Hukum

Dua Hakim Konstitusi Dan Panitera MK Kembali Diperiksa KPK

JAKARTA-SBN.

Satu tersangka masih tertinggal terkait kasus suap pengurusan sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak yang bergulir Mahkamah Konstitusi (MK), yakni Gubernur provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali ini kembali memeriksa dua hakim konstitusi dan panitera MK yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No.7 Jakarta Pusat. Tiga orang yang berasal dari Mahkamah Konstitusi (MK) yakni dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan panitera Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, Prof. Dr. Maria Farida Indrati, serta Kasianur Sidauruk, bersama-sama mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memenuhi panggilan KPK, Selasa (25/2/2014) pagi. Ketiganya yakni Hakim Anwar Usman, Hakim konstitusi, Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., serta Panitera MK Kasianur Sidauruk. Mereka datang bersama untuk menjalani pemeriksaan buat menjadi saksi dalam kasus dugaan suap penanganan dan pengurusan perkara sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, provinsi Banten.

Ketiganya berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara sengketa pemilukada di Kabupaten Lebak, provinsi Banten untuk tersangka Gubernur provinsi Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah.

Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Kasianur Sidauruk datang bersama-sama. Ketiganya tiba di KPK sekitar pukul 10.15 WIB. Ketiganya menaiki tiga mobil yang berbeda dengan dikawal ajudan masing-masing.

Menurut Prof. Dr. Maria Farida Indrati yang dilantik Presiden RI di Istana Negara, Sabtu (16/8/2008) lalu, mereka dipanggil menjadi saksi untuk Ratu Atut Chosiyah. "Masih ada kaitannya dengan kasus Lebak," ujar Maria Farida Indrati di KPK, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2014). "Untuk Pilkada Lebak, atas tersangka Atut," beber Prof. Dr. Maria Farida Indrati saat tiba di markas Abraham Samad Cs, Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2014) pagi.

Namun, Maria Farida Indrati tak mau berkomentar lebih lagi. Dia langsung menuju lobi tunggu KPK.

Hal senada diutarakan Kasianur Sidauruk, panitera MK. Menurut Kasianur Sidauruk, mereka akan bersaksi untuk perkara suap sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, provinsi Banten. Namun Kasianur Sidauruk menampik jika dirinya dan dua hakim konstitusi juga akan ditanyai soal dugaan suap Pemilu Kada Banten senilai Rp 7,5 miliar yang diterima mantan Ketua MK Akil Mochtar. "Saya rasa tidak ada," tegas Kasianur Sidauruk.

Terkait kasus suap sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak yang dilakukan Akil Mochtar, Anwar Usman dan Maria Farida Indrati mengaku tak tahu. Keduanya beralasan baru empat bulan tergabung di panel satu bersama Akil Mochtar. "Kami baru empat bulan di panel, jadi saya tidak tahu soal itu (suap)," jelas Hakum Anwar Usman.

Sementara itu, menurut Hakim Anwar Usman kehadirannya bersama Maria Farida Indrati dan Kasianur Sidauruk untuk memberikan kesaksian untuk tersangka Ratu Atut Chosiyah. "Iya untuk Bu Atut," jawabnya singkat.

Sementara soal Pemilu Kada Jawa Timur yang juga diduga dimainkan Akil Mochtar, Hakim Anwar Usman menampiknya. Menurut Hakim Anwar Usman, dia dan Maria Farida Indrati selaku hakim panel sengketa itu tidak tahu dengan dugaan penerimaan janji Rp 10 miliar yang akan diberikan Zainuddin Amali kepada Akil Mochtar. "Saya tidak tahu," tukas Hakim Anwar Usman sembari masuk ke lobi tunggu.

Dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Maria Farida Indrati dan Hakim Anwar Usman selesai menjalani pemeriksaan di KPK.

Salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik KPK menanyakan soal sidang setelah pemungutan suara ulang pemilukada Lebak. Hakim Anwar Usman yang keluar pemeriksaan secara bersamaan, juga mengutarakan hal yang sama.

Dalam pemeriksaan kali ini, keduanya mengaku ditanyai soal peran Ratu Atut Chosiyah dalam pengurusan perkara sengketa Pemilukada Lebak yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar itu.

Ditemui setelah selesai diperiksa, keduanya mengungkap tidak ada hal baru dalam pemeriksaan tadi. “Pemeriksaan Pilkada Lebak saja. Ya sama sajalah dengan yang dulu. Ini kan kaitannya dengan Pilkada Lebak. Dulu kan belum untuk Ibu Atut,” kata Hakim Anwar Usman usai diperiksa di Kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2014). "Pertanyaannya banyak tapi kami hanya menambah beberapa saja," terang Prof. Dr. Maria Farida Indrati, Selasa (25/2/2014) di Kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Hal senada juga disampaikan Hakim Maria Farida Indrati. "Oh pemeriksaan Pilkada Lebak saja," tutur Maria Farida Indrati. Namun, selain mengenai peran Ratu Atut Chosiyah, dia mengatakan KPK juga ingin mendalami bagaimana Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang terjadi dalam Pemilukada di Lebak, Banten itu. “Kami berdua ditanya tentang (Pilkada) Lebak saja, untuk menambah keterangan yang lalu, itu saja. Ditanya bagaimana setelah sidang pemungutan suara ulang itu dilaporkan, itu saja, kan itu PSU, kemudian dilaporkan kembali,” papar Maria Farida Indrati.

Meski demikian, baik Maria Farida Indrati atau pun Anwar Usman mengaku tidak pernah mendengar atau pun mengetahui adanya suap pengurusan perkara sengketa pemilukada Lebak di MK.

Begitu juga soal adanya suap di sengketa Pemilukada lainnya. Saat ditanya hal lain terkait pemilukada yang diduga dimainkan oleh mantan Ketua MK Akil Mochtar, Hakim Anwar Usman enggan menjelaskan. “Enggak ada. Pemeriksaan hanya seputar Lebak saja. Yang lain enggak ditanya, saya juga enggak tahu,” jawab Hakim Anwar Usman.

Dalam surat dakwaan Akil Mochtar, nama Maria Farida Indrati dan Anwar Usman disebut sebagai anggota panel, sedangkan Akil Mochtar menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua panel hakim.

KPK menjadikan Gubernur provinsi Banten, Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilukada Kabupaten Lebak, Banten. Selain Ratu Atut Chosiyah, KPK juga menetapkan adik kandung Ratu Atut Chosiyah yang juga merupakan suami dari Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan dan mantan Ketua MK Akil Mochtar sebagai tersangka.

Seperti diketahui, terkait suap sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, Akil Mochtar dijanjikan akan menerima uang Rp 1 miliar dari adik Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan. Uang dititipkan melalui pengacara Susi Tur Andayani.

Dalam pengurusan sengketa pemilukada, Akil Mochtar didakwa bersama-sama advokat Susi Tur Andayani diduga menerima uang Rp 1 miliar dari Komisaris Utama PT. Bali Pasific Pragama (PT. BPP), Tubagus Chaery Wardana alias Wawan dan Gubernur Provinsi Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Tujuannya pemberian uang itu supaya MK mengabulkan permohonan pasangan Amir Hamzah/Kasmin yang menggugat kemenangan Iti Octavia Jayabaya/Ade Sumardi dalam Pemilukada Kabupaten Lebak tahun 2013.

Sementara Ratu Atut Chosiyah sendiri berperan sebagai inisiator. Ratu Atut Chosiyah, Wawan, dan Akil Mochtar sempat bertemu di Singapura untuk membicarakan sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak.

Jago keluarga Ratu Atut Chosiyah saat itu, Amir Hamzah kalah versi perhitungan KPUD. Ratu Atut Chosiyah pun meminta agar ada pemungutan suara ulang. Akil Mochtar menyanggupi permintaan Ratu Atut Chosiyah, dan benar saja MK memutuskan ada pemungutan suara ulang di Pemilukada Kabupaten Lebak, provinsi Banten. Namun hasilnya, Amir Hamzah tetap kalah. (ant/tem/jos)

See Also

Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.783.826 Since: 05.03.13 | 0.1719 sec