Hukum

MS Kaban Diperiksa Hari Ini

JAKARTA-SBN.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Kehutanan ke-9 di Kabinet Indonesia Bersatu yang juga Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) itu, H. Dr. Malam Sambat (MS) Kaban, S.E., M.Si., hari ini Kamis (27/2/2014). Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Kehutanan RI ke-9 di Kabinet Indonesia Bersatu yang juga salah satu petinggi Partai Bulan Bintang (PBB) H. Dr. Malam Sambat (MS) Kaban, S.E., M.Si. dan sopirnya, Muhammad Yusuf, untuk menjalani pemeriksaan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kemenhut.

Dalam kasus ini, bersamaan dengan itu, selain MS Kaban, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi lainnya, yakni Muhammad Yusuf diketahui sebagai sopir MS Kaban. PNS Kemenhut itu pernah menjadi sopir Menhut saat MS Kaban menjabat. Mereka akan diperiksa sebagai saksi bagi dugaan suap untuk tersangka bos PT. Masaro Radiokom Anggoro Widjojo. "Yang bersangkutan, mereka diperiksa jadi sebagai saksi untuk tersangka AW (Anggoro Widjojo)," kata Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan dan Publikasi Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Kamis (27/2/2014).

Mantan Menteri Kehutanan RI, MS Kaban memenuhi panggilan KPK, Kamis (27/2/2014).

Terkait MS Kaban dan Muhammad Yusuf, kini keduanya diketahui sudah dikenakan berstatus telah dicegah ke luar negeri selama enam bulan ke depan oleh KPK melalui Dirjen Imigrasi menyangkut penyidikan kasus dugaan korupsi SKRT. Penetapan status cegah itu diumumkan KPK pada Selasa (11/2/2014) lalu. Status cegah itu sendiri dikenakan agar memudahkan KPK dalam meminta keterangan dari keduanya. Sehingga MS Kaban dan sopirnya sedang tidak berada di luar negeri apabila KPK sewaktu-waktu membutuhkan keterangan keduanya. Mereka dilarang mengadakan perjalanan ke luar negeri demi kepentingan penyidikan.

Kepada wartawan, MS Kaban mengakui diperiksa sebagai saksi untuk Anggoro Widjojo, tersangka dugaan suap pengurusan proses anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tahun anggaran 2006-2007.

"Saya dipanggil sebagai saksi, diminta keterangan untuk Anggoro dalam kasus pemberian uang kepada anggota-anggota dewan," ungkap MS Kaban di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2014).

Meski belum dapat menjelaskan apa-apa kepada wartawan, MS Kaban mengaku akan kooperatif kepada penyidik KPK pada pemeriksaan hari ini. "Kami patuhi saja, ini kan proses hukum," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyatakan kesiapannya untuk dipanggil KPK. MS Kaban berharap kasus yang menyeret pejabat Kemenhut dan DPR itu segera rampung. "Supaya tidak ada nuansa-nuansa. Apalagi ini menjelang Pemilu 2014," tukas MS Kaban beberapa waktu lalu.

Kasus korupsi SKRT, sambung dia, merupakan kasus lama. "Ini buku lama yang dibuka-buka lagi. Sekarang Anggoro sudah ditangkap, ya proses lah Anggoro," jelas dia.

Sejak awal kasus ini mencuat, MS Kaban sudah dibidik karena saat itu dialah yang menjabat Menteri Kehutanan. "Mungkin saya jadi target operasi. Tapi, mungkin Tuhan masih melindungi sehingga apa yang menjadi sasaran-sasaran itu jadi tidak mengena," lanjut dia.

Dalam kasus ini, Anggoro Widjojo diduga menyuap pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara terkait pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan pada tahun 2007. Anggoro Widjojo diduga menyuap empat anggota Komisi IV DPR, yakni Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluas, dengan harapan bersedia mendorong pemerintah menghidupkan kembali proyek SKRT.

Anggoro Widjojo merupakan bos perusahaan rekanan Dephut, PT. Masaro Radiokom. PT. Masaro Radiokom merupakan rekanan Departemen Kehutanan dalam pengadaan SKRT 2007 yang nilai proyeknya mencapai Rp 180 miliar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun mengenai proyek SKRT, proyek tersebut telah dihentikan pada tahun 2004 lalu. Ketika itu Kemenhut masih dipimpin dan dijabat Menteri Kehutanan RI ke-8 Dr. Mohamad Prakosa. Namun proyek tersebut dihidupkan kembali atas upaya permintaan Anggoro Widjoyo semasa MS Kaban menjabat Menhut. Meski begitu, Anggoro Widjojo diketahui menghidupkan kembali proyek tersebut.

Adapun MS Kaban menduduki kursi Menhut selama lima tahun dari tahun 2004 hingga 2009. Fakta persidangan kasus ini juga menyebutkan adanya aliran dana ke sejumlah pejabat di Dephut, termasuk mantan Sekjen Dephut, Boen Mochtar Purnama. Sementara, MS Kaban selaku Menhut, diduga mengetahui aliran dana ke pejabat Kemenhut tersebut. Dari informasi dihimpun, MS Kaban juga ditengarai menandatangani surat penunjukan langsung terhadap PT. Masaro Radiokom yang dimiliki Anggoro Widjojo. Akan tetapi, MS Kaban telah menyatakan penunjukan langsung PT. Masaro Radiokom sudah sesuai prosedur. Hal itu diungkapkannya usai diperiksa KPK tahun 2012 lalu. MS Kaban usai diperiksa KPK 2012 lalu mengungkapkan bahwa penunjukan langsung PT. Masaro Radiokom sudah sesuai prosedur.

Terkait Anggoro Widjojo, dia adalah pemilik PT. Masaro Radiocom yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 19 Juni 2009 dalam kasus dugaan korupsi proyek di Kemenhut tahun anggaran 2006-2007. Anggoro Widjojo kemudian melarikan diri ke luar negeri. Dia kemudian buron dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 17 Juli 2009 saat KPK masih menyelidiki kasus tersebut dan setelah melakukan penggeledahan di kantor Anggoro Widjojo pada tahun 2008 lalu. Tapi, pada akhir Januari 2014 ini pelarian Anggoro Widjojo berakhir di Zhenzhen, China. Ia kemudian diterbangkan ke Tanah Air dan dititipkan di Rumah Tahanan POMDAM Guntur Cabang KPK, Jakarta Selatan.

Anggoro Widjojo selaku Direktur Utama PT. Masaro Radiokom itu diduga memberikan hadiah atau janji berupa uang kepada sejumlah pejabat atau penyelenggara negara untuk meloloskan pengajuan anggaran SKRT di Departemen Kehutanan pada tahun 2007 termasuk diantaranya 4 anggota Komisi IV DPR RI yang menangani sektor kehutanan. Mereka yakni, Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluas. Komisi IV DPR RI yang saat itu dipimpin oleh Yusuf Erwin Faishal pun mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk melanjutkan proyek SKRT itu.

Disebutkan dalam SK tersebut bahwa Komisi IV DPR RI meminta Departemen Kehutanan (sekarang Kemenhut) meneruskan proyek SKRT, dan mengimbau Dephut agar menggunakan alat yang disediakan PT. Masaro Radiokom untuk pengadaan barang dalam proyek tersebut. Yusuf Erwin Faisal, Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, maupun Fachri Andi Leluas telah divonis pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Diketahui, kasus yang melibatkan Anggoro Widjojo ini kemudian menjadi isu besar lantaran adanya upaya dari adik Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo mempengaruhi penyidik di Polri untuk mengkriminalisasi dua pimpinan ketika itu yaitu Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Vonis dijatuhkan kepada Presiden Direktur (Presdir) PT. Masaro Radiocom, Putranefo Alexander Prayugo, mantan anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar Azwar Chesputra, Hilman Indra asal Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), dan Fahri Andi Leluasa asal Fraksi Partai Golkar. Selain mereka, dalam kasus ini, adik Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo juga sudah dijerat KPK dan sudah dihukum pidana penjara. Anggodo Widjojo divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Vonis bersalah juga untuk Putranefo Alexander Prayugo lantaran dianggap terbukti memperkaya diri sendiri yaitu PT. Masaro Radiokom dan orang lain. Hal itu dinilai dari upaya memperkaya mantan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan (Dephut) Wandojo Siswanto sebesar Rp 20 juta dan US$ 10 ribu dan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhut, Boen Mochtar Purnama sebesar US$ 20 ribu. Termasuk PT. Masaro Radiokom Rp 89,3 miliar.

Adapun menyangkut Azwar Chesputra, Hilman Indra, dan Fahri Andi Leluasa divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta setelah dianggap terbukti menerima uang terkait pemulusan persetujuan anggaran proyek SKRT. Dimana PT. Masaro Radiokom keluar sebagai pemenang. Uang itu diberikan Anggoro Widjojo melalui mantan Ketua Komisi IV DPR RI, Yusuf Erwin Faisal. Diketahui, Azwar Chesputra menerima uang SIN$ 5 ribu dan Hilman Indra SIN$ 140 ribu dan Fahri Andi Leluasa menerima SIN$ 30 ribu. (jos/ant)

See Also

KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.886.173 Since: 05.03.13 | 0.1507 sec