Hukum

Mantan Gubernur Riau Dituntut 17 Tahun Penjara

Friday, 21 Februari 2014 | View : 885

PEKANBARU-SBN.

Mantan Gubernur Provinsi Riau, HM Rusli Zainal dituntut 17 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan penjara dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Kamis (20/2/2014) sore.

Politisi dari Partai Golkar itu dijerat dengan tiga kasus korupsi sekaligus yakni, dua kasus PON XVIII dan korupsi kehutanan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK menilai terdakwa Rusli Zainal terbukti melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut mantan Gubernur Riau Rusli Zainal dengan hukuman 17 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi kehutanan dan suap PON XVIII. Hal itu terungkap dalam sidang Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (20/2/2014). “Karena unsur secara yuridis terpenuhi, maka kami meminta hakim menghukum terdakwa dengan penjara selama 17 tahun dipotong masa tahanan dan denda Rp 1 miliar," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Riyono di sidang penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pekanbaru, Kamis (20/2/2014). Ketua tim Jaksa KPK, Jaksa Riyono mengatakan Rusli Zainal dikenakan hukuman subsider enam bulan penjara apabila tidak mampu membayar denda dan meminta agar tetap dalam tahanan.

Selain itu, Rusli Zainal dituntut dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih. Rusli Zainal juga dinyatakan hak-haknya dicabut untuk dipilih sebagai pejabat publik. "Kami meminta agar Majelis Hakim juga melakukan pencabutan hak-hak tertentu (terdakwa) untuk memilih dan dipilih lagi sebagai pejabat publik," kata Jaksa Riyono.

Begitu mendengar tuntutan itu, wajah Rusli Zainal berubah. Sementara itu sejumlah kaum ibu yang hadir di persidangan menangis begitu mendengar tuntutan hukuman yang memberatkan tersebut. Demikian pula tidak sedikit yang kemudian memeluk Rusli Zainal.

Dalam sidang itu lima orang Jaksa Penuntut Umum KPK secara bergiliran membacakan berkas dakwaan setebal 1.200 lembar.

Menurut Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Riyono, Rusli Zainal dinilai telah terbukti melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana dalam tiga dakwaan Jaksa. “Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi,” kata Jaksa Riyono saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pekanbaru, Riau, Kamis (20/2/2014).

Jaksa Riyono mengatakan Rusli Zainal melakukan rangkaian perbuatan terdakwa melawan hukum secara sadar dan sengaja dalam melakukan perbuatan baik dalam kasus korupsi kehutanan maupun suap dalam PON Riau.

Jaksa Riyono menjelaskan dalam dakwaan pertama, terdakwa Rusli Zainal dalam kasus kehutanan dinilai bisa dibuktikan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Riyono yang membacakan tuntutan mengemukakan, terdakwa Rusli Zainal dianggap telah terbukti melanggar hukum Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan melakukan dan menerima suap dalam kasus PON XVIII tahun 2012. Selain itu, ia juga melanggar tindak pidana terkait dalam kasus pemberian atau penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Pasalnya, penerbitan izin itu menyebabkan penebangan hutan alam dan merugikan negara Rp 265 miliar.

Jaksa KPK dalam berkas tuntutan melampirkan fakta sidang, yakni kesaksian auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nasrul Wathon di persidangan yang mengatakan Rusli Zainal diduga telah merugikan negara sebesar Rp 265,912 miliar terkait pengesahan bagan kerja izin kehutanan bagi sembilan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Riau.

Delapan perusahaan terkait perkara Rusli Zainal berada di Kabupaten Pelalawan antara lain PT. Merbau Pelalawan Lestari, PT. Mitra Taninusa Sejati, PT. Rimba Mutiara Permai, PT. Selaras Abadi Utama, CV. Bhakti Praja Mulia, PT. Rimba Hutani Jaya, PT. Satria Perkasa Agung, dan CV. Putri Lindung Bulan. Sedangkan satu perusahaan lagi di Kabupaten Siak, yaitu PT. Seraya Sumber Lestari.

Untuk dakwaan kedua terkait perkara pemberian dan penerimaan suap terdakwa pada penyelenggaraan PON Riau, Rusli Zainal dinilai terbukti melanggar dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Rusli Zainal dinilai telah terbukti menerima suap terkait pembahasan Perda PON XVIII Riau.

Sedangkan untuk dakwaan ketiga, Rusli Zainal dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Rusli Zainal dinilai terbukti memerintahkan pemberian suap ke anggota DPRD Riau terkait pembahasan Perda PON XVIII Riau.

Jaksa mengatakan tuntutan hukuman yang diajukan sesuai dengan fakta-fakta pengadilan. Rusli Zainal melanggar UU Tipikor Pasal 210 juncto Pasal 18 UU Tipikor No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Selain itu, yang menjerat mantan Gubernur Riau ini melanggar Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dalam kasus ini, sejumlah politikus Partai Golkar sudah memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor, Pekanbaru, yang diantaranya adalah anggota DPR RI Setya Novanto. Dia secara tegas menyangkal mengetahui uang suap PON XVIII/2012.

Ketua Fraksi Golkar di DPR RI itu selama persidangan selalu mementahkan keterangan saksi mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lukman Abbas bahwa dirinya ikut mengatur permintaan suap sebagai pemulus permintaan Pemprov Riau dana sebesar Rp 290 miliar untuk PON.

Dalam kasus PON Riau, Jaksa menyatakan sejumlah fakta dalam persidangan menunjukkan keterlibatan Rusli Zainal dalam pengaturan "uang lelah" atau suap untuk anggota DPRD Riau dalam revisi Perda No.6/2010 dan Perda No.5/2008.

Keterangan saksi mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lukman Abbas memperkuat dugaan itu, bahwa Rusli Zainal menerima pemberian uang Rp 500 juta dari kontraktor proyek PON, serta memerintahkan pemberian uang sekitar Rp 900 juta untuk anggota DPRD Provinsi Riau dan sekitar US$ 1,05 juta atau setara dengan Rp 10 miliar kepada anggota DPR RI untuk mempermulus permohonan anggaran proyek PON Riau dari APBN dan APBD Riau.

Dalam sidang sebelumnya, Lukman Abbas menyebut Setya Novanto yang merekomendasikan agar urusan usulan dana PON melalui anggota DPR RI juga dari Partai Golkar di Komisi X, yaitu Kahar Muzakir. Setya Novanto hanya mengakui keterangan Lukman Abbas, bahwa dirinya bertemu Lukman Abbas, terdakwa dan Kepala Dinas PU Riau SF Hariyanto ketika mereka mengunjungi kantor dinasnya di Senayan, Jakarta pada tahun 2010 silam.

Sementara itu, sebelum persidangan wartawan sempat berbincang-bincang dengan mantan Gubernur Riau di Ruang Tahanan Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Ia megaku siap pada kasus hukum yang dihadapinya. Bagi Rusli Zainal, proses hukum yang dijalaninya merupakan cobaan.

Di ruang tahanan saat itu, hadir pula antara lain pengacara Eva Nora, mantan Ketua KPU Provinsi Riau T. Edy Sabli, dan Komisioner KPU Provinsi Riau Lena Farida. Selama menjadi tahanan KPK, Rusli Zainal tetap rajin berolahraga, terutama tenis meja.

Namun sebelum membacakan tuntutan, JPU membacakan hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Yang meringankan, terdakwa sopan di pengadilan dan mempunyai tanggung jawab sebagai seorang suami. "Yang memberatkan, terdakwa tidak menjadi contoh yang baik sebagai penyelenggara negara dan tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," tukas Jaksa.

Jaksa Penuntut Umum KPK, Andi Suharlis, mengatakan tuntutan 17 tahun penjara sudah layak sehingga tak perlu mengambil tuntutan tertinggi selama 20 tahun penjara sesuai pasal yang disangkakan kepada terdakwa. "Kita juga mempertimbangkan hal yang meringankan dari terdakwa, sehingga tak mengambil tuntutan maksimum 20 tahun," kata Jaksa Andi Suharlis setelah sidang.

Rusli Zainal yang duduk di kursi persakitan langsung tertunduk lesu usai Jaksa menuntutnya 17 tahun. Rusli Zainal yang hadir mengenakan baju lengan panjang warna putih menilai tuntutan terhadapnya terlalu tinggi. "Saya kan tidak merugikan negara," cetus Rusli Zainal.

Penasihat hukum terdakwa Eva Nora jug menilai tuntutan Jaksa KPK terlalu tinggi dan tak sesuai dengan fakta persidangan. "Biarlah nanti semua kita jabarkan dalam pembelaan," ujarnya.

Ketua Hakim yang menyidangkan kasus ini, Bachtiar Sitompul pun meminta terdakwa dan penasihat hukumnya menyiapkan pembelaan (pledoi). Ketua Majelis Hakim Bachtiar Sitompul mengatakan sidang ditunda hingga tanggal 27 Februari dengan agenda penyampaian pembelaan dari terdakwa. "Sidang akan kita lanjutkan minggu depan dengan agenda mendegarkan pledoi terdakwa," tutur Hakim Bachtiar Sitompul sambil menutup sidang. (ant/jos)

See Also

Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.787.805 Since: 05.03.13 | 0.1318 sec