Hukum

Ketum Partai Bulan Bintang Diperiksa KPK Lagi

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memutuskan untuk kembali memeriksa mantan Menteri Kehutanan (Menhut) di Kabinet Indonesia Bersatu yang juga salah satu petinggi Partai Bulan Bintang (PBB) H. Dr. Malam Sambat (MS) Kaban, S.E., M.Si. sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan bos PT. Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo, pada Kamis (27/2/2014) ini. "Yang bersangkutan dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka AW (Anggoro Widjojo)," kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis (27/2/2014).

Namun, hingga pukul 10.00 WIB, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut belum terlihat memenuhi panggilan KPK.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Zulkarnain mengatakan bahwa pemeriksaan kembali terhadap MS Kaban bisa saja dilakukan.

Tetapi, menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, keputusan memeriksa saksi ada di tangan penyidik yang saat ini masih menelaah berkas-berkas pemeriksaan yang terdahulu

Terkait kasus Anggoro Widjojo, MS Kaban diduga mengetahui aliran dana ke pejabat di Kementerian Kehutanan (Kemhut).

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang diangkat pada 1 Mei 2005 tersebut, MS Kaban juga diduga menandatangani surat penunjukkan langsung terhadap PT. Masaro Radiokom. Kendati begitu, MS Kaban usai diperiksa KPK 2012 mengungkapkan bahwa penunjukan langsung PT. Masaro Radiokom sudah sesuai prosedur.

Anggoro Widjojo sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 19 Juni 2009. Anggoro Widjojo selaku pemilik PT. Masaro Radiokom diduga memberikan hadiah atau janji kepada sejumlah pejabat/penyelenggara negara untuk meloloskan pengajuan anggaran SKRT Departemen Kehutanan 2007.

Dia lalu buron dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 17 Juli 2009. Anggoro Widjojo, tersangka korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan, sempat kabur ke luar negeri dan berhasil dipulangkan kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Rabu (29/1/2014) waktu setempat, Anggoro Widjojo akhirnya tertangkap di Shenzhen, China.

Anggoro Widjojo diduga memberi suap kepada empat anggota Komisi IV DPR RI yang menangani sektor kehutanan, yakni Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluas.

Anggoro Widjojo disangka memberikan uang sebesar Rp 105 juta dan US$ 85 ribu kepada Ketua Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat Yusuf Emir Faishal. Uang tersebut sebagai suap agar anggota DPR RI menyetujui program revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan senilai Rp 180 miliar.

Atas pemberian suap tersebut, Komisi IV DPR RI yang saat itu dipimpin oleh Yusuf Erwin Faishal pun mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk melanjutkan proyek SKRT itu. Akhirnya, DPR RI mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk meneruskan proyek itu pada 12 Februari 2007.

Dalam SK tersebut disebutkan bahwa Komisi IV DPR RI meminta Departemen Kehutanan (Dephut) meneruskan proyek SKRT, dan mengimbau Dephut agar menggunakan alat yang disediakan PT. Masaro Radiokom untuk pengadaan barang dalam proyek tersebut.

PT. Masaro Radiokom merupakan rekanan Departemen Kehutanan dalam pengadaan SKRT 2007 yang nilai proyeknya mencapai Rp 180 miliar. Saat itu, Departemen Kehutanan dipimpin Menteri Kehutanan, MS Kaban. Proyek program SKRT ini sebenarnya sudah terhenti pada 2004 lalu pada masa saat Menteri Kehutanan dijabat oleh Menhut RI ke-8 Dr. Mohamad Prakosa. Namun, kembali diteruskan pada tahun 2007 saat Kementerian Kehutanan dipegang Malam Sambat (MS) Kaban. Atas upaya Anggoro Widjojo, proyek tersebut dihidupkan kembali.

Sementara itu, Menteri Pertanian Suswono menjawab singkat saat ditanya perihal tudingan adanya pemberian uang dari Anggoro Widjojo. Ia membantah pernah menerima uang yang dimaksud. "Tidak benar saya pernah terima uang dari Anggoro Widjojo," kata Suswono dalam pesan pendek kepada wartawan, Jumat (31/1/2014).

Suswono disebut-sebut menerima uang dari Anggoro Widjojo sebesar Rp 50 juta. Ketika itu Suswono masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Komisi ini membidangi sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan KPK akan memeriksa pihak-pihak lain yang diduga menerima duit suap dari Anggoro Widjojo. "Pihak-pihak lain itu yang bisa menguatkan pembuktian atas unsur-unsur yang dipersangkakan. Mereka pasti akan diperiksa," tukas Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Jumat (31/1/2014). (ant/tem)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.012.532 Since: 05.03.13 | 0.2351 sec