubakar diperiksa untuk 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka proyek yang dibiayai APBN Tahun Anggaran (TA) 2006-2010 itu. Dalam kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh, KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka pada Agustus 2013. Kedua tersangka itu adalah Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Ramadhani Ismy dan Kepala PT. Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam, Heru Sulaksono. “Dia (Menteri Azwar) akan diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Jumat (28/2/2014). “Yang bersangkutan jadi saksi untuk tersangka inisial RI (Ramadhani Ismy) dan HS (Heru Sulaksono)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (28/2/2014) pagi.

Seperti diketahui, KPK sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). "KPK menemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan," seperti dikutip situs KPK, Selasa (20/8/2013). "Dalam kasus ini KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni RI (Ramadhani Ismy) dan HS (Heru Sulaksono)," sebagaimana ditulis dalam situs KPK.

Dalam kasus ini, Ramadhani Ismy adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Sedangkan Heru Sulaksono merupakan Kepala PT. NK Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation.

Kedua tersangka, RI selaku PPK dan HS selaku kepala cabang PT. NK, diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi terkait pembangunan dermaga bongkar di Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Akibat perbuatannya tersebut, negara diduga mengalami kerugian hingga sekurangnya sekitar Rp 249 miliar.

Atas perbuatannya, RI dan HS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Dalam kasus ini, Ramadhani merupakan pejabat pembuat komitmen Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada BPKS. Sedangkan, Heru merupakan Kepala PT NK Cabang Sumatra Utara dan Aceh merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation.

Kedua tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi terkait pembangunan Dermaga Bongkar di Sabang. Akibatnya, negara mengalami kerugian sekitar Rp 249 miliar. (tem/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.406.034 Since: 05.03.13 | 0.2259 sec